LAKPESDAM NU

PC Lakpesdam NU Sumenep Selenggerakan Workshop Penguatan Ranting NU

Tergesernya pengelolaan jama’ah oleh jam’iyyah NU menjadi persolan yang patut dipikirkan. Di tingkat jam’iyah, penataan kelembagaan seperti menagemen kelembagaan dan kaderisasi terlupakan dan dilupakan karena energi NU hampir seluruhnya terserap memikirkan politik kekuasaan.

Sementara pada tingkat jama’ah kondisinya memperihatinkan karena sampai saat ini tetap dipinggirkan oleh kekuatan kapital (modal) dan negara. Negara yang seharusnya memberikan jaminan terhadap hak-hak masyarakat kecil, dalam praktiknya gagal menyelenggarakan kekuasaan untuk kesejahteraan rakyatnya. Jama’ah NU yang sebagian besar petani, nelayan, pedagang kecil, buruh, TKI, dll tetap berjuang untuk survive, hidup dalam kemelaratan dan kemiskinan.

Lembaga-Lajnah NU Pekalongan Diminta Bekerja Lebih Keras

Seluruh pengurus lembaga dan lajnah yang berada di lingkungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Pekalongan, Jawa Tengah, diminta untuk bekerja lebih keras. Sebab, lembaga dan lajnah merupakan sarana NU untuk berkhidmat kepada umat.

Hal tersebut diungkapkan Ketua PCNU Kota Pekalongan, Ahmad Rofiq, dalam acara pengukuhan pengurus lembaga dan lajnah serta Musyawarah Kerja Cabang di Pondok Pesantren Syafi’i Akrom, Buaran Indah, Kota Pekalongan, Selasa (11/8) kemarin.

Lakpesdam NU Cilacap Sesalkan Simpemdes

Majenang, CyberNews. Rencana pemerintah Kabupaten Cilacap untuk merealisasikan program Sistem Informasi Pemrintahan Desa mendapat kritik dari Lakpesdam NU Cilacap. Pasalnya, program ini dinilai akan menyia-nyiakan penyerapan aspirasi masyarakat desa dalam menyusun APBDes yang telah dilaksanakan melalui musrenbangdes.

Koordinator Program Lakpesdam NU Cilacap, Syaiful Mustangin bersama Ahmad Muttaqin memberikan pernyataan itu dalam rilisnya, kemarin. “Kami menyayangkan pemkab yang tidak memerankan fungsi sebagaimana mestinya dalam kerangka memfasilitasi dan memberdayakan pemerintah desa,” katanya.

JPPR Tegal Pantau Pilgub Jawa Tengah

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Tegal akan memantau jalannya hajatan demokrasi Pilgub Jawa Tengah yang akan dilaksanakan pada Minggu 22 Juni 2008.

Dari 18 kecamatan yang ada, JPPR Kab Tegal akan memantau di 9 kecamatan dan 93 desa. Sembilan kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Kramat, Tarub, Talang, Dukuhturi, Adiwerna, Pangkah, Lebaksiu, Margasari an Kecamatan Balapulang.

Jumlah relawan JPPR Kab. Tegal yang akan memantau jalannya pemungutan suara dan perhitungan suara seluruhnya ada 381 orang. Mereka akan memantau di 372 TPS, 93 PPS dan 9 PPK.

Lakpesdam NU Malang Bekali Calon Mahasiswa

SINGOSARI-Ratusan calon mahasiswa yang merupakan siswa kelas 3 SMA, MA, dan SMK se-Kabupaten Malang dibekali bagaimana memilih kampus (perguruan tinggi) setelah mereka lulus sebentar lagi. Pembekalan itu diselenggarakan Lakpesdam (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, dalam acara Tespen (Temu Siswa dan Dialog Pendidikan) di aula YPP Al Ishlahiyah Singosari, Sabtu (10/5) lalu.
Para guru BP (Bimbingan Penyuluhan) dari berbagai sekolah tersebut juga hadir mendampingi murid-muridnya. Menurut Khoirun Nadhir, direktur Lakpesdam, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas cara berpersepsi para calon mahasiswa dalam memilih kampus.

