LAKPESDAM NU

Ulama Mengadvokasi Anggaran

Salah satu persoalan umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya adalah persoalan kesenjangan kehidupan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain. “Bukan kisah kaum kaya yang kian kaya dan kaum miskin yang makin miskin, tetapi kisah tentang kaum kaya yang menjadi kaya lebih cepat dari pada kaum miskin.” Demikian laporan Asian Development Bank (ADB) tahun 2007 yang berjudul Kesenjangan di Asia.

Laporan Bank Dunia tahun 2002 menunjukkan bahwa ada 1,2 milyar manusia dari 2 milyar manusia di muka bumi ini yang hidup dengan penghasilan kurang dari US$ 1/hari. Lebih dari 1 milyar manusia di negara berkembang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dan 2 milyar lainnya kesulitan mendapatkan sanitasi/kebersihan yang mengakibatkan mereka tidak bisa menghindari kematian akibat penyakit yang sebenarnya bisa dihindari. Begitu juga dengan laporan BPS terakhir yang dipublikasikan bulan Maret 2007 menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 16,58% dari seluruh penduduk Indonesia. Nominalnya mencapai 37,17 juta orang.

NU & Politik Ketatanegaraan

Berjuang untuk bangsa bukan hal baru dari apa yang diperankan Nahdlatul Ulama. Justru perjuangan untuk bangsa itulah yang menjadi argumen mendasar kehadirannya di Indonesia di samping untuk merawat tradisi Islam yang diam-diam (di)luntur(kan) oleh gelombang lain di tanah air.

Oleh karena kehadirannya jauh sebelum kemerdekaan, maka peran-peran perjuangan NU melawan penjajahan di Indonesia sangat nyata. Keterlibatannya dalam perumusan dasar negara di era-era pembentukan bangsa ini juga tidak luput dari peran Nahdlatul Ulama bersama-sama dengan elemen lain di bumi nusantara ini.

Faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah

Di antara enam agama besar di dunia, Islam tergolong agama dakwah. Agama dakwah yang dimaksud adalah agama yang di dalamnya usaha menyebarluaskan kebenaran dan mengajak orang- orang yang belum mempercayainya dianggap sebagai tugas suci oleh pendirinya atau oleh para penggantinya. Semangat memperjuangkan kebenaran itulah yang tak kunjung padam dari jiwa para penganutnya sehingga kebenaran itu terwujud dalam pikiran, kata-kata, dan perbuatan. Semangat memperjuangkan kebenaran inilah yang mendorong umat Islam untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada penduduk di tiap negeri yang mereka datangi, dan ini merupakan kewajiban agama bagi mereka yang disebut da’i atau muballigh.

Islam Nusantara (Tashwirul Afkar 26)

Merebut Anggaran Publik

Demokratisasi di Indonesia saat ini dirasakan masih sebatas pada sukses pelaksanaan pemilu sebagai syarat minimal negara disebut sebagai negara demokrasi. Kehidupan demokrasi menjadi semata bersifat prosedural, dari pemilu ke pemilu dan dari satu pilkada ke pilkada lainnya. Pemilu yang demokratis belum menghasilkan pemerintahan yang mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan berbangsa dan memenuhi harapan masyarakat. Pentas politik nasional masih banyak diwarnai dengan ketidakpedulian terhadap kepentingan rakyat, menonjolnya kepentingan untuk pemenuhan kepentingan pribadi dan golongan semata. Demokrasi belum berhasil menciptakan pemerintah daerah yang otonom, efektif dan efisien yang bisa menyelesaikan masalah masyarakat.

Menemukan Kembali Strategi Kebudayaan NU (Tashwirul Afkar 25)

Keberadaan sebuah organisasi tidak bisa dilepaskan dengan pentingnya mendesain langkah-langkah dalam melangsungkan cita-citanya. Begitu juga dengan Nahdlatul Ulama. Kehadiran Jam’iyyah Diniyyah Ijtima’iyyah (organisasi sosial keagamaan) yang didirikan pada tahun 1926 ini pun tidak lepas dari cita-cita besar para pendirinya. Cita-cita besar itulah yang sejatinya terus diperjuangkan oleh generasi penerusnya. Di sinilah perlu adanya strategi dalam memperjuangkannya.

