LAKPESDAM NU

Selamat Hari Raya Idul Fitri

Halaqah APBD Daurah 4

Untuk melengkapi bekal pemahaman dan keterampilan para aktivis muda NU di bidang Advokasi APBD, PP Lakpesdam NU yang bekerja sama dengan PW Lakpesdam NU Jawa Timur menyelenggarakan Halaqah APBD (Sekolah Anggaran) Daurah Keempat, di Hotel Utami Surabaya pada tanggal 6 – 8 Juli 2010 lalu. Halaqah yang dibuka oleh Prof. DR. Mas’ud Sa’id, ketua PP Lakpesdam NU, itu diikuti 31 orang yang terdiri tim program Advokasi APBD Pro Poor dari Jakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Cilacap, dan Provinsi Jawa Timur, perwakilan alumni Halaqah APBD Daurah 1 – 3, mitra dan jaringan lakpesdam, serta perwakilan Dinas Kesehatan dari Kota Surabaya dan Kabupaten Cilacap.

.

Pembukaan Penerimaan Seleksi Direktur PP Lakpesdam NU Periode 2010 – 2015

Pengurus Pusat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (PP Lakpesdam NU) membuka pendaftaran untuk posisi Direktur Pelaksana masa jabatan 2010-2015.

Serah Terima Jabatan PP Lakpesdam NU

Menyongsong Seabad NU Dengan Pengembangan Kader & Penguatan SDM

Jakarta – PP Lakpesdam NU. Sela sa siang (8/6), bertempat di Kantor PP Lakpesdam NU, Jl. H. Ramli 20A Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, diadakan acara serah terima jabatan Pengurus Pusat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU, dari pengurus periode 2005 – 2010 yang dipimpin M. Nashihin Hasan kepada pengurus periode 2010 – 2015 yang diketuai Yahya Ma’shum. Selain pengurus lama dan baru, acara yang dimulai lewat tengah hari itu juga dihadiri oleh M. Imam Aziz (ketua PBNU) dan Imdadun Rahmat, MA (wakil Sekjen PBNU), serta seluruh staf pelaksana.

.

Box : Sertijab PP Lakpesdam NU

Mempersiapkan Seabad NU

Selain memiliki kebesaran dalam jumlah pengikut, Nahdlatul Ulama juga memiliki sumber daya yang potensial dan beragam. Besar dan beragamnya SDM NU harusnya menjadikan NU mampu memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa Indonesia. Kontribusi itu dapat dilakukan dengan menunjukan perhatian serius NU pada persoalan nasional maupun persoalan global. Keseriusan NU dalam memberikan perhatian pada persoalan nasional seperti Lapindo dan persoalan global seperti kekerasan Israel, krisis di Thailand masih belum terlihat gregetnya.

.

Workshop Pluralisme

Setelah melalui rangkaian diskusi yang seru, peserta workshop menyepakati satu kesimpulan, yakni dialog antaragama tentang keyakinan agama sudah tidak diperlukan lagi untuk mengatasi problem kemajemukan. “Yang paling bermanfaat dalam situasi sekarang ini justru kerjasama antaragama (interfaith cooperation) dalam isu-isu sosial-kemanusiaan,” ungkap Khamami Zada selepas acara.

.

Sekolah Anggaran (Halaqah APBD)

Salah satu kegiatan yang dilakukan PP Lakpesdam NU dalam rangkaian program “Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan APBD Pro-Poor Melalui Organisasi Sosial Keagamaan ” adalah serial Sekolah Anggaran atau biasa disebut Halaqah APBD. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka capacity building bagi kader-kader NU, khususnya pada isu pengantasan kemiskinan berbasis hak. Dari halaqah yang rencananya akan dibagi ke dalam empat seri (daurah) ini diharapkan akan lahir embrio-embrio aktivis nahdliyyin yang akan bergerak dalam pengawalan proses penganggaran agar berpihak pada rakyat miskin, di daerahnya masing-masing.

.

Advokasi Spatial Planning

”Selama ini pendekatan spatial planning hanya banyak digunakan dalam program-program pembangunan fisik misalnya pembangunan gedung, jalan raya dan sebagainya. Spatial Planning belum digunakan secara optimal sebagai pendekatan interdisipliner yang tidak saja pada ranah pembangunan fisik, tetapi juga untuk melihat persoalan kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan semacamnya,” ungkap lulusan Perancis itu menegaskan.

Tahun Pertama Program CSIAP II PP Lakpesdam NU

Setahun mengadvokasi APBD, Lakpesdam berhasil mendorong berbagai perubahan, baik di lingkar penguasa (pemerintah daerah) maupun di basis (masyarakat). Rapat kerja akhir tahun sekaligus proyeksi tahun kedua yang berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 8 – 10 Februari 2010 lalu menandai berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan advokasi. Pada pertemuan yang diikuti seluruh tim program baik tingkat nasional, provinsi Jawa Timur maupun 4 kabupaten dan kota pelaksana program itu mengulas kembali berbagai kemajuan, capaian, tantangan dan dinamika program. Dari hasil review itulah program advokasi APBD pro rakyat miskin tahun kedua disusun.

PBNU Minta Lakpesdam Senantiasa Kembali Pada Jati Diri dan Tujuan Berdirinya

Dalam rangka melaporkan rencana kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lakpesdam, beberapa pengurus dan pelaksana harian Lakpesdam berkunjung ke kantor PBNU pada Rabu (14/10/09). Pada kesempatan itu, Basihin Hasan, Ketua Pengurus Lakpesdam, menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana Rakernas Lakpesdam 2009 yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 20 Nopember 2009 di kota Batu Malang Jawa Timur. ”Rakernas Lakpesdam kali ini diselenggarakan dalam rangka ikut serta mensukseskan Muktamar NU ke 32 di Makasar,” pungkas Nasihin Hasan di hadapan Ketua Umum PBNU.

Nahdlatul Ulama Harus Perankan ‘Politik Mulia’

Nahdlatul Ulama sejatinya memerankan ‘politik mulia’, bukan politik praktis. Demikian salah satu poin yang disampaikan Slamet Efendy Yusuf dalam diskusi yang digelar Lakpesdam NU kemarin (2/09/09). Slamet lebih lanjut menegaskan bahwa sejak awal berdirinya, NU merupakan organisasi sosial keagamaan, bukan organisasi politik. Oleh karena itu, NU sebagai jam’iyyah harus konsisten menjadi organisasi sosial keagamaan, sedangkan jama’ah diberikan keleluasaan dalam menentukan sikap dan aktifitas politiknya. “NU harus menjadi zona netral yang menampung beragam aspirasi politik,” pungkas mantan Ketua Umum GP Anshor yang juga anggota MPR ini.

Lakpesdam Cilacap Buka Posko Gempa di Sidareja dan Cipari

Gempa yang terjadi pada Rabu (02/9/2009) pukul 15.10 WIB sebabkan ratusan rumah di Kabupaten Cilacap wilayah barat roboh dan rusak parah. Jumlah sementara rumah yang rusak akibat gempa sebesar 247 rumah. Jenis kerusakan rumah akibat gempa bermacam-macam. Puluhan rumah mengalami yang rusak total, dan ratusan lainnya rusak parah. Ada 2 bangunan Sekolah Dasar yang mengalami kerusakan, yakni SDN III Sidamulya atap gedungnya roboh dan SD I Sidamulya teras gedung sekolahnya roboh.

Lakpesdam Evaluasi Perjalanan Program Kebijakan APBD

Guna meneguhkan kembali perjuangan penanggualangan kemiskinan melalui advokasi anggaran pro poor sekaligus mewujudkan terget capaian program dan menyamakan kembali perbedaan pemahaman tim, Lakpesdam menyelenggarakan refleksi dan evaluasi tengah tahunan program. Kegiatan yang diikuti seluruh pelaksana program advokasi anggaran di Jakarta dan beberapa mitra di daerah (Bondowosa, Surabaya, Cilacap, dan Banjar) ini diselenggarakan di Surakarta (14/08/09) dengan tema besar “Refleksi Tengah Tahunan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan APBD Pro-Poor Melalui Organisasi Sosial Keagamaan.”

Lakpesdam Lakukan Survey Peran Kelembagaan dan Pengembangan SDM NU

Dalam rangka melihat dan mengukur potensi dan kebutuhan SDM NU, Lakpesdam lakukan Survey. Survey yang bertajuk Survey Peran Kelembagaan dan Pengembangan SDM NU ini melibatkan 1200 responden yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. “Diharapkan survey ini memberikan makna positif bagi NU ke depan,” ungkap Ahkmad Miftah dalam sambutannya dalam coaching supervisor survey di Jakarta (11/09/09).

Besarnya potensi NU, lanjut Akhmad Miftah, selama ini hanya diukur dengan klaim, bukan dengan fakta. Sehingga perlu diverivikasi kebenarannya. Survey ini, lanjutnya, di antaranya secara internal mengukur kekuatan dan kelemahan NU sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah serta secara eksternal menguji peluang dan tantangan yang dihadapinya.

Lakpesdam NU Akan Gelar Rakernas

Sebagai bentuk konsolodasi dan penyamaan persepsi perjuangan Lakpesam NU, PP Lakpesdam NU bermaksud melaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lakpesdam NU ke-4. Sebelumnya, Rakernas dilangsungkan di Palembang tiga tahun yang lalu bekerja sama dengan PW. Lakpesdam NU Sumatera Selatan.

Hal ini ditegaskan anggota steering committee Rakernas ke-4, Lilis Nurul Husna, di sela-sela rapat koordinasi panitia di Lakpesdam. Menurutnya, di samping mengevaluasi sejumlah rekomendasi Rakernas sebelumnya, Rakernas ke-4 ini hendak merumuskan terobosan-terobosan terkait dengan peran dan khidmah Lakpesdam NU pada jam’iyyah dan jama’ah. “Oleh karena itu, perlu ada agenda sharing best practices dari lakpesdam-lakpesdam di beberapa daerah agar menjadi pelajaran bagi lainnya,” tegas Lilis yang juga Direktur PP Lakpesdam NU

Lakpesdam NU Inisiasi Forum Perempuan Lintas Agama

Sukoharjo – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-NU) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah bekerjasama dengan Paguyuban Lintas Umat Beriman Sukoharjo (PATAS-UBS) dan Lembaga Bhakti Kemanusiaan Umat Beragama (LBK-UB) Boyolali menginisiasi berdirinya forum perempuan lintas agama dengan nama Forum Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Tawangsari yang lazim disebut FP3T, Minggu (21/6/09).

Nashihin Hasan: Tiga Moralitas Bekal Menjadi Aktivis Sejati

Menjadi aktivis organisasi atau lembaga apa pun seharusnya dilengkapi dengan tiga moralitas yaitu moralitas individu, social, dan institusional. Demikian disampaikan M. Nashihin Hasan disela-sela rapat pleno pelaksana Lakpesdam (13/6). Ketiga moralitas itu, jelas Ketua Lakpesdam, harus inhrent membentuk diri seorang aktivis dan menjadi prinsip dalam seluruh pergerakannya dalam membangun organisasi.

Lakpesdam NU Mutakhirkan Database Kelembagaan

Dalam rangka menyongsong Muktamar NU ke-32, yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2010 di Makasar, Sulawesi Selatan, PP Lakpesdam NU bermaksud meng-update database kelembagaan jaringan Lakpesdam seluruh Indonesia, mulai dari Pusat, Wilayah, Cabang atau Cabang Istimewa yang ada di beberapa negara.

Demikian disampaikan Kepala Litbang Kelembangaan Lakpesdam NU, Miftahuddin Bisri di ruang kerjanya. Menurutnya lebih lanjut pemutakhiran, data jaringan Lakpesdam yang ada di sejumlah wilayah, cabang, dan cabang istemewa ini untuk kian mengintensifkan komunikasi dan koordinasi menyangkut tanggung jawab dan cakupan Lakpesdam di masing-masing jenjang itu. “Updating data base ini untuk mengetahui pendirian Lakpesdam di daerah-daerah demi kelancaran komunikasi dan koordinasi,” demikian ungkapnya.

Lilis Nurul Husna: NU Harus Bangun Skill Advokasi Anggaran

Tersedotnya APBD/APBN pada belanja tidak langsung, menjadikan anggaran yang semestinya dinikmati masyarakat secara langsung berkurang. Anggara pemerintah hanya tersedot pada belanja aparatur ketimbang hal-hal yang terkait dengan hajat orang banyak.