Mendorong Negara Jamin Kebebasan Beragama

Indonesia adalah negara anggota PBB yang telah meratifikasi covenan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Karena itu di negeri ini, kebebasan beragama sungguh dijamin oleh negara dengan segala konstitusinya. Pemerintah Daerah dan Pusat harus mampu menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Itu idealnya. Tetapi kenyataanya, fakta berbicara bahwa masih banyak diskriminasi bahkan tindak kekerasan terhadap satu kelompok masyarakat dengan mengatasnamakan agama. Ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung.

Karena itulah kita bertemu dalam rangka konsolidasi dan penguatan-penguatan bersama untuk menangani masalah kekerasan atas nama agama. Demikian dikatakan oleh Gatot Irianto, pimpinan LBH Bandung, dalam pertemuan Jaringan Masyarakat Cirebon Cinta Damai (JAMACICIDA), yang diselenggarakan pada 27 Maret 2008 di Hotel Bentani Kota Cirebon.

RAPBD 2009 Defisit Rp 585 M

CILACAP- Rancangan RAPBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran (TA) 2009 dinilai inkonsistensi dari permasalahan mendasar masyarakat yakni kemiskinan.
”Sebab, di RAPBD TA 2009 prediksi pendapatan hanya Rp 1,143 triliun. Namun pengeluaran atau anggaran belanja mencapai Rp 1,7 triliun. Berarti defisit Rp 585 miliar,” kata Zulfati dari Lakspedam NU, Senin (17/3).

Lakpesdam Gunungkidul Gelar Sarasehan, Resmikan Perpustakaan

Keperhatinan akan kondisi NU sebagai ormas sosial keagamaan nampaknya menjadi perhatian Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU Kabupaten Gunungkidul.

NU sebagai organisasi terbesar di Indonesia, nampaknya belum mampu memenuhi tuntutan sebagai organisasi yang memberdayakan atupun mewujudkan masyarakat sipil yang mandiri.

NU justru banyak terjebak pada persoalan politik praktis, yang tidak menguntungkan warga nahdliyin. Banyak para pengurus yang justru memanfaatkan NU untuk kepentingan pribadi dan bukan kepentingan warga yang lebih luas.

Tuntut Anggaran Pro Rakyat: KMSN Demo Desak APBD Dibelanjakan Proporsional

NGAWI – Kelompok Masyarakat Sipil Ngawi (KMSN) menuntut pemkab setempat mengalokasikan anggaran yang pro rakyat. Mereka mendesak APBD Ngawi dibelanjakan secara proporsional sehingga dialokasikan berlebihan untuk pos pejabat.

Tuntutan dari kelompok yang terdiri dari berbagai lembaga organisasi itu disuarakan dalam aksi demo kemarin. Aksi kelompok ini diwujudkan dengan berorasi di perempatan Jl Teuku Umar sebelah timur serta penyebaran leaflet tentang pos-pos anggaran APBD Ngawi. Kelompok ini juga menuntut agar segara ada pengesahan Perda Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA) serta menuntut pula ada efisiensi APBD. “APBD terlalu boros digunakan oleh pejabat semisal untuk anggaran makan minum, perjalanan dinas, pembelian mobil dinas, alat tulis kantor dan sebagainya,” kata Syamsul Wathoni, koordinator aksi yang juga Ketua Lakpesdam NU Ngawi.

Ranting NU Binong Adakan Taaruf dan Pembekalan Pengurus

Pengurus Ranting NU Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang masa bakti 2007-2012 mengadakan taaruf dan pembekalan pengurus ranting (03/06/2007). Acara yang digelar di Yayasan Raudlatus Sholihin Blok BB Binong Permai, Curug, Tangerang ini dimaksudkan agar sesama anggota pengurus bisa saling mengenal dan lebih akrab.

Jelaskan Kondisi Kini NU, PWNU Jatim Kumpulkan Warganya

Untuk menjelaskan tantangan dan ancaman terkini yang dihadapi warga NU, PWNU Jawa Timur menyelenggarakan pertemuan konsolidasi warga NU. Demikian diungkapkan Wazir Wicaksono, salah seorang pengurus PP Lakpesdam NU, yang juga menghadiri acara tersebut.