Adakah strategi kebudayaan yang dimainkan Nahdlatul Ulama dalam dalam menggapai cita-citanya? Inilah yang menjadi tanya dan menanti jawab. Pasalnya, ormas sebesar NU tentu diharapkan bisa memainkan peran-peran strategis dalam melakukan tercapainya kesejahteraan warga yang menjadi idealismenya.
Perbincangan inilah yang menjadi tema utama edisi kali ini.

Demokrasi Deliberatif yang Menyejahterakan

ENANDAI MOMENTUM 10 tahun reformasi Indonesia yang—entah sudah dirancang atau sekadar kebetulan belaka—saatnya bersamaan dengan momentum peringatan 100 tahun kebangkitan Indonesia (1908— 2008),jaringan KAUKUS 17++ menyelenggarakan Jambore Forum Warga ke-2 yang direncanakan berlangsung di Makasar, 14-18 April 2008. Kegiatan ini akan dimeriahkan oleh sekitar 400 orang mewakili Forum Warga dan organisasi komunitas serta wakil dan LSM (lembaga swadaya masyarakat) pendamping dan berbagai penjuru nusantara. Jambore Forum Warga ke-1 diselenggarakanjaringan KAUKUS 17++ diAsrama Haji Sukolilo, Surabaya, pada tahun 2005.

NAHDLATUL ULAMA and Transformation of Indonesian Islam

The various steps Islam has taken through the Indonesian nation’s history are characterised by the proselytizing of religiosity, society, economy and politics. Therefore, Islam in Indonesia will always be linked to the wider social, economic, and political aspects that face the Indonesian nation. With so many variants, Islamic groups in Indonesia compete for social positioning, social-capital, authority, and social-legitimacy. No wonder, historically, the Islamic movement in Indonesia has never been in agreement as a religious, social, economic, and political power. Indonesian Islam diversified in ways that were influenced by history and social-political conditions in global, national, and local settings. The growth of Indonesian Islam in this frame produced diversity in thought, perspective, faith, attitude, and platform.

TRADISI TAWASSUL: Panduan dan Etika Ziarah Kubur serta Wisata Ziarah

Ziarah kubur hampir menjadi tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Bukan hanya sebagai tradisi, bahkan ziarah kubur merupakan kebiasaan yang dianjurkan agama. Karena ziarah kubur bisa menggugah dan mengingatkan pelakunya akan akhirat. Bahwa pada saatnya nanti ia juga akan berada di tempat yang sama, yaitu di alam kubur. ”Setiap jiwa pasti akan mati” begitu penggalan ayat Al-Qur’an.

Dalam kebiasaan umat Islam Indonesia, ziarah tidak hanya dilakukan pada orang tua dan moyangnya, tetapi juga pada ulama, orang shaleh, dan orang-orang yang patut diteladani. Kunjungan ziarah kubur ini bahkan menjadi tradisi rutian tahunan melalui misi wisata ziarah ke Walisongo, bahkan juga ke makam Nabi Muhammad dan para Nabi sebelumnya serta para sahabat di beberapa negara. Apakah tradisi ini menyalahi syariat sehingga patut dilabeli sebagai penggiat takhayul, bid’ah, dan khurafat?
Melalui buku ini, Omar Abdullah Kamel menjawab sebaliknya.