Demikian disampaikan Lilis Nurul Husna dalam sambutan di hadapan komunitas belajar anggaran di kantor PP Lakpesdam NU. (16/04/09). Menurutnya lebih lanjut, kesadaran untuk mengkritisi anggaran ini belum begitu banyak dimiliki warga.

Korcam dan Kordes Kabubapten Tegal Antusias Ikuti TOT Pendidikan Pemilih

Lima Korcam dan 20 Kordes pelaksana program Pendidikan Pemilih dan Pemberian Informasi Pemilu 2009 Kabupaten Tegal yang diselenggarakan PP Lakpesdam NU bekerja sama dengan UNDP telah mengikuti TOT (22/03/09).

Hadir dalam kegiatan tersebut sekretaris PCNU Kab. Tegal, Drs. H Imam Masykur, Drs Sayuti dari Divisi Sosialisasi dan Informasi KPU Kab Tegal, dan Abdul Fatah S,Ag, Plt. Pc Lakpesdam NU Kab. Tegal.

Pada kesempatan tersebut H Imam Masykur menyampaikan agar program ini juga menjadi sarana komunikasi teman-teman muda NU (PC Lakpesdam NU Kab Tegal) dengan lapisan masyarakat bawah. “Saya berharap melalui program ini bisa terjalin komunikasi dengan masyarakat NU di desa-desa. Juga cita-cita program untuk mewujudkan pemilih yang cerdas bisa tercapai,” tutur beliau yang juga menjadi sekertaris Kecamatan Suradadi.

NU Binong Tingkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan dalam Mengurus Jenazah

Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Pengurus Ranting NU Binong untuk yang pertama kalinya menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan (diklat) sehari Pengurusan Jenazah (15/03/09). Di luar dugaan panitia, antusias masyarakat cukup tinggi terhadap diklat ini. Terbukti dari banyaknya peserta yang hadir hampir dua kali lipat dari target dan undangan yang disebar oleh panitia. Demikian disampaikan Mukhlisin, Sekretaris Panitia Pelaksanaan Diklat yang juga Pengurus Ranting NU Binong.

Lilis Nurul Husna: Perkuat Jaringan, Jangan Membangun Istana Pasir

Kegaitan Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi Pemilu 2009 yang dilaksanakan PP Lakpesdam NUmerupakan salah satu alat membangun jaringan yang lebih luas. Program ini lebih dari sekadar sosialisasi Pemilu 2009. Silaturrahim dan menjahit jaringan NU hingga ke pelosok merupakan salah satu semangat dari program ini. Demikian disampaikan oleh Lilis Nurul Husna di dalam sambutan penutupan kegiatan Training of Trainer’s Nasional Program Pendidikan Pemilih dan Pemberian Informasi Pemilu 2009 di di Jakarta (13/03/09).

Warga NU Diajarkan Alokasi APBD Sebagai Hak, Bukan Bantuan

Jakarta, NU Online
Selama ini, warga NU masih menganggap alokasi yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah, padahal sebenarnya adalah hak masyarakat atas pajak yang dibayarkan.

Perubahan perspektif ini harus diperkenalkan kepada warga NU karena dengan perubahan ini, akan menjadikan dirinya lebih proaktif dalam menuntut alokasi anggaran yang sudah disediakan dalam APBD.

Banyak Cara Mengembangkan SDM NU

Penyelengaraan berbagai program kegiatan yang dilaksanakan PP Lakpesdam NU, termasuk penyelenggaraan program pendidikan pemilih dan sosialisasi informasi Pemilu 2009 ini merupakan salah satu cara Lakpesdam NU mengembangkan SDM. Demikian disampaikan Nashihin Hasan dalam sambutan pembukaan Training of Trainers Nasional Program Pendidikan Pemilih dan Pemberian Informasi Pemilu 2009 di Jakarta (11/03/09)

Jelang Pemilu 2009, PP Lakpesdam NU Laksanakan Pendidikan Pemilih

Seperti pada Pemilu sebelumnya, PP Lakpesdam NU bersama seluruh jaringannya melakukan pendidikan pemilih untuk warga. Begitu juga pada Pemilu 2009 ini. Demikian ditegaskan Miftahuddin Bisri, Program Officer Pendidikan Pemilih dan Pemberian Informasi Pemilu 2009 yang juga Kepala Litbang PP Lakepsdam NU di ruang kerjanya.

Menurutnya, program yang dilakukan bekerja sama dengan UNDP ini akan dilangsungkan di 18 Kabupaten/Kota, 90 Kecamatan, dan 360 Desa/Keluruhan di 7 Provinsi. Fokus programnya lebih pada pendidikan pemilih dan pemberian informasi seputar Pemilu 2009. “Kami tidak melakukan pemantauan Pemilu seperti pada Pemilu sebelumnya,” tuturnya.

Lakpesdam NU Kota Kediri Dorong Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang

PC Lakpesdam Kota Kediri mendorong pengurus Ranting NU se-Kota Kediri untuk ikut berpartisipasi dalam acara Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dalam acara konsolidasi Pra Musrenbang yang digelar di Kantor PCNU Kota Kediri Jl. Sriwijaya No. 80 kemarin (1/3/2009). Hadir dalam acara tersebut Ketua PCNU Kota Kediri KH. Wildan Mukholladun dan Sekretaris Kota Kediri HA. Hasyim Nawawie. M.Si.

Lakpesdam NU Dorong Partisipasi Warga dalam APBD Pro Poor

Rapat Kerja Tim Pelaksana Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan APBD Pro-Poor melalui Organisasi Sosial Keagamaan yang digelar PP Lakpesdam di Surabaya 9-12 Februari 2009 lalu berlangsung gayeng. Belasan orang pegiat Lakpesdam NU, baik PW Lakpesdam Jawa Timur, PC Lakpesdam Kota Surabaya, Kabupaten Bondowoso, dan Kota Banjar, Jawa Barat yang berkumpul bersama staf dan pengurus PP Lakpesdam NU dari Jakarta dan Malang, tentu penuh dengan joke-joke segar khas nahdliyyin di samping keseriusan mengikuti materi workshop.

Nashihin Hasan: Kaderisasi di NU tidak Harus Berupa Pelatihan ke-NU-an

Tidak semua program kaderisasi di lingkungan NU harus berupa pelatihan keorganisasian dan ke-NU-an. Demikian disampaikan Nashihin Hasan dalam sambutannya dalam pembukaan Rapat Tim Kerja Pelaksana Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan APBD Pro Poor melalui Organisasi Sosial Keagamaan di Surabaya (9/02/09).

PP Lakpesdam Akan Gelar Raker Tim Pro Poor Budgeting

Bersamaan dengan mulai bergulirnya pelaksanaan program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan APBD Pro-Poor melalui Organisasi Sosial Keagamaan di Jawa Timur dan Jawa Barat yang dikelola PP Lakpesdam NU, lembaga yang mendapat mandat dari PBNU untuk mengkaji dan mengembang potensi sumber daya warga nahdliyyin itu akan menggelar rapat kerjanya yang pertama di Kota Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur. Pada rapat yang akan dimulai Senin (9/2/09) pagi di Hotel Narita itu akan dibahas berbagai persoalan seputar program.

Kembali Ke Dakwah Para Sunan

Di zaman yang makin modern ini, persoalan dakwah kembali ke mendapat perhatian serius di kalangan ulama. Dalam agama Islam, dakwah memang menjadi perhatian utama. Bila tidak tepat dalam berdakwah, Islam adalah taruhannya.

Demikian disampaikan oleh KH. Abdul Manan, Wakil Ketua Tanfidziah PC NU Jakarta Timur, narasumber dalam acara diskusi bertajuk ’Aswaja di Zaman Modern’ dalam acara Penguatan Kader Muslimat di Cipayung, Jakarta Timur (24/1). ”Dakwah yang paling tepat adalah metode dakwah yang sudah dijalankan oleh para sunan atau para wali dulu,” kata alumni PP Kempek Ciwaringin Cirebon itu.

Bekali Caleg Nahdliyin, PCNU Kab. Blitar Gelar Pelatihan

NU pada Pemilu 2009 tidak ke mana-mana tapi ada di mana-mana. Demikian disampaikan KH Agus Muadzin selaku pengurus PCNU Kab. Blitar di sela-sela ’Pelatihan Caleg’ bagi kader NU. Lebih lanjut, ia berpesan, jika nanti semua peserta ini menjadi anggota legislatif supaya membawa misi dan kepentingan nahdlatul ulama. Selain itu, ia menganjurkan agar semua warga Nahdliyin tidak Golput. ”Dengan golput berarti telah memotong salah satu pilar demokrasi,” imbuhnya.

Nasihin Hasan: Ulama Bertanggung Jawab Tanggulangi Kemiskinan

Persoalan kemiskinan menjadi perhatian banyak kalangan. Upaya untuk menganggulanginya pun telah dilakukan banyak kalangan, baik pemerintah, kelompok masyarakat sipil, maupun agamawan. Strateginya pun beragam. Dari semata-mata karitas hingga advokasi kemiskinan melalui APBD. Memperjuangkan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin menjadi salah satu medium advokasinya.

Lilis Nurul Husna: Perkuat Sinergi Elemen NU dalam Advokasi Anggaran

Perlunya sinergi antar banom, lembaga, dan lajnah mutlak diperlukan dalam meyelenggarakan tujuan besar organisasi, tidak terkecuali dalam me_mainstreaming_ advokasi anggaran agar memihak rakyat miskin. Demikian disampaikan Lilis Nurul Husna dalam sambutannya pada Training Analisis Anggaran bagi Banom, Lembaga, dan Lajnah PBNU di kantor PP Lakpesdam NU, Jakarta (21/1/09). Menurut direktur eksekutif PP Lakpesdam NU ini, pelibatan seluruh banom, lembaga, dan lajnah di lingkungan NU dalam training ini penting untuk memperkuat institusi NU untuk bersama-sama mengenali lika-liku analisis anggaran sehingga APBD/N bisa lebih berpihak pada warga miskin.

Lakpesdam Selenggarakan Belajar Anggaran Bagi Organ NU

Lemahnya kemampuan negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga, seperti pendidikan, kesehatan, infra-struktur, serta kelayakan pelayanan publik, menjadi fakta tak terbantahkan. Terlebih begitu banyak anggaran negara yang sejatinya bisa dimanfaatkan warga mencair begitu saja dengan beragam modus. Menerbitkan rekening ‘liar’, mark-up anggaran, pengalokasian pos belanja yang sejatinya tidak perlu, penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan, proyek tanpa tender, proyek fiktif, penggelapan pajak dan pelaporan realisasi anggaran yang berbeda dengan jumlah riil yang diterima pihak ketiga, dll. merupakan sekian contoh dari sejumlah kasus penyelewengan anggaran negara. Akibatnya yang miskin kian terpuruk dan yang kaya kian menjulang. Dan negara mengalami kerugian yang tidak terhingga.

Pernyataan dan Sikap PBNU atas Serangan Israel terhadap Palestina

Memperkuat pernyataan bersama NU dan ormas-ormas Islam dalam rangka menyambut Tahun Baru 1430 H, yang di dalamnya terdapat pernyataan tentang agresi Israel terhadap wilayah Palestina pada 30 Desember 2008 lalu. Dan, mengikuti perkembangan terakhir peristiwa ini, PBNU perlu menegaskan kembali sikap tentang hal ini.

Masyarakat dunia sedang menyaksikan kesombongan, keangkuhan dan kebrutalan Israel dengan serangan ke wilayah Gaza, Palestina, sejak sepekan yang lalu.
Serangan udara maupun darat telah menghancurkan wilayah bangsa Palestina dan telah menyebabkan lebih dari 500 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya terluka. Banyak di antaranya adalah rakyat biasa, perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa.

Lakpesdam NU Fasilitasi Kelembagaan Desa Tertinggal

“Persoalan desa tertinggal sangat kompleks, untuk memecahkan persoalan desa tertinggal harus dirumuskan terlebih dahulu apa itu desa tertinggal. Tentu saja harus dilakukan studi serius perihal desa tertinggal dan desa model, apa kriterianya, mengapa jadi tertinggal dan mengapa jadi desa model”. Demikian disampaikan oleh M. Nashihin Hasan, ketua PP. Lakpesdam NU disela-sela acara seminar Fasilitasi Kelembagaan Desa Tertinggal yang diselenggaran pada Sabtu (13/12/08) di Gedung PBNU. Acara yang digelar oleh PP Lakpesdam NU bekerjasama dengan Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal itu diselenggarakan dalam rangkan melakukan kajian khusus tentang desa tertinggal di Indonesia.