Acara yang berlangsung di Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang (3/6/2007) ini merupakan serial kedua dari serial pertemuan konsolidasi NU yang diselenggarakan PWNU Jawa Timur. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Cabang, MWC, dan Ranting NU se-Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan.

Jama’ah NU Pondok Aren Bentuk Kepengurusan Ranting NU

Keinginan itu disampaikan jama’ah NU Kecamatan Pondok Aren di sela-sela Pelatihan Capacity Building yang diselenggarakan PC Lakpesdam NU Tangerang, Minggu 27 Mei 2007 di Aula Kecamatan Pondok Aren. Komitmen untuk mendirikan kepengurusan NU di tingkat kelurahan se kecamatan Pondok Aren didasarkan pada kenyataan bahwa kebanyakan warga Pondok Aren adalah NU. Tapi organisasi NU tidak berkembang di wilayah itu.

NU Harus Mengawal APBD

Selama ini APBD dipandang hanya sebagai urusan pemerintah. Rakyat kecil, termasuk tokoh masyarakatnya, merasa tidak perlu tahu apa-apa tentangnya. Padahal jika mau disadari, APBD adalah tempat di mana uang rakyat dikelola oleh pemerintah untuk dikembalikan kepada rakyat. Oleh karenanya, penetapannya harus didasarkan pada kebutuhan dan kemauan rakyat yang diserap melalui musrenbangdes. Di mana seharusnya Nahdlatul Ulama berada dalam persoalan ini agar ia betul-betul partisipatif dan aspiratif? Berikut hasil wawancara Zeinul Ubbadi bersama H. Panji Taufiq di kediamannya beberapa waktu lalu.

Kebijakan Anggaran dan Politik “Bikin Kocor”

Dalam berbagai kesempatan H.A. Panji Taufik, salah satu ketua PCNU yang dikenal homuris ini, sering membuat tamsil tentang APBD Sumenep. Menurutnya, APBD yang uangnya dipungut dari pajak rakyat seharusnya diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk pejabat. Tapi di Sumenep lain. Ibarat menyuruh orang bikin kocor, kocornya cuma habis Rp. 5.000, ongkos bikin kocornya malah habis Rp. 25.000. bagaimana politik anggaran bikin kocor ini terjadi? Berikut liputannya.

Lakpesdam NU Blitar Selenggarakan Regional Meeting Lakpesdam Se-Jawa Timur

Dalam rangka menindaklanjuti Mukernas Lakpesdam NU di Palembang akhir tahun lalu (2006), PC. Lakpesdam NU Blitar menginisiasi pertemuan regional Lakpesdam NU se-Jawa Timur. Dengan mengusung tema “Mencari Formulasi Gerakan Yang Sinergis antar Lakpesdam Untuk Keberdayaan Umat Di Jawa Timur”, kegiatan yang akan dilaksanakan di Blitar 12-13 Mei 2007 ini bertujuan untuk memperkokoh semangat dan kemampuan Lakpesdam dalam menjalankan visi, misi, dan mandat dalam berkhitmat kepada jama’ah dan jam’iyah NU maupun masyarakat umum. Di samping itu, secara khusus, kegiatan ini ditujukan untuk membangun silaturrahmi antar Lakpesdam di Jawa Timur, merumuskan pola hubungan antar Lakpesdam di Jawa Timur, membangun koalisi strategis dalam setiap sektoral gerakan, dan merumuskan isu strategis bersama dalam wilayah Jawa Timur.

Alokasi Dana Desa untuk Rakyat Miskin

Pada Tanggal 12 April 2007, Komite Kerja Kabupaten (K3) bekerja sama dengan Radio RSPD Sukoharjo (Top FM) mengadakan Talk Show seputar Anggaran Dasar Daerah (ADD). Hadir sebagai narasumber M. Rifai (Direktur Eksekutif INRES) dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo. Talk Show membincangkan bagaimana agar ADD Sukoharjo lebih memihak rakyat miskin.