PRAKARSA PERDAMAIAN: Pengalaman dari Berbagai Konflik Sosial

Indonesia masih memendam potensi konflik yang luar biasa. Di samping karena fakta bahwa Indonesia dihuni oleh beragam agama, etnik, dan budaya, juga karena gesekan politik dan perebutan Sumber Daya Alam yang memicu meningkatnya eskalasi konflik. Ini tampak dengan masih terus berulangnya konflik, baik konflik antar agama maupun di intern umat beragama itu sendiri. Belum lagi ketegangan yang terjadi antara agama ‘resmi’ dengan agama ‘adat’, konflik antara negara dan masyarakat adat, dan lain sebagainya. Beragam model konflik itu, baik vertikal (antara warga negara dan pemerintah) maupun horizontal (sesama warga negara) terus saja terjadi, seolah tidak ada tanda-tanda untuk berakhir. Penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah, keretakan hubungan antar agama, dll merupakan contoh yang tepat. Belum lagi diskriminasi terhadap komunitas adat sebagaimana dialami, misalnya, komunitas Kampung Naga di Tasikmalaya, Komunitas To Lotang di Sidrap, Komunitas Kajang di Bulukumba, dll baik oleh agama resmi maupun oleh pengusaha dan pemerintah. Potret kekerasan—baik fisik maupun psikologis—semacam ini menjadi drama berseri dari rentetan kekerasan yang tak berujung.

Di pihak yang lain, upaya untuk meredam konflik terus dilakukan. Sayangnya, upaya meredam konflik selalu hadir ’dari atas’, dan kerap kali sifatnya seremonial dan simbolik. Upaya meredam konflik tidak didasarkan pada inisiatif lokal yang sejatinya paling mengerti dengan carut-maruk persoalannya. Pemerintah semestinya belajar dari pengalaman gerakan Bakubae, Pela Gandong, dll dalam meredam konflik, sekaligus pada saat yang sama menebar perdamaian.

Panduan Praktis Bahtsul Masa'il APBD & Kemiskinan

Salah satu persoalan umat Islam khususnya dan manusia di bumi umumnya adalah persoalan kesenjangan perikehidupan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain. Laporan ADB 2007 berjudul Kesenjangan di Asia dengan bahasa yang amat sopan menyatakan tentang kesenjangan yang kian tajam di Asia “bukan kisah kaum kaya yang kian kaya dan kaum miskin yang makin miskin, tetapi kisah tentang kaum kaya yang menjadi kaya lebih cepat daripada kaum miskin” (B. Hery Priyono, Menyangsikan Corak Globalisasi, Kompas Selasa 28 Agustus 2007). Ada 1,2 milyar manusia dari 2 milyar manusia di muka bumi ini yang hidup dengan kurang dari USD 1 sehari. Lebih dari 1 milyar manusia di negara berkembang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dan 2 milyar lainnya kesulitan mendapatkan sanitasi/kebersihan, yang mengakibatkan mereka tak bisa menghindari kematian akibat penyakit yang sebenarnya bisa dihindari (WB, 2002). Laporan BPS terakhir yang dipublikasikan bulan Maret 2007 menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 16,58% dari seluruh penduduk Indonesia. Nominalnya mencapai 37,17 juta orang. Pada Oktober 2006 Bank Dunia mengeluarkan hasil kajian yang menyebutkan bahwa sebanyak 49 persen dari total penduduk Indonesia atau 108,7 juta orang tergolong miskin dengan memperhitungan kemampuan daya beli mereka kurang dari USD 2 per hari

Fakta lain menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara di Indonesia hingga saat ini masih sangat memprihatinkan. Baru-baru ini, Tim Penertiban Rekening Departemen Keuangan menemukan 6.770 rekening ’liar’ dari 74 departemen dan lembaga negara. Jumlahnya mencapai Rp 36,54 triliun plus 620,12 juta dollar AS. Dana yang benar-benar dikembalikan ke kas negara baru senilai Rp 5,65 triliun dari 928 rekening yang ditutup.

Panduang Praktis Memahami APBD Bagi Ulama

Salah satu persoalan umat Islam khususnya dan manusia di bumi umumnya adalah persoalan kesenjangan perikehidupan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain. Laporan ADB 2007 berjudul Kesenjangan di Asia dengan bahasa yang amat sopan menyatakan tentang kesenjangan yang kian tajam di Asia “bukan kisah kaum kaya yang kian kaya dan kaum miskin yang makin miskin, tetapi kisah tentang kaum kaya yang menjadi kaya lebih cepat daripada kaum miskin” (B. Hery Priyono, Menyangsikan Corak Globalisasi, Kompas Selasa 28 Agustus 2007). Ada 1,2 milyar manusia dari 2 milyar manusia di muka bumi ini yang hidup dengan kurang dari USD 1 sehari. Lebih dari 1 milyar manusia di negara berkembang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dan 2 milyar lainnya kesulitan mendapatkan sanitasi/kebersihan, yang mengakibatkan mereka tak bisa menghindari kematian akibat penyakit yang sebenarnya bisa dihindari (WB, 2002). Laporan BPS terakhir yang dipublikasikan bulan Maret 2007 menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 16,58% dari seluruh penduduk Indonesia. Nominalnya mencapai 37,17 juta orang. Pada Oktober 2006 Bank Dunia mengeluarkan hasil kajian yang menyebutkan bahwa sebanyak 49 persen dari total penduduk Indonesia atau 108,7 juta orang tergolong miskin dengan memperhitungan kemampuan daya beli mereka kurang dari USD 2 per hari