Membekali Kader, PW Lakpesdam NU Jatim Selenggarakan Pelatihan Microfinance

Keterbatasan dana selalu saja menjadi alasan dan kendala pelaksanaan kegiatan organisasi. Dibutuhkan adanya badan usaha yang bisa menopang dana dalam pelaksanaan program organisasi. Demikian disampaikan ketua PW Lakpesdam NU Jawa Timur, Kacung Marijan, di sela-sela penyelenggaraan Pelatihan Microfinance (13-14/12/08) yang berlangsung di Aula PWNU Jawa Timur. Selain itu, tambah guru besar UNAIR ini, banyaknya pedagang kecil di pasar-pasar yang ada di wilayah Jatim yang mayoritas warga NU mengalami kesulitan akses modal dan terjepit oleh pinjaman bank harian/rentenir menjadi alasan mengapa penyelenggaraan Pelatihan Microfinance ini penting. “Konsep badan usaha yang digagas adalah sebuah lembaga pendanaan syari’ah ditingkat propinsi tapi melibatkan dan mengajak seluruh cabang-cabang yang ada di wilayah Jawa Timur untuk bergabung dan andil dalam saham pendirianya,” jabarnya.

Abbas Muin: Keswadayaan Desa Harus Dikembalikan

aat ini, keswadayaan desa mulai hilang. Apa yang disebut desa membangun tidak ada, yang ada membangun desa. Demikian disampaikan Abbas Mu’in, Ketua PBNU, di sela-sela diskusi terbatas “Intervensi Supra Desa Versus Keswadayaan” di PP Lakpesdam NU (26/11/08). Menurutnya lebih lanjut, sejak orde baru hingga kini, desa hanya menjalan proyek dari atas semisal PNPM, dll. Sehingga keswadayaan yang sesungguhnya memiliki dasar dalam masyarakat desa perlahan lenyap.

Kaderisasi NU Dimuali dengan Pemahaman Sejarah yang Memadai

Kaderisasi ke-NU-an seharusnya dimulai dari pemahaman sejarah yang memadai. Demikian disampaikan Abdul Mun’im DZ dalam diskusi rutin Lakpesdam Society di Ciputat (25/11/08) yang bertema Radikalisme Kaum Tradisional, Membaca Resolusi Jihad. Menurutnya lebih lanjut, tanpa pengetahuan sejarah yang memadai, sulit melahirkan militansi kader. Bukankah sejarah seharusnya dijadikan basis untuk beraktifitas, ungkap Ketua Lajnah Ta’lif wan Nasyr NU.

Pendidikan ke-NU-an, Momentum untuk Berefleksi

Pendidikan dan pengkaderan NU merupakan momentum untuk membaca ulang gerak dari seluruh aspek organisasi NU. Dalam forum pendidikan dan pengkaderan, sejarah, tokoh, pemikiran, gerakan, dan cita-cita harus direfleksikan secara menyeluruh dan obyektif.

Demikian inti sari pengantar Pendidikan dan Pengkaderan NU yang disampaikan oleh Yahya Ma’shum (8/11). Dia juga menjelaskan forum-forum kecil seperti ini lebih efektif untuk berefleksi dari pada upacara seremonial yang gegap gempita.

Nasihin Hasan: Isu ke-NU-an Terpinggirkan

“Situasi sosial politik yang berlangsung selama sepuluh tahun terakhir ini berimbas sangat besar kepada pergerakan organisasi NU. Salah satu yang sangat terasa adalah kurang perhatian NU terhadap isu jam’iyyah, lebih khusus lagi isu pengkaderan di internal NU.”

Demikian dikatakan Ketua PP Lakpesdam NU, Nasihin Hasan, dalam acara Pembukaan _Pendidikan dan Pengkaderan NU,_yang diselenggarakan PP Lakpesdam NU, Ahad (8/11/08) di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Nasihin Hasan mengingatkan pentingnya kaderisasi yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Membangun Militansi Kader, PP LAKPESDAM NU adakan Pendidikan Ke-NU-an

Melemahnya militansi kader ditengarai karena minimnya pengetahuan kader atas basis ideologis gerakan organisasinya. Begitu juga kader NU. Padahal, sebagaimana sering ditegaskan sesepuh NU, KH. Muchit Muzadi, menjadi NU bukan hanya sebuah pilihan, melainkan juga bagian dari hidup. “Menjadi NU karena ingin memperbaiki diri (ndandakno awak),” tegasnya dalam beberapa kesempatan.

Lakpesdam Berjuang Menguatkan Advokasi Anggaran

Persoalan APBD menjadi penting untuk dikaji. Ia merupakan pengejawantahan sikap dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakatnya. Semakin besar alokasi belanja langsung suatu APBD, bisa dikatakan bahwa APBD telah berpihak kepada masyarakat. Demikian pula sebaliknya. Untuk mewujudkan APBD yang lebih memihak kepada masyarakat miskin (pro poor), perlu sinergi yang baik antara pemerintah daerah, CSO, dan masyarakat warga.

Politisasi Retakkan Persatuan

Sebagai basis konseptual, pluralisme tidak memiliki masalah berarti. Namun di tataran kehidupan keseharian, pluralisme terganggu oleh politisasi yang terjadi. Demikian disampaikan Romo Mudji Sutrisno di sela-sela forum Expert Meeting Metode Refleksi Pengembangan Pluralisme dalam Demokrasi Lokal di Hotel Santika, Jakarta (23/10/08). “Pluralisme sebagai cita-cita bersama sebenarnya tidak ada masalah, tapi dalam politik semua itu diretakkan,” tegas dosen Sekolah Tinggi Driyarkara ini.

NU Harus Petakan Kembali Hubungannya dengan Parpol

“NU seharusnya mulai memetakan kembali hubungannya dengan parpol.” Demikian disampaikan M Qodari dalam diskusi yang diselenggarakan oleh PP Lakpesdam NU dan PP GP Ansor di Jakarta (19/9/08). Menurutnya lebih lanjut, NU harus menghitung ulang apakah hubungannya dengan Parpol sudah mampu menyejahterakan warga NU atau tidak. Dalam diskusi yang berlangsung di Aula PP GP Ansor ini, Qadari juga mengingatkan bahwa modal utama NU adalah aktivitasnya yang tidak pernah lepas dari politik. “NU sudah harus menghitung peran apa yang paling tepat untuk memajukan kehidupan warganya, apakah tetap sebagai Ormas, Parpol atau membangun kontrak politik dengan parpol”, pungkas direktur Indo Barometer.

Peringatan Internasional Peace Day: Akhiri Berbagai Aksi Kekerasan

Tanggal 21 September telah ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Hari Perdamaian Internasional. Jaringan Masyarakat Cinta Damai yang terdiri dari PP. Lakpesdam NU, LBH Jakarta, ITP, Yapikka, Ceric UI, Imparsial, Kontras, JRK, PIB, memperingati hari Perdamaian Internasional di Tugu Proklamasi pada Minggu (21/09/08).

JMCD pada peringatan kali ini mengusung tema Pemuda dan Perdamaian. Dalam sambutannya, Ihsan Malik, inisiator JMCD dan board Institut Titian Perdamaian (ITP) menyampaikan bahwa pemuda faktanya banyak menjadi penyebab konflik. Akan tetapi pemuda disisi lain juga memiliki potensi sebagai aktor perdamaian.

NU, Miniatur Keragaman Islam

Nadlatul Ulama adalah satu-satunya Ormas atau kelompok Islam yang mengakomodir keragaman ajaran. Perbedaan atau khilafiyah sudah menjadi tradisi dalam dalam tubuh NU. Sehingga tidak berlebihan jika NU disebut sebagai miniatur keragaman di dalam Islam.

Demikian dikatakan staf Pengurus Pusat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PP Lakpesdam NU) NU, Hamzah Sahal dalam acara saresehan dan buka bersama bertajuk “Menghayati Perbedaan” di Aula Institut Pertanian Bogor (12/9).
Selain Hamzah Sahal, acara yang digelar Korpri PB PMII ini juga menghadirkan Muhammad Rodli Kaelani (Ketua Umum PB PMII), Agus Purnomo (mantan aktifis PMII UGM dan anggota DPR dari PKS), Mohammad Banapon (mahasiswa S2 IPB), Djoko Edhi Abdurrahman (aktifis PPP), dan Eem Marzuhiz (Ketua Kopri PB PMII).

Kehadiran NU Respon Terhadap Wahabisme

Kehadiran Nahdlatul Ulama, salah satunya, merupakan respon terhadap wahabisme yang berupaya menggusur tradisi. Demikian disampaikan Alai Nadjib dalam Dialog Ramadlan dan Buka Bersama yang mengusung tema NU dan Realitas Keberaman Islam di Ciputat (12/9/08). Lebih lanjut Alai menegaskan bahwa Komite Hijaz yang dicetuskan KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Abdul Wahab Hasbullah untuk bertemu dengan raja Ibn Sa’ud, penguasa Mekah dan Madinah, sebagai bentuk perlawanan ideologis terhadap Gerakan Wahabiyah. “Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim terbesar dunia juga tak luput dari pertarungan ideologis. Dan kehadiran NU juga tidak luput dari pertarungan itu,” tegas Wakil Ketua PP Lakpesdam NU ini.

Pembenahan NU Butuh Komunikasi

Pembenahan untuk mengatasi berbagai pergolakan dalam tubuh Nahdlatul Ulama atau NU sangat diharapkan berbagai pihak. Namun, belum terbentuknya komunikasi antargolongan menjadi kendala pembenahan itu.

Demikian dikatakan pengajar Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, St Sunardi Sunardi, saat menjadi pembicara dalam bedah buku berjudul Pergolakan di Jantung Tradisi: Nahdlatul Ulama karya As’ad Said Ali, Sabtu (13/9) di Yogyakarta. Acara itu diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial. Pembicara lainnya adalah Sekretaris Pimpinan Wilayah NU DI Yogyakarta Zuhdi Mucdior, intelektual Muda NU Ahmad Baso, dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Abdul Ghaffar Karim.

Lakpesdam NU: Peningkatan Anggaran Pendidikan Hanya Akal-akalan Pemerintah

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) menilai, peningkatan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 46,1 triliun untuk tahun 2009, hanya akal-akalan pemerintah.

Pasalnya, alokasi anggaran yang mendorong terwujudnya sistem jaminan sosial bagi pendidikan siswa miskin hanya mendapat Rp 3,6 triliun. Anggaran tersebut berwujud beasiswa bagi siswa miskin.

Sementara, anggaran terbesar dalam sektor pendidikan pada program Pemantapan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang berkualitas, khususnya bagi daerah yang kinerja pendidikannya tertinggal, mendapat dana sebesar Rp 17 triliun.

Demokrasi Delibaratif: Mendekatkan Publik dan Pemimpin

Fenomena runtuhnya bangunan demokrasi dalam partai politik yang lebih memuja figur sentral ketimbang mekanisme dan aturan main organisasi ini yang menjadi sandungan tegaknya demokrasi di Indonesia. “Untuk itu perlu adanya demokratisasi internal partai-partai.” Demikian disampaikan J Kristiadi dalam dialog interaktif Demokrasi Deliberatif: Proses Pendemokrasian Demokrasi Menuju Demokrasi Substansial di Kantor PP Lakpesdam NU (19/8/08).

Lebih lanjut Kristiadi mengatakan bahwa pendirian partai hendaknya didasarkan pada cita-cita besar bersama, yaitu kesejahteraan warga. Jika tidak, partai politik hanyalah alat merebut kekuasaan dengan mengabaikan kepentingan warganya. Sebagai pilar demokrasi, partai politik, tambah Kristiadi, perlu membangun demokratisasi internal, sehingga dari situ kita bisa mengajak rakyat untuk membangun kekuatan bersama.

