Mihnah Era Reformasi, Kecelakaan Sejarah

SEPANJANG tanggal 18 Maret sampai 9 April 2021, KPK telah melakukan asesmen Tes Wawasan
Kebangsaan (TWK) terhadap 1.351 pegawainya. Tes ini dilakukan dalam rangka pengalihan status
pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Guna memperoleh ASN yang nasionalis dan memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi,
pelaksanaan TWK tentu sangat bisa dipahami. Apalagi jika pertanyaan-pertanyaan TWK benar-benar menguji implementasi nilai-nilai Pancasila dan norma-norma UUD 1945, serta komitmen
terhadap NKRI dan Bineka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan
pekerjaannya dalam memberantas korupsi. ASN memang harus diisi oleh segenap warga negara
yang tidak diragukan lagi komitmennya terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal
Ika.

Namun, kenyataan TWK kemarin terhadap 1.351 pegawai KPK justru menunjukkan hal yang aneh,
lucu, seksis, rasis, diskriminatif, dan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Sebagai contoh,
terdapat sejumlah pewawancara yang menanyakan kepada sejumlah pegawai KPK dengan
pertanyaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yaitu mengapa umur segini belum menikah?
Masihkah punya hasrat? Mau enggak jadi istri kedua saya? Kalo pacaran ngapain aja? Kenapa
anaknya sekolah di Sekolah Islam (SDIT)? Kalau sholat pakai qunut gak? Islamnya Islam apa? dan
bagaimana kalau anaknya nikah beda agama?

Pertanyaan-pertanyaan wawancara di atas sama sekali tidak terkait dengan wawasan kebangsaan,
komitmen bernegara, dan kompetensinya dalam pemberantasan korupsi. Pertanyaan-pertanyaan
ini ngawur, tidak profesional, dan mengarah kepada ranah personal (private affairs) yang
bertentangan dengan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi.“

Mencermati cerita-cerita dari pegawai KPK yang diwawancarai terkait cara, materi, dan durasi
waktu wawancara yang berbeda-beda tampak terdapat unsur kesengajaan (by design) untuk
menarget pegawai KPK yang diwawancarai. Di sinilah, wawancara TWK tampak sebagai screening
atau Litsus zaman Orde Baru atau mihnah pada masa khalifah Abbasiyah –khalifah al-Ma’mun (170
H/ 785 M-218 H/833 M), al-Mu’tasim (w. 227 H) dan al-Watsiq (w. 232 H), yakni ujian keyakinan
yang ditujukan kepada para ulama, ahli hadis dan ahli hukum sehubungan dengan permasalahan
kemakhlukan al-Qur’an.

TWK akhirnya tampak digunakan untuk mengeluarkan dan menyingkirkan sejumlah pegawai KPK
yang berseberangan dengan penguasa dan mengancam pihak-pihak yang terlibat dalam
persekongkolan korupsi yang ditangani KPK. Jika ini terjadi, maka ini adalah ancaman yang sangat
serius terhadap pelemahan dan pelumpuhan KPK yang justru dilakukan oleh pihak internal KPK dan
Pemerintah sendiri.

Pelemahan dan pelumpuhan KPK hanya akan berdampak pada kerusakan dan penurunan kualitas
hidup kita sebagai bangsa, karena korupsi adalah musuh terbesar kita hari ini. Korupsi hanya bisa
dibasmi oleh lembaga KPK yang berisi orang-orang yang independen, kompeten dan berkomitmen
tinggi dalam pemberantasan korupsi, dan memiliki komitmen bernegara yang tidak diragukan lagi.

Pengeluaran dan penyingkiran pegawai KPK berdasarkan TWK yang cacat ini hanya akan
menorehkan stigmatisasi dan diskriminasi di kemudian hari. Ini tidak boleh terjadi karena akan
melukai kemanusiaannya dan jati dirinya sebagai warga negara. Kecuali pegawai KPK jelas-jelas
terbukti melawan ideologi Pancasila, melanggar komitmen berbangsa dan bernegara yang
berdasarkan UUD 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika, maka tindakan tegas harus diberlakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas kenyataan ini, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. TWK yang diselenggarakan KPK bukan tes masuk menjadi ASN. Pegawai KPK yang dites
    adalah mereka yang sudah lama bekerja di KPK, terbukti memiliki kompetensi dalam
    pemberantasan korupsi, dan sebagian dari mereka sedang menangani kasus korupsi mega
    proyek yang sangat serius. Oleh karena itu, TWK tidak bisa dijadikan alat untuk
    mengeluarkan pegawai KPK yang sudah lama bergelut dalam pemberantasan korupsi.
  2. Meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan TWK yang dilakukan
    terhadap 1.351 pegawai KPK, karena pelaksanaan TWK catat etik-moral dan melanggar hak
    asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945.
  3. Meminta kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk mengusut dugaan
    pelanggaran hak-hak pribadi, pelecehan seksual, rasisme, dan pelanggaran yang lain yang
    dilakukan pewawancara kepada pegawai KPK yang diwawancarai.
  4. Meminta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar
    mengembalikan TWK untuk calon ASN sebagai uji nasionalisme dan komitmen bernegara
    yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bukan sebagai screening dan Litsus zaman Orde
    Baru atau mihnah zaman Khalifah Abbasyiyah.
  5. Mengajak kepada masyarakat sipil untuk terus mengawal dan menguatkan KPK dengan
    cara menjaga independensinya dari pengaruh-pengaruh eksternal yang bertujuan
    melemahkan dan melumpuhkan KPK, baik secara cepat maupun lambat. Kita butuh
    lembaga KPK yang independen, kompeten, dan loyal terhadap Pancasila dan UUD 1945
    untuk memberantas musuh terbesar bangsa Indonesia, yaitu korupsi.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan untuk menjaga marwah independensi lembaga anti
rasuah ini dari intervensi pihak eksternal dan untuk menguatkan lembaga KPK dalam
memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, dari hulu hingga hilir.

Jakarta, 8 Mei 2021

Dr. H. Rumadi Ahmad, MA                                                                 H. Marzuki Wahid, M.Ag

 

Ketua Lakpesdam PBNU                                                                   Sekretaris Lakpesdam PBNU

 

Siaran pers ini dapat diunduh pada link di bawah ini

LAKPESDAM–Siaran Pers tentang TWK KPK 08_05_2021