Fakta lain menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara di Indonesia hingga saat ini masih sangat memprihatinkan. Baru-baru ini, Tim Penertiban Rekening Departemen Keuangan menemukan 6.770 rekening ’liar’ dari 74 departemen dan lembaga negara. Jumlahnya mencapai Rp 36,54 triliun plus 620,12 juta dollar AS. Dana yang benar-benar dikembalikan ke kas negara baru senilai Rp 5,65 triliun dari 928 rekening yang ditutup.

Panduan Praktis Monitoring Proses Perencanaan Pembangunan

Salah satu persoalan umat Islam khususnya dan manusia di bumi umumnya adalah persoalan kesenjangan perikehidupan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain. Laporan ADB 2007 berjudul Kesenjangan di Asia dengan bahasa yang amat sopan menyatakan tentang kesenjangan yang kian tajam di Asia “bukan kisah kaum kaya yang kian kaya dan kaum miskin yang makin miskin, tetapi kisah tentang kaum kaya yang menjadi kaya lebih cepat daripada kaum miskin” (B. Hery Priyono, Menyangsikan Corak Globalisasi, Kompas Selasa 28 Agustus 2007). Ada 1,2 milyar manusia dari 2 milyar manusia di muka bumi ini yang hidup dengan kurang dari USD 1 sehari. Lebih dari 1 milyar manusia di negara berkembang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dan 2 milyar lainnya kesulitan mendapatkan sanitasi/kebersihan, yang mengakibatkan mereka tak bisa menghindari kematian akibat penyakit yang sebenarnya bisa dihindari (WB, 2002). Laporan BPS terakhir yang dipublikasikan bulan Maret 2007 menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 16,58% dari seluruh penduduk Indonesia. Nominalnya mencapai 37,17 juta orang. Pada Oktober 2006 Bank Dunia mengeluarkan hasil kajian yang menyebutkan bahwa sebanyak 49 persen dari total penduduk Indonesia atau 108,7 juta orang tergolong miskin dengan memperhitungan kemampuan daya beli mereka kurang dari USD 2 per hari

Fakta lain menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara di Indonesia hingga saat ini masih sangat memprihatinkan. Baru-baru ini, Tim Penertiban Rekening Departemen Keuangan menemukan 6.770 rekening ’liar’ dari 74 departemen dan lembaga negara. Jumlahnya mencapai Rp 36,54 triliun plus 620,12 juta dollar AS. Dana yang benar-benar dikembalikan ke kas negara baru senilai Rp 5,65 triliun dari 928 rekening yang ditutup.

Kenapa Takut Bid'ah? Dalil Keabsahan Peringatan Maulid Nabi dan Istighasah

Dulu orang menjalankan ibadah secara sederhana, yang penting baik dan bermanfaat. Bermanfaat bisa berarti tidak merugikan orang lain, dan tentu saja juga tidak bertentangan dengan syariat yang qath’i. Dari dulu orang juga sangat sadar, bahwa ada ragam cara orang menjalankan ibadahnya, tanpa harus menyoal cara-cara yang berbeda dengan dirinya. Ungkapan yang akrab didengar adalah, ”Perbedaan adalah rahmat”.

Tapi kini tidak selalu begitu. Orang merasa paling top, dan oleh karena itu merasa perlu meluruskan cara ibadah saudaranya yang dinilai menyimpang. ”Itu bid’ah! Nabi tidak pernah melakukan itu. Begini cara ibadah yang benar sebagaimana diajarkan Nabi.” Bid’ah demikian mudah dituduhkan, justru karena berbeda cara ibadah dengan dirinya. Hanya dirinya yang benar.