Masdar F. Mas’udi: Organisasi adalah Masjid Virtual

Keberadaan jam’iyyah (organisasi) hanya mungkin bila ada warga (jama’ah). Warga adalah salah satu dari sendi jam’iyyah selain imam (pengurus), tujuan bersama, dan aturan main. Demikian disampaikan KH. Masdar F Mas’udi dalam Workshop Panduan Dakwah Ahlus Sunnah wal Jama’ah yang Kontekstual yang diselenggarakan Pucuk Pimpinan Fatayat NU bekerja sama dengan Departemen Agama RI di Hotel Sofyan Tebet Jakarta (18/8/08).

Sayangnya, jama’ah oleh sebagian orang dipahami secara terbatas, yaitu semata jama’ah shalat. Padahal sesungguhnya, jelas Masdar, jama’ah adalah terorganisir. Ibarat shalat berjama’ah, shalat yang terorganisir, harus terpenuhi adalah imam, makmum, aturan atau tata cara shalat, dan tujuan bersama. Imam adalah pengurus, sementara makmum adalah jama’ahnya. Oleh karena itu, sesungguhnya masjid adalah miniatur organisasi. ”Organisasi adalah Masjid virtual”, tegas salah seorang ketua PBNU ini. Dengan organisasi, tambah direktur P3M ini, kita ‘menjama’ahkan’ amal shaleh demi tujuan bersama organisasi.

Gus Dur: NU Perlu Menjadi Nasionalis

Nasionalisme mendapat ancaman seiring menguatnya upaya untuk menggoyang NKRI. Namun Nahdlatul Ulama dalam perjalanannya yang panjang selalu berada di front terdepan dalam mengawal dan membentengi NKRI. ”NU perlu menjadi Nasionalis”, demikian diungkapkan KH. Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur dalam taushiyahnya disela-sela Diskusi Buku Pergolakan di Jantung Tradisi: NU yang Saya Amati karya As’ad Sa’id Ali di Hotel Acacia (15/08/08).

Menurut Gus Dur, perkawanan KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Wahab Chasbullah dengan Umar Said Cokroaminoto pada tahun 1919-an menjadi awal pertemuan ajaran Islam dan nasionalisme. Dengan semangat nasionalisme itulah, NU berjuang melawan penjajah bersama elemen-elemen lain untuk merebut kemerdekaan. Dalam suasana inilah, sesungguhnya ulama pesantren memiliki peran penting dalam merebut negara dan mempertahankannya, tambahnya.

Tak Relevan Menyangsikan Kesesuaian Islam dan Demorkasi

Kesesuaian antara Islam dan Demokrasi masih menjadi isu yang terus diperdebatkan. Ini lantaran media Barat masih selalu menuding Islam menolak demokrasi. Persoalan ini pula yang menjadi tema diskusi dalam ramah tamah antara aktifis Afghanistan dan Banglades dengan PP Lakpesdam NU kemarin(14/08/08). Hadir dalam kesempatan itu Safia Siddiqi (anggota parlemen Afghanistan), Najiba Ayubi (jurnalis dan aktifis The Killid Group Afghanistan), dan Zafar Sobhan (jurnalis dari Bangladesh).

“Demokrasi berjalan pesat meskipun Banglades mayoritas Muslim”, demikian tegas Zafar yang jura asisten editor Daily Star Banglades. Ia mengisahkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan demokrasi. Justru kendala demokrasi di Banglades adalah karakter kaum Borjuis seperti landlord ditingkat lokal, tambahnya

Peran Syuriyah NU harus Lebih Menonjol

Pengurus Syuriyah adalah pemegang kendali organisasi sebagaimana telah dimanatkan dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama disikapi secara positif.

Maka peran syuriyah harus lebih dominan sebagai penentu kebijakan organisasi, dan dengan demikian akan lebih memudahkan mengontrol dan mengarahkan tugas dan peran tanfidziyah dalam menjalankan program-programnya.

Tidak seperti selama ini, justru peran tanfizdiyah lebih menonjol daripada syuriyah, dan syuriyah hanya bertugas sebagai “tukang do’a” pada setiap ada rapat maupun kegiatan-kegiatan organisasi.

ICIS akan Tempatkan Perwakilan di Lima Kawasan

The International Confrence of Islamic Scholars (ICIS) III akan menempatkan perwakilan di di lima kawasan, yaitu Asia Tenggara dan Pasifik, Asia Tengah dan Selatan, Timur Tengah, Afrika serta Eropa dan Amerika.

Hal tersebut merupakan salah satu dari enam poin penataan kinerja dan manajemen ICIS sebagaimana tercantum dalam “Jakarta Message” yang dihasilkan dalam ICIS III di Jakarta, 30 Juli hingga 1 Agustus 2008 lalu. Sementara sekretariat jenderal ICIS tetap berada di Jakarta, Indonesia, di bawah kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU).

“Kami akan menggelar ICIS setiap empat tahun sekali, dan di antara waktu itu kami akan menggelar konferensi regional di lima wilayah tersebut,” kata Sekjen ICIS yang juga Ketua Umum PBNU KH Hasyim saat penutupan ICIS III di Jakarta, Jumat (1/7) lalu.

ICIS III: Forum Ulama Lintas Batas Siap Jadi Jembatan Penyelesaian Konflik

Forum Ulama Lintas Batas (‘abra al-hudud/sans frontieres) yang dibentuk dalam The Third International Conference Islamic Scholar (ICIS III) menyatakan siap untuk menjembatani penyelesaian berbagai konflik di dunia Islam.

Keputusan pembentukan forum Ulama Lintas Batas itu tertuang dalam “Jakarta Message” atau Pesan Jakarta yang disepakati oleh 300 ulama dan cendekiawan dari dalam dan luar negeri yang menghadiri konferensi di Jakarta, pada Jumat, 1 Agustus 2008 lalu.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Sekjen ICIS KH Hasyim Muzadi menegaskan, forum itu dibentuk untuk keperluan umat Islam dalam melakukan introspeksi agar dapat memberikan kontribusi positif bagi perdamaian.

ICIS beda dengan Islam Transnasional

Keberadaan International Conference of Islamic Scholars (ICIS) yang mengumpulkan ulama dan cendekiawan muslim dari seluruh dunia oleh PBNU tidak berarti sama dengan Islam transnasional yang kini marak di Indonesia.

“Meskipun mereka berkumpul menjadi satu, tetapi mereka tetap menghargai lokalitas budaya masing-masing yang sesuai dengan ajaran Islam,” Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi saat berdialog dengan rombongan PCI NU yang mengikuti acara ICIS, Kamis malam (31/7).

Hadir pada acara tersebut perwakilan dari PCI NU Mesir, Malaysia, Australia, Libya, Inggris, Jepang, Syiria, Lebanon, Sudan, Pakistan, Amerika, dan Saudi Arabia.

Surin Pitsuwan: “Muslim ASEAN Perlu mengkongkritkan Gerakan”

Komunitas muslim di Asia Tenggara sebenarnya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan-perubahan negara-negara berpenduduk muslim, terutama menyangkut perdamaian dan toleransi. Apalagi Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam dan negara terbesar di ASEAN sudah menginisiasi perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Demikian salah satu intisari dari presentasi Surin Pitsuwan, Sekjen ASEAN.

“Umat Muslim di Asia Tenggara sangat terbuka untuk menerima ide-ide baru ketimbang umat Muslim di belahan dunia yang lain,” ungkap Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan, dalam diskusi The Third International Conference of Islamic Scholars (ICIS III) yang diselenggarakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Departemen Luar Negeri, Rabu (30/7).

ICIS III Bahas Konflik di Negara-negara Muslim

Dalam sambutan pembukaan ICIS III (30/7), Ketua Umum PBNU yang juga Sekretaris Jendral, KH. Hasyim Muzadi mengemukaan bahwa ICIS III akan membahas mengenai konflik di dunia Islam, baik di internal umat Islam maupun yang berhubungan dengan masyarakat global. Selain itu, setiap peserta diharapkan dapat membantu upaya perbaikan citra Islam dan kemampuan umat Islam dalam menghadapi tantangan dan persaingan global.

Dalam kesempatan itu, Hasyim Muzadi menjelaskan bahwa ICIS III merupakan tindak lanjut ICIS II di Jakarta pada 20-22 Juni 2006, dan ICIS I yang diselenggarakan di Jakarta pula pada 23-25 Februari 2004. ICIS II menghasilkan 37 rencana aksi dalam rekomendasi yang ditujukan pada PBB, OKI, negara-negara Islam, negara peserta ICIS serta para pemimpin Islam. ICIS II diikuti 320 peserta dari 53 negara, termasuk Utusan Paus Benediktus XVI, Khalid Akasheh.

ICIS III Dibuka dengan Menabuh Bedug

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono membuka secara resmi pelaksanaan Internasional Conference of Islamic Scholars (ICIS) III dengan menabuh bedug. Acara pembukaan berlangsung di Flores Room Hotel Borobudur, Rabu (30/07/08).

”Dengan membaca bismillah saya nyatakan konferensi ini dibuka secara resmi,” kata Presiden SBY sambil menabuh bedug. ”Tak-tak-tak,dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung… Tak-tak-tak, dung,” begitu bunyi bedug berdiameter 1,5 meter dan panjang 2,5 meter. Sekjen ICIS yang juga Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, Wakil Rais Aam PBNU Prof. Dr. KH Tolchah Hasan, Menteri Agama Maftuh Basyuni, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang mendampingi SBY, serta tamu undangan dan peserta mengiringi bunyi bedug dengan tepuk tangan panjang.

Kiai Sukoharjo Nilai Dlalim Pemerintah yang Tidak Menyelenggarakan Musrenbang

Kiai Sukoharjo menilai bahwa perencanaaan pembangunan harus diperbincangkan secara publik agar bisa diketahui oleh warga. Pada saat yang sama, warga juga bisa mengusulkan desain dan rencana-rencana pembangunan terkait dengan perkembangan wilayahnya. “Jadi dlalim jika pemerintah tidak menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),” begitu salah satu hasil kesimpulan Bahtsul Masa’il Anggaran dan Kemiskinan Sukoharjo.

Acara yang diselenggarakan oleh MWC NU Grogol bekerja sama dengan Institute for Research and Empowering Society (INRES) Surakarta ini berlangsung di Kec. Grogol, Ahad (27/07/08). Acara yang dihadiri oleh tidak kurang 50 orang peserta ini mewakili MWC se-Sukoharjo, aktifis INRES, Lakpesdam NU, dan unsur pemerintah.

KH. Masdar F. Mas'udi: Saatnya NU Turun ke Bumi

Ketika semua kekuatan rakyat lemah menghadapi kezaliman, maka kalangan agamawan adalah kelompok masyarakat yang paling depan berani menghadapai kezaliman itu. Hal itu terjadi di Vietnam, Iran, Filipina, dan lain-lain. Hasilnya adalah kebangkitan rakyat. Demikian disampaikan Henry Saragih, ketua Sarikat petani Indonesia dalam seminar di PBNU pada kamis (24/07/2008). Hal senada juga diungkapkan oleh Prof. Dr. Muchamad Ma’sum, Guru Besar UGM. Menurutnya, agamawan saat ini sudah waktunya turun ke jalan menentang kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah dan para pengusaha. Selama ini agamawan telah lalai melakukan pembelaan terhadap umat yang dizalimi. Petani, nelayan, pedagang kecil adalah umat yang paling miskin dan terus didzalimi oleh pemerintah.

Sikap berani dari kalangan agamawan seperti yang pernah terjadi di Filipina, Vietnam dan Iran tidak terjadi saat ini di Indonesia. Padahal jika memperhatikan situasi, Indonesia berada dalam krisis besar dan multidimensi.

Ketersediaan Pangan Ciri Islam Terbaik

Ciri keberislaman yang paling baik adalah adalah ketersediaan pangan. Selanjutnya adalah memelihara dan menebar perdamaian dalam kebhinekaan. Demikian diungkapkan oleh KH. Masdar F. Mas’udi, Ketua PBNU, di Gedung PBNU dalam sambutan pembukaannya pada seminar Gerak Ulama dalam Politik Agraria. Seminar diselanggarakan atas kerjasama PP. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (PPLakpesdam NU) dan Sarikat Petani Indonesia (SPI) yang sedang melangsungkan ulang tahunnya yang ke-10 (24/07/08).

Selama ini, tambah Pak Masdar, ada anggapan bahwa seolah-olah agamawan tidak pada tempatnya jika membincang urusan duniawi semacam ketersediaan pangan ini, dan lebih fokus pada urusan ukhrawi semata. “Islam tidak memisahkan yang ukhrawi dan duniawi,” tegas direktur P3M sembari mengutip hadis di atas. Oleh karena itu, tambah Pak Masdar, agamawan harus ambil bagian dalam persoalan ini.