Forum Anti Korupsi (FAK) Siap Kritisi Kebijakan Pemerintah Daerah Bondowoso

Sistem kepemerintahan di Bondowoso selama ini dinilai masih jauh dari nilai good governance. Berbagai penyimpangan masih terjadi di sana, seperti penyalahgunaan kekuasaan, praktek rent seeking, tidak adanya transparansi kebijakan dan sebagainya. Penyimpangan ini terus berlanjut akibat tidak adanya pressure group yang mampu mengontrol kinerja pemerintah. Melihat kondisi ini, Lakpesdam NU Bondowoso berinisiatif membentuk jaringan bersama beberapa NGO lokal yang ada untuk membangun forum warga yang diharapkan dapat menjadi kontrol bagi pemerintah daerah.

Rancang Program Strategis, PCNU Kota Semarang Selenggarakan Halaqah Strategic Planning

Dalam rangka merancang program strategis bagi pengembangan NU di kota semarang, PCNU Kota Semarang bermaksud menyelenggarakan Halaqoh Strategic Planning. Halaqah yang akan berlangsung selama dua hari ini (1-2/7/2006) bertujuan untuk melakukan evaluasi diri sekaligus merancang program strategis demi perkembagnan NU kota Semarang di masa mendatang.

PWNU Jawa Timur Gelar Halaqah Khittah Nahdliyah

Geliat radikalisme keberagamaan yang kian mengemuka belakangan kian memupuskan imaginasi ideal umat Islam bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta alam. Cara-cara kekerasan tampaknya menjadi pilihan warga untuk menyampaikan aspirasinya. Tidak jarang, aspirasi itu dikukuhkan dengan slogan-slogan agama. Realitas ini diakui atau tidak berimbas pada organisasi Islam terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama.

LAKPESDAM GELAR DIALOG PEMBAHASAN ANGGARAN DAERAH

Sumenep-Kominfo News Room : Masih minimnya anggaran untuk pendidikan dan kesehatan di Sumenep, ternyata mendapat sorotan tajam dari Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Alam dan Manusia (Lakpesdam) Cabang Sumenep. Terbukti, untuk membicarakan hasil investigasi yang dilakukan Lakpesdam, mengenai anggaran daerah Sumenep, Selasa kemarin (23/05) sekitar pukul 19.00 WIB, menggelar dialog pembahasan anggaran daerah, bertempat di Gedung PCNU Sumenep.

PC Lakpesdam Jepara Selenggarakan Strategic Planning

Guna merumuskan program dan kegiatannya, PC. Lakpesdam Jepara melangsungkan perencanaan strategis (strategic planning/SP). Bertempat di kantor PC Lakpesdam Jepara, SP ini menghadirkan direktur PP Lakpesdam NU, Lilis Nurul Husna dan Manajer PBKK PP Lakpesdam, Miftahuddin Bisri.

MUBES JEPARA I: Jalan Lain Partisipasi Warga

Gagasan tentang Mubes bermula dari apresiasi kelompok-kelompok masyarakat di Jepara terhadap transisi sosial politik dari otoritarian ke demokrasi. Dalam proses-proses politik, rakyat belum sepenuhnya terlibat dan dilibatkan. Dalam konteks Indonesia, libera¬lisasi politik yang ditandai dengan kebebasan berekspresi dan berpolitik dinilai belum berpihak pada rakyat. Sebaliknya cenderung menciptakan oligarki pada semua level pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat luas.

Mengintip Rembug Warga Cilacap 2005

Tidak seperti biasa, gedung sederhana itu penuh dengan orang. Gedung yang terletak di belakang Masjid Agung Kabupaten Cilacap adalah gedung PCNU Cilacap dan seluruh ba¬nom dan lembaga NU. Gedung itu menjadi pusat kegiatan Rembug Warga Cilacap 2005. Ada yang sibuk mengetik, menumpuk berkas-berkas yang berantakan, dan sebagian lainnya ongko-ongko sambil terbahak. Suasana akrab sungguh terasa, sembari diselai guyonan ngapak-ngapak Cilacapan sejumlah orang yang asyik dengan dunianya sendiri.

PC LAKPESDAM Lamongan Kawal Kebijakan Daerah

Sejak tahun 2000, PC. Lakpesdam Lamongan Jatim telah konsen mengawal kebijakan pemerintahan daerah demi menjalani otonomi daerah.

JPPR Lamongan: Partai tak Sepenuhnya Patuhi Aturan Kampanye

Laporan JPPR Lamongan tentang Seputar Pemilu 2004