Apakah segala tindakan baru adalah bid’ah? Apakah semua tindakan yang tidak dilakukan Nabi pada saat itu, akan menjadi bid’ah bila kini orang melakukannya? Itu salah satu pertanyaan yang hendak dijawab dalam buku ini. Mengapa Takut Bid’ah? Dalil Keabsahan Peringatan Maulid dan Istighatsah adalah buku yang ditulis oleh Dr. Omar Abdallah Kamil, ulama kelahiran Mekkah Al-Mukarramah dan alumni Universitas King Saud bin Abdul Aziz. Buku ini hendak menjelaskan bahwa bid’ah tidak harus ditakuti dan dihindari, justru niscaya terjadi. Bid’ah tidak tunggal dan melulu tercela sebagaimana dituduhkan sebagian orang. Malah sebaliknya, bid’ah mungkin saja terpuji.

Dakwah Transformatif

Fenomena aktivisme religius yang demikian marak saat ini merupakan satu hal yang patut disyukuri. Apalagi di tengah gelamornya media, baik cetak maupun elektoronik, yang nyaris tanpa batas, ternyata ada kerinduan untuk kembali menghayati ajaran agamanya. Ini merupakan pertanda ‘arus balik’ masyarakat untuk kembali menghayati keberagamaannya setelah sebelumnya dilupakan, untuk tidak mengatakan ditinggalkan, akibat carut-marut modernitas yang nyaris menggerus agama hingga akar-akarnya.

Memberdayakan NU: 20 Tahun Perjalanan Lakpesdam

Sebagai institusi yang dibentuk dan berkiprah dalam mengawal Khittah NU, Lakpesdam NU memiliki peran signifikan guna mempertahankan dan mengamankan jalur jam’iyah diniyah ijtima’iyah NU. Komitmen kultural yang dipilih setalah Nu begitu larut dalam aktifitas kepartaian itu bukanlah pilihan taktis belaka. Lebih dari itu, pilihan tersebut merupakan pilihan strategis dalam mengembalikan citra NU sebagai organisasi sosial-keagamaan sebagaimana dimaksudkan founding fathers pada awal berdirinya. Aspek pelayanan kepada masyarakat dan komunitas akar rumput yang telah dilupakan para elit NU sepanjang era keterlibatan NU dalam politik kekuasaan menjadikan tugas Lakpesdam NU teramat sulit. Tugas merehabilitasi kesadaran kaum Nahdliyin akan perjuangan kultural ini semakin sulit ketika akhir-akhir ini godaan untuk terjun kembali ke dunia politik praktis, dengan melupakan politik kerakyatan dan politik kebangsaan, demikian besar.

Namun dengan i’tikad mengemban amanat dan mandat organisasi inilah maka peran-peran Lakpesdam NU untuk mengaktualisasikan khittah 1926 melalui pengembangan SDM NU menjadi teramat penting. Bukankah kehadiran Lakpesdam NU adalah karena dan untuk melapangkan keberlangsungan khittah 1926 itu sendiri?

Kritik Nalar Fiqih NU

Dari berbagai ilmu pengetahuan agama, fiqih merupakan pengetahuan yang dianggap paling penting di lingkungan NU. Ia diposisikan sebagai ratu ilmu pengetahuan. Sebab, fiqih merupakan petunjuk bagi seluruh perilaku dan penjelas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Fiqih merupakan tuntunan praktis dalam mempraktekkan agama dalam berbagai bidang kehidupan, dari soal beribadah hingga berpolitik. Sehingga bisa dikatakan merah hitamnya tindakan masyarakat NU baik dalam kehidupan kegamaan, sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik tergantung pada merah hitamnya fiqih yang mereka anut.
Kedudukan fiqih sebagai unsur penting dalam membentuk struktur nilai dan pranata sosial ini, menempatkannya dalam posisi yang strategis bagi upaya perubahan. Maka untuk melakukan transformasi di lingkungan NU mesti dibarengi dengan transformasi tradisi pemikiran fiqih baik kerangka teoritis (ushul fiqh) maupun kaidah-kaidah fiqih (qawaidul fiqhiyah).