Ulama Jepara Ingatkan Pemerintah Libatkan Warga Negara

Sebagai amanat UUD, persoalan kimiskinan merupakan tanggung jawab negara. Sejatinya, kewajiban ini diterjemahkan negara dalam bentuk program dan penganggaran yang pro rakyat. Sehingga Program dan Anggaran pemerintah bisa menjadi instrumen penting untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakatnya. Menyikapi fakta ini, agamawan memeliki peran penting untuk memberikan kontribusi dalam kebijakan politik negara.

Adalah Bahtsul Masail menjadi media agamawan dalam memutuskan segala persoalan, sehingga keputusannya memiliki legitimasi keagamaan. Termasuk permasalahan kemiskinan dan anggaran yang muncul karena kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat miskin sebagaimana diselenggarakan PC Lakpesdam NU Jepara bekerja sama dengan PC LBM NU Jepara (16/07/08). Acara yang bertajuk Bahtsul Masail Anggaran ini diselenggarakan di Gedung PCNU Jepara. Hadir pada kesempatan itu KH.Ubaidillah Shodaqoh, SH, Katib Syuriah PW NU Jawa Tengah yang sekaligus bertindak sebagai panelis.

Majelis Taklim Muslimat jadi Kekuatan Pemberdayaan Masyarakat

Jaringan majelis taklim Muslimat NU yang mencapai 35 ribu kelompok merupakan kekuatan luar biasa yang mampu memberdayakan masyarakat. Berbagai ide yang sebelumnya hanya wacana bisa diimplementasikan secara praktis melalui jaringan majelis taklim ini secara luas.

Ketua Lakpesdam NU Nasihin Hasan mengatakan ia sudah banyak bekerjasama dengan kelompok majelis taklim di berbagai daerah dan terbukti mampu mengatasi berbagai masalah di tingkat lokal.

“Sekarang ini ayat, hadist atau makalah sudah cukup, tetapi bagaimana hal ini bisa diimplemtasikan di lapangan dan menjadi sebuah perilaku,” katanya dalam seminar Pemeranan Majelis Taklim dalam Menanamkan Nilai-Nilai Multikultural yang diselenggarakan oleh Muslimat NU di Jakarta, Kamis (10/7).

Lakpesdam NU Kawal Revisi UU 32/2004

Proses reformasi di Indonesia ditandai dengan terbitnya UU 22/1999 yang kemudian diganti dengan UU 32/2004. Pelbagai perkembangan menunjukkan bahwa UU 32/2004 ini dirasa tidak cukup memadai sebagai payung legal untuk mendorong kemajuan bangsa ini lebih cepat. Karena itu, gagasan untuk merevisi UU 32/2004 telah lama menjadi agenda banyak pihak, termasuk Depdagri dan jaringan NGO.

Sebagimana diketahui, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan partisipasi dan pelayan publik. Sehingga aneh jika dalam batang tubuh UU 32/2004 tidak mencakup poin-poin tersebut. Demikian disampaikan Suhirman dalam Focused Group Discussion Rencana Revisi UU 32/2004 Tentang Pemerintah Daerah di Jepara (3/7). Kegiatan yang dilaksanakan Seknas Kaukus 17++ bekerja sama dengan DRSP-USAID ini diorganisir oleh Lakpesdam NU sebagai tindak lanjut dari Jambore Forum Warga yang dilaksanakan bulan April 2008 lalu di Asrama Haji Makassar. Bertempat di Aula Diknas Kabupaten Jepara,FGD ini diikuti tidak kurang dari 35 orang yang mewakili kelompok basis (nelayan, petani, dsb), pemerintah (Bappeda), DPRD, akdemisi, dll.

Kiai Cilacap Bahas BLT

Sebagai implementasi dari workshop Belajar Anggaran dan Bahtsul Masa’il PCNU di Pesantren Miftahul Huda Cigaru, Majenang, Cilacap 11-12 Juni lalu, PP Lakpesdam bekerja sama dengan PCNU dan PC Lakpesdam Cilacap menyelenggarakan Bahtsul Masa’il APBD dan Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat (2/7). Sebagaimana diketahui, data kemiskinan di Cilacap dari tahun ke tahun kian meningkat. Pada tahun 2004, jumlah orang miskin mencapai 32,31% dari total penduduk, sedangakan pada tahun 2004, jumlahnya meningkat hingga 40% dari total penduduk. Kenyaatan ini yang mendorong perhatian ulama untuk memikirkannya.

Acara yang diikuti tidak kurang dari 30an orang ini berlangsung di gedung PCNU Cilacap. Hadir pada kesempatan itu perwakilan MWC NU se-Cilacap, Muhammadiyah, dan MUI setempat. Acara ini dipandu langsung oleh KH. Su’ada’ Azkiya’, Syuriah PCNU Cilacap.

KBNU Tolak Kenaikan Harga BBM

”Indonesia sebuah negara yang memiliki banyak sumber daya alam yang dapat kenaikkan harga BBM yang dibuat oleh pemerintah, tidak pernah melihat dan tidak pernah dihitung efek domino yang timbul dari kenaikkan BBM tersebut. Efek domino yang timbul akibat kenaikkan harga BBM saat ini sudah dapat kita rasakan dari naiknya harga-harga sembako, naiknya harga barang-barang dan sebagainya. Pemerintah hanya mementingkan kepentingan para penguasa, para ekonom dan pemodal bermadzhab neoliberal.”

Demikian salah satu bunyi konsideran yang tertuang dalam Pernyataan Sikap Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) yang disampaikan dalam Diskusi Publik yang bertema Dampak Kenaikan BBM terhadap Masyarakat Miskin. Diskusi yang digelar di Gedung PBNU itu (27/6) itu menghadirkan pembicara Subiakto Cakrawardaya (Ketua LPNU), Hendri Safarini (Direktur Econit), dan Reza Syari’ati (BEM UNAS).

Menguatkan Kader, PP LAKPESDAM NU Asitensi Kaderisasi Fatayat NU

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengentahuan kader NU, pengenalan mengenai sejarah ke-NU-an dengan segala pernak-perniknya menjadi keniscayaan. Hal inilah yang dilakukan PP Fatayat NU melalui program penguatan kader dan training of trainer (ToT) Fatayat NU.

Kegiatan yang dilangsungkan dua angkatan ini berlangsung di Pusdiklat Depnakertran, kelurahan Makassar Jakarta Timur. Kegaitan ini diikuti tidak saja pengurus di tingkat pusat, melainkan juga pengurus di tingkat wilayah. Sebagaimana dituturkan Miftahuddin, angkatan pertama (17-22/5/08) hampir seluruhnya diikuti oleh pengurus pusat, kecuali 3 orang dari daerah. Sedangkan pada angkatan kedua (29 Mei-5 Juni 2008) peserta hampir seluruhnya dari pengurus wilayah kecuali 5 orang dari pengurus pusat. Ditambahkan, kegiatan ini diperuntukkan untuk membekali kemampuan kader dalam menfasilitasi kegiatan. Selain itu, tambah Miftah yang juga menjadi fasilitator kegiatan tersebut, agar kader Fatayat lebih mengenali dan memahami ideologi gerakannya.

Kiai NU di Cilacap Pelajari Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan komponen penting yang mempengaruhi tingkat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kalangan pesantren sebagai bagian dari masyarakat juga perlu mengetahui proses penganggaran dan alokasinya.

Guna meningkatkan kesadaran para kiai dan lingkungan pesantren terhadap anggaran ini, PP Lakpesdam NU menggelar workshop Belajar Anggaran dan Bahtsul Masa’il PCNU di Pesantren Miftahul Huda Cigaru, Majenang, Cilacap 11-12 Juni lalu.

Direktur Lakpesdam NU Lilis Nurul Husna menjelaskan ulama perlu memiliki kepekaan terhadap anggaran agar mereka bisa memperjuangkan hak yang seharusnya diterima oleh rakyat.

Hilmy Ali: Lakpesdam NU tidak Boleh Menyerah

Salah satu mandat utama didirikannya Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) adalah mendinamisir NU sebagai organisasi sosial. Lakpesdam NU persis didirikan setelah NU menyatakan diri kembali ke Khithah ’26 sebagai organisasi sosial keagamaan, dan keluar dari organisasi partai politik manapun. Inilah pengertian khittah secara sederhana.

Demikian dikatakan Hilmy Ali (salah seorang yang turut membidani kelahiran Lakpesdam NU pada tahun 1985) dalam Informal Meeting Lakpesdam NU di Makassar, Ahad malam (13/4).
Mas Hilmy –demikan putra KH. Ali Yafie dipanggil- mengatakan bahwa Lakpesdam NU harus menghindar sejauh mungkin perilaku partai politik yang selama ini banyak menghinggapi para pengurus NU. Lakpesdam NU dilahirkan untuk mendorong NU sebagai Ormas, bukan Parpol.

Lakpesdam NU Sukses Ajari Masyarakat Melek Anggaran

Kerja keras Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU dalam program Participatory Budgeting and Expenditure Tracking (PBET) selama 20 bulan di Ngawi dan Lamongan (Jawa Timur) tak sia-sia. Masyarakat di kedua daerah tersebut menjadi melek pada perencanaan dan anggaran daerah.

Miftakhul Bisri dari PP Lakpesdam NU menjelaskan di kedua daerah tersebut, terdapat 50-60 Kelompok Masyarakat Sipil (KMS) yang mau belajar dan peduli pentingnya anggaran terhadap pembangun di daerahnya.

PM Belanda Surati PBNU Soal Film Fitna

Perdana Menteri (PM) Belanda, Jan Peter Balkenende, menyurati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi, terkait kasus film Fitna karya anggota Parlemen Belanda, Geert Wilder, yang diduga melecehkan Al-Quran.

Surat tersebut diantar langsung oleh Sekretaris Pertama Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia Alexander Kofmanke ke Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (26/3).

Hasyim menjelaskan, dalam surat itu Balkenende menyatakan bahwa Wilder tidak mewakili Belanda. Konsepsinya tentang Islam sama sekali tidak mewakili pandangan dan kebijakan pemerintah Belanda.

Perlukah Pilkada Langsung Dihapus?

Penghapusan Pilkada langsung yang pernah dilontarkan Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi beberapa waktu yang lalu langsung menimbulkan berbagai wacana. Ada pandangan bahwa itu adalah sikap ketakutan NU. Karena akibat Pilkada langsung warga Nahdiyyin banyak terpolarisasi ke dalam berbagai kelompok kepentingan. Hal tersebut lebih banyak menimbulkan kerugian terutama bagi NU. Pandangan lain muncul bahwa penghapusan Pilkada langsung berakibat pada kemunduran demokrasi yang sudah susah payah diperjuangkan.

82 Tahun, NU Masih Ditunggangi Kepentingan Partai Politik

Nahdlatul Ulama (NU) telah berumur 82 tahun. Rentang masa yang tidak sebentar bagi perjalanan sebuah organisasi. Selama itu pula, ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut mengalami dinamika yang sangat besar. Ribuan kadernya bertebaran di mana-mana, tak terkecuali di wilayah politik.

SEJAK kelahirannya pada 1926, NU memang sulit dipisahkan dari ranah politik. Sejarah mencatat, pendirian organisasi tersebut berawal dari respons perlawanan terhadap keterpurukan rakyat akibat penjajahan kala itu. Nahdlatul wathan atau kebangkitan politik telah menjadi salah satu roh semangat untuk mengembangkan NU, terutama di pedesaan.

300.000 Nahdliyin Hadiri Harlah NU

JAKARTA (SINDO) – Sekitar 300.000 warga Nahdliyin akan menghadiri puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-82 Nahdlatul Ulama (NU) pada awal Februari mendatang.

Mereka akan memadati Gelora Bung Karno,Jakarta,yang dijadikan tempat acara. ”Dari Jakarta saja ada 120.000 orang,”kata Sekretaris Panitia Pelaksana Anas Taher saat jumpa pers di Gedung PBNU, Jakarta,kemarin.

Dari Pontianak untuk Harlah NU

Dalam rangka hari Ulang Tahun NU ke-82 dan Hari Ulang Tahun Pondok Pesantren Darul Ulum, PC NU Kubur Raya Kalimantan Barat menyelenggarakan seminar dan halaqoh. Dengan mengusung tema besar “Selamatkan Indonesia dengan Islam Rahmat lil ‘Alamin,” peringatan harlah NU ke-82 dipadati dengan rangkaian kegiatan seperti seminar, halaqah, khitanan massal, dan tabligh akbar.

Perdamaian Tanggung Jawab Semua Orang

Beberapa orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Perdamaian berkampanye di sekitar gedung PBNU di Jalan Kramat Raya 164 Jakarta Pusat (3/1/08). Dalam kesempatan itu, para peserta kampanye membagikan bunga mawar dan stiker sebagai simbol kampanye perdamaian dan penolakan atas kekerasan. Menurut panitia pelaksana, kegiatan itu sendiri digelar dalam rangka mensosialisasikan perdamaian bagi masyarakat. Mengingat berbagai kekerasan seperti perusakan tempat ibadah, penyerangan terhadap kelompok tertentu semakin sering terjadi.

Lakpesdam NU Terus Mengupayakan APBD Pro Rakyat Miskin

Divisi Penguatan Basis Kader dan Kelembagaan PP Lakpesdam NU telah melakukan berbagai langkah yang positif bagi pemberdayaan masyarakat. Melalui Program “Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan APBD Pro Poor melalui Organisasi Sosial Keagamaan” menyelenggarakan program advokasi bagi kebijakan APBD agar lebih memihak masyarakat miskin (Pro Poor). Program yang sudah dilaksanakan diantaranya melakukan pendidikan melek anggaran seperti seminar, diskusi, halaqoh anggaran dan Bahtsul Masail Anggaran. Program itu diperuntukan bagi Ormas khususnya pengurus NU, Komite Anggaran, Forum Warga, kelompok sektoral seperti kelompok nelayan, petani dll.

Muslimah Perancis, Antara Perlindungan dan Kesewenang-wenangan

Tahun 2004 masyarakat Muslim dunia digegerkan dengan berita pelarangan jilbab di negeri supermode, Prancis. Dunia Islam mengutuk keras peraturan itu, banyak yang berkomentar bahwa itu adalah pelanggaran hak asasi dan bukti nyata kebencian Barat terhadap Islam. Jika tidak mengoreksi secara seksama, pelarangan jilbab di Perancis memang terkesan sangat mengecewakan. Tapi jika ditelusuri, pelarangan itu sebenarnnya tidak sebanding dengan beragam perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Prancis terhadap perempuan Muslim.

Potret di atas disampaikan oleh Ayang Utriza Mahasiswa PhD Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) Paris dalam diskusi mengenai Potret Perempuan Muslim di Perancis yang diselenggarakan PP Fatayat NU pada Kamis (1/11/2007) di Gedung PBNU. Menurutnya lebih lanjut, kelompok Muslim yang berada di Perancis kebanyakan adalah imigran. Mereka datang dari Afrika, Senegal, Maroko, Mauritania. Kebanyakan mereka membawa kebiasaan dari daerah asal. Kekerasan terhadap perempuan yang sudah menjadi budaya di negeri asal dibawa ke Perancis. Perlakuan kaum imigran ini, menurut pemerintah Perancis, dinilai sangat tidak memanusiakan perempuan.

Menguatkan NU, Menangkal Gerakan Islam Transnasional

“Saya berharap kita menjadi NU yang berani, dan jangan jadi warga NU yang cengeng dan hanya bisa marah. Saya kira hampir semua kita maklum bahwa sekarang ini terjadi penurunan kharisma dan pengaruh kyai di masyarakat. Apalagi jika kyai hanya menyibukkan diri melakukan akrobat politik praktis dan pragmatis, maka tentu tidak akan dianggap lagi oleh masyarakat. Karena itu, marilah kita hargai kyai-kyai yang di desa. Mereka selama ini secara bijaksana mendampingi dan melayani masyarakat.”

Demikian diungkapkan KH. Syarief Utsman Yahya atau yang kerap disapa Abah Ayip dalam bedah buku “Mewaspadai Gerakan Transnsional” yang diselenggarakan PC Lakpesdam Cirebon di Pesantren Kempek pada 16 Oktober 2007 yang lalu. Acara yang dihadiri oleh pengurus PW Lakpesdam Jawa Barat (Dr. Tatang) dan PP Lakpesdam (Ala’i Najib) ini dimaksudkan sebagai ajang silaturrahmi generasi muda NU Cirebon yang tersebar di kota-kota besar. Selain itu, hadir pula kyai-kyai pesantren dan pengurus PCNU Cirebon.

Selenggarakan Pelatihan Anggaran, PP LAKPESDAM NU Upayakan Anggaran yang Pro Rakyat Miskin

Partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam kebijakan pemerintah. Ia merupakan wujud nyata proses demokratisasi sebuah bangsa. Di samping dapat digunakan sebagai suara nyata masyarakat, partisipasi juga dapat digunakan sebagai alat mentoring dan monitoring terhadap kebijakan-kebijakan yang di buat oleh wakil rakyat. Lalu, apakah masyarakat sudah sudah dapat berpartisipasi, ikut andil dalam melahirkan berbagai kebijakan pemerintahnya?

Menurut Revrisond Baswir, dalam kenyataannya, partisipasi masyarakat masih sangat rendah. Kalaupun ada, partisipasi itu tidak menyangkut hal yang urgen bagi kemajuan masyarakat. Misalnya, partisipasi politik sudah hampir merata, rakyat dapat memilih perwakilannya. Iklim otonomi daerah meniscyakan rakyat memilih wakilnya secara langsung. Tetapi itu tidak cukup untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan, penghapusan kemiskinan dan pembangunan yang merata. Karena otonomisasi daerah yang terjadi di Indonesia tidak dibarengi dengan otonomisasi dalam pengelolaan anggaran.

Berdamai dalam Keberbedaan

Berdasarkan hasil kajian Institute Titian Perdamaian, di Indonesia sejak Januari 2006 tercatat sekitar 240 insiden konflik kekerasan. Ini menandakan Indonesia setiap setengah harinyanya terjadi kekerasan komunal. Ini juga berarti tiada hari tanpa kekerasan. Laporan ini disampaikan oleh Ihsan Malik, aktivis perdamaian dalam Seminar di Hotel Sari Pan Pacific pada Kamis (20/9/2007). Seminar yang mengambil tema “Berdamai dengan Perbedaan Untuk Masa Depan Indonsia” itu digelar guna memperingati hari Perdamaian Internasional yang jatuh pada tanggal 21 September.

Beban Sejarah Timbulkan Konflik Horizontal

[JAKARTA] Umat beragama di Indonesia menanggung beban sejarah masa lalu sehingga gesekan atau perbedaan pendapat antarumat beragama dengan mudah menjadi konflik horizontal. Konflik yang mudah terjadi itu ketika umat beragama diingatkan dengan perseteruan antaragama pada masa lampau.

Demikian disampaikan budayawan dan pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara Mudji Sutrisno dalam dialog antartokoh agama yang diselenggarakan Pengurus Pusat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU di Jakarta, Selasa (11/9). Dialog dihadiri beberapa tokoh agama antara lain dari Konferensi Wali Geraja (KWI), Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. “Aspek politik juga menjadi faktor utama konflik antaragama. Pada masa reformasi, politik memang menempuh semua gerak, termasuk agama,” ujar Mudji.

Pendekatan Kultural Perlu Dipakai untuk Selesaikan Konflik

Jakarta, Kompas – Pemakaian pendekatan kultural perlu diintensifkan dalam penyelesaian berbagai konflik antaragama atau etnis yang dalam 10 tahun terakhir sering terjadi di Indonesia. Pendekatan kultural langsung berakar pada kehidupan masyarakat setempat.

“Ironisnya, penyelesaian berbagai konflik yang terjadi belakangan cenderung hanya memakai pendekatan hukum formal dengan melibatkan aparat pemerintah. Padahal, pendekatan seperti itu biasanya hanya memenangkan mayoritas hingga sulit menciptakan perdamaian yang abadi,” kata Khamami Zada dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama.

Kiai Membincang Angaran Pro Orang Miskin

uluhan orang nampak memadati aula Pondok Pesantren Aris Kaliwungu Kendal Jawa Tengah. Mobil-mobil berlogo Nahdlatul Ulama lengkap dengan keterangan wilayah masing-masing berjejer di halaman depan. Pada hari itu, Jum’at (7/09/2007) di PP. Aris Kaliwungu tengah digelar Bahtsul Masail membahas Kemiskinan dan Kebijakan anggaran. Bahtsul Masail itu diselenggarakan atas inisiatif PP. Lakpesdam NU bekerja sama dengan PWNU Jawa Tengah dan PW Lakpesdam Jawa Tengah.

Memperingati Kemerdekaan, Merefleksikan Kemiskinan

Sudah 62 tahun Indonesia merdeka, akan tetapi merdeka dari cengkraman tangan penjajah tidak membuat bangsa Indonesia terlepas dari cengkaraman kesengsaraan. Kemiskinan, hingga saat ini masih membelenggu masyarakat Indonesia. Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan republik Indonesia dan refleksi 9 tahun reformasi, PP. Lakpesdam NU menggelar Workshop Regional dengan mengambil tema “Diagnosa dan Penguatan Forum Warga dalam Advokasi Kemiskinan dan Kebijakan Anggaran.”

Workshop yang diselenggarakan pada Senin-Selasa (3-4/09 2007) di Hotel Bintang Fajar Yogyakarta itu bertujuan merefleksikan tingkat partisipasi forum warga dalam isu kemiskinan, kebijakan anggaran publik dan proses penetapan kemiskinan.

Sekularisme, Payung bagi Umat Islam Amerika

“Melihat pada tataran empiris, sekularisme memberikan perlindungan kepada minoritas dalam konteks Amerika. Misalnya, payung sekularisme telah banyak memberikan perlindungan bagi umat Islam yang tinggal di sana,” ujar Ulil Abshar Abdalla dalam diskusi di kantor PP. Lakpesdam NU. Diskusi yang digelar PP. Lakpesdam NU, Rabu (12/07/2007) dihadiri sekitar 30an orang dari kalangan mahasiswa, aktivis, akademisi dan staff PP. Lakpesdam. Ulil, demikian akrab disapa, dalam paparannya banyak membicarakan sekularisme pada tataran empirik.
Faktanya, menurut Ulil, sekulerisme merupakan payung yang selama ini melindungi kaum minoritas. Konteks Amerika misalnya, umat Islam banyak diuntungkan dengan sistem sekularisme. Kebebasan yang menjadi ruh sekularisme memberikan peluang bagi umat Islam yang minoritas untuk mengeksplorasi, mengaktualisasikan, dan mengekspresikan identitas keberagamaannya tanpa merasa takut.

Perlunya Meningkatkan Partisipasi Warga

Sekitar 30an orang menduduki Gedung LEC UPI Athirah di Antang Makassar Sulawesi Selatan. Pagi itu (18/06/2007) dialog regional mengangkat tema Revitalisasi Tradisi Musyawarah Warga Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat digelar. Dialog digagas atas kerjasama PP. Lakpesdam NU, Seknas Kaukus 17++, dan PC Lakpesdam NU Kota Makassar.

..Musyawarah adalah Modal Sosial

Musyawarah adalah modal sosial. Sayangnya, tradisi musyawarah di masyarakat sudah mulai terkikis karena masyarakat sekarang semakin individual. Musyawarah yang ada juga hanya bersifat transaksional yang mengedepankan soal untung-rugi. Demikian disampaikan Cahyo Suryanto disela-sela Dialog regional Revitalisasi Tradisi Musyawarah Warga sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang diselengarakan Seknas Kaukus 17++ dan PP Lakpesdam NU di Wisma PKK Surabaya (16/06/2007).

KH. Hasyim Muzadi: UUD 1945 Tidak Sakral, Apalagi Amandemennya

Demikian disampaikan Ketua Umum PBNU, KH. Hasyim Muzadi dalam pengantar Seminar Kebangsaan yang diselenggarakan PBNU, Selasa (12/06/2007) di Gedung PBNU. Oleh karena itu, perlu ada kajian yang mendalam mengenai UUD ini dengan beragam perspektif. “UUD harus dilihat secara komprehensif, baik aspek kesejarahan, ideologi, hukum, politik, ilmu tata negara, dll,” tegasnya.