Voter's Guide Apa Itu?

Salah satu buah reformasi sistem politik di Indonesia adalah pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan secara langsung oleh rakyat ini dimaksudkan agar seluruh rakyat berpartisipasi dalam memilih pemimpin politik mereka. Selain sebagai perwujudan kedaulatan milik rakyat, Pilkada langsung ini lebih memungkinkan terciptanya good governance (tata pemerintahan yang baik) serta lahirnya kepala-kepala daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat.

Dengan pemilihan langsung, good governance lambat laun akan tumbuh karena rakyat semakin memiliki keabsahan untuk berpartisipasi dalam pengambilan setiap keputusan dan kebijakan publik, mengawasi dan mengontrol pelaksanaannya, turut mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang dicapai, serta menuntut akuntabilitas penyelenggara pemerintah di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk lebih partisipasif, transparan, dan accountable.

Pedoman Kaderisasi NU

Muncul kegelisahan di kalangan pengurus PBNU bahwa setelah
organisasi ini menyatakan kembali ke Khittah, sebagai organisasi sosial, ternyata belum merumuskan sistem pengkaderan yang mantap. Hal itu berakibat tidak maksimalnya pengkaderan dan tidak adanyas istemr ekruitmenk epengurusan organisasi. Banyak orang yang tidak memiliki dedikasi dan prestasi yang memadai, tetapi menduduki posisi yang penting di NU. Akibatnya NU hanya menjadi semacam kendaraan siapa saja yang ingin memiliki akses politik dan ekonomi untuk kepentinganp ribadi. Lantaran keadaan NU semacam itu, maka PBNU menyelenggarakan pertemuan guna membicarakan masalah pengkaderan. Selain itu juga diadakan pengkajian ulang atau review terhadap pengkaderan di beberapa lembaga NU yang ada selama ini. Dari berbagai pertemuan itu kemudian disepakati untuk membentuk tim penyusun sistem pengkaderan.

Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan

Sejarah Gus Dur di panggung kekuasaan berakhir setelah Megawati Soekarnoputri dilantik menjadi Presiden RI ke-5 dalam SI MPR. Barangkali itulah politik; harus rela menghadapi resiko dijatuhkan oleh lawan-lawan politiknya. Dan, Gus Dur sudah mendapat resiko paling buruk dilengserkan dari kursi kepresidenan. Kini, figur kontroversial yang pernah singgah di panggung kekuasaan selama kurang lebih dua tahun ini sudah meninggalkan istana negara menuju istana rakyat, Ciganjur.
Semenjak menjadi Presiden RI, Gus Dur sesungguhnya memiliki sejarah besar membangun demokrasi, kebebasan pers dan berbicara, serta perjuangan hak-hak kaum minoritas. Gus Dur selama berkuasa (1998-2001) telah memberikan wacana yang menarik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Paling tidak, selama dua tahun menjadi presiden banyak sekali sumbangan Gus Dur bagi bangsa. Bahkan, proyek desakralisasi istana, supremasi sipil, deformalisasi Islam, perebutan tafsir konstitusi (konfliknya dengan parlemen) menjadi wacana politik yang menakjubkan di masanya.

Tetapi dalam perjalanannya, Gus Dur juga melakukan kekeliruan-kekeliruan yang sulit diterima sebagai bagian dari demokratisasi. Kita harus mengakui bahwa Gus Dur ketika berada di luar negara memiliki gagasan besar tentang demokrasi dan civil society. Namun setelah berada di istana, Gus Dur seakan lupa dengan gagasan besarnya. Hal ini terlihat dari kebijakan kontroversial Gus Dur ketika mengeluarkan Dekrit sehingga banyak kalangan bertanya-tanya; di manakah watak demokrat Gus Dur? Dan, kenapa massa NU ditarik begitu dalam ke wilayah politik praktis, yang pada gilirannya justru menciptakan stigma NU yang anarkis dan uncivilized (tidak beradab) dalam berpolitik.