Seminar Kebangsaan LEGALITAS AMANDEMEN UUD 1945

Yahya Ma’shum: Program Penguatan Perdamaian Bagian dari Mandat Lakpesdam

rogram Penguatan Kesetaraan, Toleransi, dan Perdamian merupakan bagian dari mandat Lakpesdam. Demikian disampaikan Yahya Ma’shum dalam sambutan pembukaan Training Workshop Penguatan Kesetaraan, Toleransi, Perdamaian di Hotel Ciloto Indah Permai (29/05/2007), Ciloto, Puncak.

Menurut Yahya, keberadaan program ini merupakan pengejawantahan dari visi Lakpesdam, yaitu menjadi fasilitator dan dinamisator yang amanah dalam memperkuat iklim kondusif bagi terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan dengan berasaskan nilai-nilai Ahlussunnah Waljama’ah yang dianut, yaitu, keadilan (al-‘adalah), kesetaraan (al-musawah), moderat (at-tawassuth), dan toleransi (at-tasamuh).

Lembaga Swadaya Masyarakat Harus Tetap Konsisten

“Kalau dahulu pecahnya masyarakat banyak disebabkan oleh isu SARA, saat ini masyarakat banyak terpecah oleh partai politik. Jadi kalau dulu perpecahan masyarakat hanya disebabkan oleh SARA sekarang bertambah lagi, yaitu disebabkan SAROP alias Suku, Agama, Ras, Ormas, dan Partai Politik” ujar Asep Zamzam Nor dalam acara dialog regional yang diselenggaran PP. Lakpesdam bekerjasama dengan Sekretariat Nasional Kaukus 17++ pada Senin (21/5/2007). Pengurus Cabang Lakpesdam Sumedang didaulat sebagi panitia penyelenggara yang mempersiapkan dialog.

Tokoh Agama dan Adat Jadi Benteng Pencegahan Konflik

[MAKASSAR] Peran pemimpin agama dan adat sangat besar dalam upaya mencegah terjadinya konflik, baik yang ditimbulkan internal agama, antaragama serta antaragama dengan adat.

Di tengah perubahan iklim sosial dan politik, tokoh agama dan adat harus menjadi benteng pencegahan terjadinya konflik kekerasan. “Jauh lebih baik kita mencegah terjadinya konflik dari pada berusaha mengobati konflik yang sudah terjadi,” kata Ketua Pengurus Pusat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PP Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU), Ala’i Najib, mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ketika membuka lokakarya tentang “Membangun Kesetaraan, Toleransi dan Perdamaian di Kalangan Pemimpin Agama dan Adat Muda” yang berlangsung tiga hari di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (10/5).

Pilkada DKI Jakarta, LAKPESDAM Jadi Sekretariat Provinsi JPPR

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), sala satu lembaga pemantauan pemilu akan melakukan pemantauan yang ketat pada Pilkada DKI Jakarta yang akan di gelar pada Agustus mendatang. Pemantauan ketat itu dilakukan dengan bekerja di 6 kota/kabupaten, 23 Kecamatan, 140 Kelurahan dan menerjunkan sekitar 1000 relawan guna memantau proses Pilkada. Disamping itu, dibentuk pula Sekretariat Provinsi (Sekprov) akan bertempat di kantor LAKPESDAM, di kawasan Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan. Kerja Sekprov akan digawangi oleh LAKPESDAM, Madia, IMM dan ISIS.

Kiai Tholhah, Sosok Kiai Multi Talenta

“Makna multitalenta yang terdapat dalam pribadi Kyai Tolhah Hasan karena dalam diri Pak Tohah terdapat pribadi kiai dan ulama, birokrat dan bisnisman” kata-kata demikian di sampaikan Prof. Dr. Nasarudin Umar, Dirjen Bimas Departemen agama sekaligus rector PT IIQ ketika memberikan sambutan atas nama tim penulis dalam acara launching buku biografi Kyai Tolhah Hasan, di Jakarta (27/4/2007). Hadir sebagai pembicara, KH. Hasyim Muzadi, ketua umum PBNU, Nasaruddin Umar, Dirjen Bimas Islam, Solahuddin Wahid, dan Masykuri Abdillah. Sedangkan Komarudin Hidayat, rector UIN Jakarta didaulat menjadi moderator. Launching yang di gelar di Hotel Acacia ini dihadiri sejumlah ulama, tokoh agama, akademisi, aktivis, dan mahasiswa.

Bersama Membangun Perdamaian

Deretan panjang konflik dan kekerasan berbasis agama, etnik, dan adat terjadi selama kurun waktu 2005-2007. Intoleransi, fanatisme, ekslusivisme kerap menjadi akar kekerasan. Masyarakat Indonesia yang multikultural memang memiliki potensi besar terjadinya konflik. Dalam hal ini, elemen masyarakat yang penting guna membangun nuansa harmonis seperti tokoh-tokoh agama justru tidak menunjukan sikap atapun langkah-langkah yang menunju terciptanya tatanan masyarakat yang toleran. Bahkan elemen masyarakat yang penting seperti tokoh agama justru kerap menjadi pemicu kekerasan dan konflik. Di tengah upaya meneguhkan demokratisasi, sikap intoleransi, penguatan identitas yang dibarengi sikap eksklusif justru semakin nampak. Jika tidak segera mungkin diupayakan langkah yang konstruktif bagi pencapaian perdamaian, bukan tidak mungkin kekerasan akan menjadi catatan di Indonesia pada tahun berikutnya.

Seharusnya Tokoh Agama Memprakarsai Perdamaian

Sekitar lima belasan orang berkumpul dalam acara roundtable discussion yang diadakan Jurnal Tashwirul Afkar di kantor Lakpesdam NU ( Kamis, 19/02/2007). Ke lima belas orang itu mewakili lembaga masing-asing, diantaranya Wahid Institute, INTERSEKSI, AMAN, ICRP, Desantara, Paras, Paramadina, LIPI, dll. Rountable discussion kali ini membincangkan Perdamaian Dalam Bingkai Agama dan Adat. Khamami Zada, Pemimpin Redaksi Jurnal Afkar mengungkapkan bahwa pengambilan tema perdamaian dalam roundtable discussion kali ini disesuaikan dengan tema Jurnal Afkar yang akan terbit pada Juli 2007 mendatang. Roundtable discussion merupakan agenda rutin divisi Kajian Agama Dan Budaya yang selama ini menjadi penanggung jawab Jurnal Tashwirul Afkar.

Demokrasi di Indonesia, Masih Perlukah?

Sekitar 100-an tampak duduk di ruang Diamond Room Hotel Niko Jakarta. Pagi itu, di hotel yang terletak di jalan MH. Thamrin No 59 digelar beberapa rangkaian acara. Di antaranya seminar publik menyoal demokrasi yang membincangkan Representasi Elitis Menuju Representasi Popular, peluncuran buku “Menuju Demokrasi Bermakna,” dan pengenalan situs Demos. Acara yang tampak semarak itu diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Demos).

Globalisasi, Di mana Agama?

Globalisasi awalnya merupakan mimpi banyak orang. Globalisasi dianggap jalan menuju kesejahteraan dunia, melahirkan orang kaya, menghapuskan kemiskinan dan membawa manusia mencapai kejayaannya. Akan tetapi prediksi itu salah. Globalisasi justru melahirkan 1,6 milyar orang miskin, membuat jutaan orang meninggal. Tanya kenapa?

Globalisasi, Berkah atau Malapetaka

Globalisasi sepertinya selalu menarik untuk diperbincangkan. Sebagai sesuatu yang abstrak, globalisasi menjadi arena kontestasi antara kelompok yang pro dan kontra. Itulah yang mendasari Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Sosiologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan dengan Ciputat School dan Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Paramadina menggelar Seminar mengusung tema Globalisasi: Pro dan Kontra.

Di Cari Ormas yang Memperjuangkan Rakyat Miskin

Kamis, 22 Maret 2007 sekitar 75 orang memenuhi kursi di gedung PCNU Jepara. Tepatnya di JL. Pemuda No. 51. Jam 10.00 WIB seminar yang di gelar PP LAKPESDAM bekerjasama dengan The Asia Foundation mengambil tema Peran Organisasi Sosial Keagamaan dalam meningkatkan APBD Pro Rakyat Miskin dimulai. Peserta yang hadir berasal dari perwakian peserta halaqoh dapil, forum warga, PWNU, SKPD, aktivis, mahasiswa dan Pers. Bupati Jepara, Drs. Hendro Martojo MM membuka acara.

APBD Untuk Rakyat Miskin

PP. LAKPESDAM NU bekerja sama dengan The Asia Foundation menggelar seminar dengan tema APBD yang Memihak Rakyat Miskin. Seminar dilaksanakan di Cilacap pada Senin 12 Maret 2007, bertempat di Gedung PKK Kabupaten Cilacap. Sekitar 100an orang hadir sebagai peserta, di antaranya dari Forum Warga, PCNU, MWC NU se-Cilacap, Ketua SKPD, ketua Bappeda, organisasi kemahasiswaan, pers dan masyakarat setempat. Hadir sebagai pembicara KH. Abbas Mu’in dari PBNU, Katiman SE, Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan RI, dan Ir. A. Prio Leo Triasto MM Asisten ekonomi dan Pembangunan Cilacap. Bupati Cilacap hadir memberi sambutan.

Lakpesdam NU Kampanyekan Islam Moderat

Palembang, Kompas – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) tahun 2007 mengagendakan kampanye wacana Islam moderat untuk mengimbangi wacana Islam garis keras. Agenda itu akan dibahas dalam Musyawarah Kerja Nasional II Lakpesdam NU di Palembang, Sumatera Selatan, mulai Selasa (12/12).

Lakpesdam NU Dorong Keterlibatan Warga dalam Proses Penganggaran

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, khususnya proses perencanaan dan penganggaran di daerah menjadi sorotan khusus pada acara seminar dan workshop yang bertajuk Kemiskinan, Anggaran dan Partisipasi Masyarakat di Ngawi dan Lamongan (10-16 November 2006). Acara tersebut diselenggarakan PP Lakpesdam NU bersama PC Lakpesdam Ngawi dan Jaringan Masyarakat Lamongan (JAMAL). Selain dalam rangka launching program Participatory Budgeting and Expenditure Tracking (PBET), acara tersebut juga ingin menunjukkan kepada publik bahwa PP Lakpesdam NU punya komitmen kuat dalam mendorong masyarakat di daerah untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan penganggaran. “Dominasi eksekutif (baca:pemerintah) dalam proses perencanaan dan penetapan anggaran harus dikurangi”, tegas Yahya Ma’shum selaku wakil PP Lakpesdam NU dalam acara tersebut.

Lakpesdam NU Selenggarakan Refleksi dan Evaluasi Pengkaderan

Keluhan akan tumpulnya sistem kaderisasi di lingkungan NU menjadi perbincangan yang tak kunjung usai. Setidaknya, analisis SWOT Program PBNU Periode 2004 – 2009 yang diputuskan Muktamar ke-31 di Solo 2004 menyebutkan dua hal. Pertama, kesenjangan yang cukup signifikan antara pelaksanaan program dan rencana yang telah di rumuskan. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh lemahnya sikap profesionalitas dan manajemen organisasi.

LAKPESDAM NU Selenggarakan Workshop Penganggaran Partisipatoris

Peran kelompok masyarakat sipil—termasuk di dalamnya organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan—untuk terlibat dalam persoalan kebijakan publik dan masalah anggaran tetap menempati posisi yang strategis. Keterlibatan masyarakatdalam proses anggaran (perencanaan, pengesahan, pelaksanaan dan auditing) diyakini dapat mengurangi distorsi-distorsi yang yang sering terjadi dalam proses anggaran. Distorsi paling utama di antaranya adalah tingginya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak efisien dan efektifnya alokasi anggaran yang berujung pada buruknya kualitas pelayanan publik.

“Waspadai Murabith dan Muwahid Baru…”

Fenomena bangkitnya corak berislam yang ke-arab-arab-an seolah menafikan adanya corak berislam yang lain. Padahal Islam yang hadir di Arab berbeda proses dan perkmebangan dengan Islam yang hadir di Indonesia ataupun negara-negara lainnya. Berislam nyata-nyata tidak tunggal, karena ia telah diterjemahkan dalam lokus budaya yang beragam. Ada Islam Arab, Islam Mesir, dan tentu saja ada Islam Indonesia.

Perdamian Timur Tengah Tergantung Komitmen Bersama

Gencatan sejanta yang efektif berlaku Senin kemarin (14/08/06) jam 12:00 WIB diharapkan menjadi solusi perdamian yang permanen di kawasan tersebut. Sepanjang ada keadilan sikap di samping dukungan internasional untuk menyelesaikan konflik di kawasan tersebut, maka perdamaian bisa diharapkan.
Begitu garis besar pemikiran dalam seminar sehari yang bertajuk Conflict and Prospect of Peace in Midle East kemarin (15/08/06) di Hotel Sahid Jakarta yang diselenggarakan oleh Forum pengembangan Umat Islam Dalam Perubahan Sosial (FORPIS).

Perda Syariat, Kepentingan Politik Lokal dan Kapitalisme Global

Banyaknya Perda yang bernuansa syariat di pelbagai di samping sebagai reaksi atas kurangnya perhatian pemerintah terhadap masalah-maalah moral, juga tidak bisa dilepaskan dari konteks kepentingan politik lokal. Apalagi mayoritas wilayah yang begitu produktif melahirkan Perda bernuansa syariat itu memiliki legitimasi histories. Sebut saja misalnya Garut dengan DI/TII Kartosuwiryo, Sulawesi dengan Kahar Mudzakkar, dan Aceh dengan Daud Bereuh. Legetimasi historis inilah yang menajdi amunisi generasi elanjutnya untuk menghadirkannya dalam konteks kekinian. Selain itu, faktor politik global juga tidak bisa diabaikan dalam lahirnya perda syariat ini.

Lakpesdam Kota Pekalongan Bangkit

Setelah melakukan strategic planning beberapa bulan lalu, Lakpesdam Kota Pekalongan mulai tancap gas dengan kerja-kerja pemberdayaan. Misal, mengkoordinasi beberapa pengelola pendidikan Madrasah Ibtida’iyyah supaya memiliki kurikulum yang berbobot, memfasilitasi warga NU dalam soal waris dan sosialisasi soal kesehatan.

Jalan Tengah NU, Bukan Radikal Bukan Literal

Meramaikan Munas dan Konbes NU, PP. Lakpesdam NU menggelar diskusi di NU Center bertema _Manhajul Fikr dan Kitab Kuning_Ahad (30/07/06). Bertempat di arena Mubes dan Konbes, diskusi ini menghadirkan KH. Afifuddin Muhajir, KH. Said Aqil Siradj, dan Ahmad Baso.

HTI Menyusup di Arena Munas dan Konbes NU

Tanpa disadari sejak awal ternyata Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) masuk ke arena Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di Surabaya, 28-30 Juli 2006. Kehadirannya di arena Munas dan Konbes NU tampak pada diskusi yang diselenggarakan PP. LAKPESDAM NU di NU Center, yang berlokasi di arena Munas dan Konbes NU, Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Diskusi yang mengusung tema NU Membendung Wahabisme menghadirkan pembicara KH. Imam Ghazali Said, Khamami Zada, dan Zuhairi Misrawi.

Belajar Mengelola Isu

Karena terbatasnya daya ingat manusia (pembaca) terhadap bacaannya—utamanya media massa—maka ketika Anda ditunjuk tempat di mana Anda bekerja sebagai juru bicara dalam sebuah wawancara dari mass media, maka Anda harus menghindari pembicaraan yang panjang lebar. “Jangan menyampaikan lebih dari tiga pesan, karena akan membingungkan dan membuang waktu” saran Shilla, trainer dari Maverick saat memberikan training sehari Media Handling Skill kepada staff LAKPESDAM NU pada Selasa (25/07/06) di Kantor Maverick.

Islam Pasca Kolonial Muncul dalam Colonial Encounter

Pada Hari Kamis (21/07/ 2006), P. Lakpesdam NU menyelenggarakan Serial Diskusi Dwi Mingguan di Asrama Putri PMII Ciputat jam 19.00-22.30 WIB dengan tema “Islam Pasca Kolonial” menghadirkan narasumber Ahmad Baso. Serial Diskusi ini bekerjasama denga empat lembaga kajian di Ciputat, yakni Seroja, Ersous, Kopri PMII, dan Ciputat School. Pada dua minggu sebelumnya, tanggal 7 Juli 2006 sudah digelar diskusi bertema “Postmodernisme” bersama Edwin dari Universitas Paramadina.

PBNU dan PP Muhammadiyah Luncurkan Buku Anti Korupsi

Kerja sama antar NU dan Muhammadiyah terus diupayakan. Salah satunya adalah kerja sama dalam pemberantasan korupsi. Melalui program Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Nahdlatul Ulama (GNPK NU), NU melalukan kerja sama dengan PP Muhammadiyah untuk bersama-sama mengubah persepsi masyarakat tentang korupsi yang meliputi kerangka pikir, sikap dan prilaku, dan terutama menyangkut keberadaan perubahan pada warga dan institusi baik di lingkungan NU maupun Muhammadiyah.

Peduli Yogyakarta dan Jawa Tengah

Innalillahi wa inna ilaihi Raji’un (Kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali). Keluarga Besar PP. Lakpesdam NU turut berbela sungkawa atas tragedi gempa tektonik, 27 Mei 2006 di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Semoga almarhum dan almarhumah di terima di sisi Allah Swt, dan para korban serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini.

Ayatullah Misbah Tegaskan Peran Aktif Ulama

Setelah beberapa hari berselang sejak kunjungan Presiden Iran, Mahmud Ahmadinejad ke tanah air, kini giliran penasihatnya, Ayatullah Taqi Misbah Yazdi. Dalam kunjungan ini, Ayatullah Misbah, begitu dia disapa, berkesempatan menyampaikan orasi di berbagai tempat, termasuk di PBNU.

Sekretariat Jenderal PBNU Fasilitasi Program Beasiswa ADS

elalui surat tetanggal 16 Mei 2006 Sekretariat Jenderal PBNU mengajak Banom, Lembaga, Lajnah, dan PW dan PC NU untuk ambil bagian dalam penerimaan beasiswa Australian Development Scholarship (ADS). Informasi beasiswa yang disebar oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia ini diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil, tenaga-tenaga LSM, Dosen Perguruan Negeri dan Swasta maupun perorangan untuk mengikuti program pasca sarjana (master dan doctor) di institut terkemuka di Australia.

KH. M. Masyhuri Naim: Semua Sepakat Menolak Pornografi

Ingar-bingar RUU APP terus berlanjut. Baik yang pro maupun yang kontra mengajukan argumentasinya untuk meneguhkan maupun menolaknya. Namun pada dasarnya, baik yang pro maupun yang kontra, semuanya bersepakat untuk menolak pornografi.
Begitu benang merah dalam diskusi Geger RUU APP yang diselenggarakan PP LAKPESDAM NU, Jumat (28/04/2006). Dengan menghadirkan dua pembicara, KH. M. Masyhuri Naim dari PBNU dan Amelia Day dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), diskusi ini hendak memotret RUU APP dari perspektif, agama dan media.

Martin Van Bruinessen: Orientasi Tasawuf Geser Intelektualisme

egitu salah satu poin yang disampaikan Martin dalam diskusi yang bertajuk Tarekat di Era Globalisasi dan Neoliberalisme yang diadakan NU Online Selasa (18/04/06) di ruang pertemuan PBNU. Menurutnya, fenomena keislaman di tanah air pada akhir-akhir ini ditandai dengan bergesernya orientasi intelektualisme yang lebih mengedepankan olah pikir ketimbang olah rasa. Ini misalnya ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok kajian tasawuf yang marak di wilayah perkotaan. Paramadina dan Tazkia Sejati misalnya dapat dijadikan contoh dari kecenderungan ini. Belum lagi munculnya da’i selebritis di panggung media kita akhir-akhir ini.

Berbagi Pengalaman Dakwah Transformatif

Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw. dan Haul al-Maghfurlah KH. Masduki Ali, Pondok Pesantren Miftahul Muta’allimin Babakan Ciwaringin Cirebon melangsungkan serangkaian kegiatan, diskusi, pelatihan jurnalistik dan lain-lain. Di samping dimeriahkan dengan pagelaran seni pesantren, Haul dan peringatan maulid Nabi ini dilengkapi dengan tukar pengalaman pendidikan dakwah transformatif.

Warga Mau Berubah, Pemerintah Belum Tentu

ernyataan tersebut muncul pada acara Refleksi Program Pendampingan Penguatann Forum Warga yang dilakukan oleh PC Lakpesdam Cilacap, Wonosobo, Jepara, Batang, dan Bantul yang difasilitasi oleh PP Lakpesdam NU. Acara yang berlangsung pada Sabtu (11/3/06) ini bertempat di Hotel Karya Wijaya Jombang.

Berbagi Pengalaman Penguatan Komunitas Warga

Dalam pertemuan sharing pengalaman antara PC Lakpesdam NU Jombang dengan PC Lakpesdam NU Wonosobo, Cilacap, Jepara, Batang, dan Bantul yang difasilitasi oleh PP Lakpesdam NU di Gedung PCNU Jombang hari Jumat tanggal 10 Maret 2006, masalah penguatan komunitas dan radio komunitas menjadi pembicaraan yang menarik. Menurut Hasyim, Direktur PC Lakpesdam Jombang, munculnya pemikiran penguatan komunitas dan radio komunitas merupakan ide yang mengalir begitu saja. Munculnya program penguatan komunitas desa dan kemudian kota dimulai sejak tahun 1999 di mana Lakpesdam Jombang menggagas diskusi-diskusi komunitas di 18 desa dan 18 kecamatan di Jombang.

PP. LAKPESDAM NU Gelar Seminar Internasional

Sehari usai pemilihan presiden putaran kedua yang berlangsung lancar dan aman, seminar internasional digelar oleh PP. Lakpesdam NU bertajuk Advocacy and Political Capacity Building of Civil Society Organization in Indonesia.

Tholhah Hasan: Larut Dalam Politik Praktis, NU Lupakan Umatnya

Berbicara dihadapan peserta Temu Jaringan dan Aliansi Penegak Khittah di Pondok Pesantren Soebono Montofani Jombang Tangerang Rabu (23/6/04), anggota Syuriah PBNU KH. Tholhah Hasan mengatakan bahwa keterlenaan NU dalam arus politik praktis sebagaimana berkembang akhir-akhir ini justru akan melupakan tugas utama NU sebagai pengawal umat.

NU Harus Perjuangkan Rakyat Kecil

Di tengah isu politisasi organisasi NU, sejumlah kalangan yang merasa prihatin dengan kebenaran isu itu menggelar pertemuan di Pondok Pesantren Pandan Aran Slema, Yogyakarta. Pertemuan yang menamakan “Halaqah dan Muhasabah” ini mengusung tema ‘Khitthah NU dalam Konjungtur Sosial Politik.’ Pertemuan yang terselenggara atas kerja sama PBNU, PWNU, DIY, LKiS, dan Pondok Pesantren Pandan Aran.

DUKUNG PENDIDIKAN POLITIK, LAKPESDAN NU TERBITKAN TABLOID PEMILU

Mengulang sukses Tabloid Panggung Pemilu edisi Pemilu Legislatif, Lakpesdam NU kembali terbitkan tabloid serupa. Dengan tetap menamakan Tabloid Panggung Pemilu, tabloid edisi Pemilu Presiden yang direncakan terbit minggu ini akan membahas tentang figur Capres-Cawapres yang hendak bertarung 5 Juli mendatang.

LAKPESDAM NU TERBITKAN PANDUAN KADERISASI NU

Belum terumuskan dan tersusunnya sistem kaderisasi yang mantap merupakn salah satu motivasi terbitnya buku “Pedoman Kaderisasi Nahdhatul Ulama”.

Masdar F. Mas'udi: Kembali ke Khittah Pilihan by Design Bukan By Accident

Pilihan kembali kembali ke khittah merupakan pilihan by design bukan by accident,” tegas KH. Masdar F. Mas’udi dalam diskusi bulanan yang diselenggarakan PP. Lakpesdam NU.

Keterlibatan NU dalam Politik Praktis Pecahkan Warganya

“Keterlibatan NU dalam politik praktis retakkan keutuhan warga NU,” demikian ungkap Imam Aziz di sela-sela Konferensi Pers di Pondok Pesantren Al-Kenaniyah Jakarta Timur. Oleh karena itu, tambahnya, Musyawarah Besar warga NU mutlak diselenggarakan.