LAKPESDAM NU

Komitmen Politik Kebangsaan dan Kerakyatan

Selama dua hari lalu (27-30 Juli), Nahdlatul Ulama (NU) menggelar sebuah forum permusyawaratan tertinggi setelah muktamar, yaitu Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Pelaksanaan kegiatan itu menjadi pertaruhan NU dalam menentukan sikap dalam menjawab pelbagai persoalan aktual dalam konteks kebangsaan dan kerakyatan.

NU dan Perebutan Ideologi Bangsa

Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, 27-30 Juli 2006 di Surabaya, bermakna penting saat ideologi bangsa sedang diperebutkan berbagai kalangan dan kelompok.

Berdakwah dalam Bingkai NKRI

PERSOALAN pentingnya relasi harmonis antar (juga intern) umat beragama kembali ramai diperbincangkan. Ini terkait meningkatnya situasi ketegangan yang terjadi belakangan di masyarakat.

Pro-Kontra RUU APP, NU Mau ke Mana?

Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang “mendukung sepenuhnya” Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) untuk segera disahkan menjadi undang-undang (UU), ternyata tidak sepenuhnya diamini oleh warganya. Buktinya, beberapa anak muda yang tergabung dalam Forum Anak Muda NU, justru membuat pernyataan yang isinya menolak RUU APP tersebut. (NU Online, 3/4).

NU di Tengah Arus Radikalisme Islam

Sekarang adalah momentum yang tepat bagi NU untuk sosialisasi ke luar, tentu dengan meniscayakan adanya stok salesman yang mampu memasarkan gagasan moderat NU hingga menembus level dunia. Sosialisasi jelas bukan hanya untuk tujuan mengerem laju stigmatisasi Islam yang terus berjalan, melainkan juga untuk menggantikan model keislaman Timur Tengah yang dominan dan keras. Model keislaman NU yang santun dan toleran harus bisa menggantikan model keislaman Al-Qaedah yang ekstrim dan radikal. Pola keislaman moderat seperti yang dikembangkan NU kiranya yang paling mungkin untuk diajak serta dalam membangun tata kehidupan dunia yang damai dan demokratis.

Akhir dan Pertaruhan NU

PEROLEHAN suara pasangan Megawati-Hasyim Muzadi pada pemilu presiden yang tidak terpaut jauh dengan perolehan suara PDI-P di pemilu legislatif mungkin tidak begitu merisaukan. Pasalnya, dibandingkan dengan tiga kandidat lain, pasangan ini memiliki peluang paling besar untuk maju ke putaran kedua menghadapi duet Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Politik NU Pascapilpres

MELEJITNYA posisi Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dalam pemilu presiden langsung 2004 jelas meninggalkan “luka” bagi kans politik NU. Penyebabnya, selama Pemilu 2004, NU telah “tercabik- cabik” berbagai kepentingan politik, baik dari politisi abangan (PDI-P dan Golkar) maupun para elitenya sendiri.

NU dan Dilema Elitnya

PARA elite NU terperangah dan tak percaya bila pilihan politik warga NU dalam pemilu presiden 5 Juli lalu sebagian besar diberikan kepada Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK). Padahal, NU mempunyai dua kandidat yang darah ke-NU-annya lebih kuat, Hasyim Muzadi dan Salahuddin Wahid.

Pesantren dan Pluralitas Politik

Dalam sejarah kehidupannya, dinamika politik praktis bukan sesuatu yang baru bagi pesantren dan NU (Nahdlatul Ulama) sebagai asosiasi pesantren. Tetapi, pemilu presiden langsung 5 Juli nanti, rupanya, memunculkan gejolak yang berbeda.

"Khittah", Sekularisasi Politik, Kemandirian NU

etidaksiapan elite dan warga NU melakukan “sekularisasi politik” dalam mengimplementasi khittah ini bisa dijadikan alat analisis untuk menjelaskan mengapa banyak capres yang begitu ngotot menjadikan kader NU sebagai cawapresnya. Ini bak pisau bermata dua bagi NU, menguntungkan sekaligus merugikan. Menguntungkan karena paternalisme politik NU akan memudahkan untuk melakukan mobilisasi dukungan dan merugikan karena warga NU akan selalu menjadi “obyek” kepentingan, baik oleh elitenya sendiri maupun kekuatan politik lain yang berhasil menjalin hubungan dengan patron NU.

Islam Liberal "Plus"= Post-Tradisionalisme Islam

Perbedaan cara pandang terhadap “lokalitas” itu sebenarnya berawal dari perbedaan dalam memandang modernitas. Jika “Islam liberal” melihat modernitas sebagai rahmat yang harus disyukuri karena dengannya manusia dapat hidup lebih mudah dan efisien; sedangkan postra melihat modernitas lebih sebagai “laknat” meski aspek positifnya tidak dapat diingkari. Modernitas yang pada awalnya merupakan gagasan emansipatoris, namun di Indonesia ia justru mengambil bentuk sebaliknya seperti kolonialisme, imperialisme, dan juga otoritarianisme. Karena itu, di satu pihak kalangan postra lebih kritis terhadap modernitas, terutama pandangannya terhadap tradisionalitas yang dipandang sebagai penghambat kemajuan sehingga perlu disingkirkan. Namun, di pihak lain aspek-aspek emansipatorisnya harus tetap diapresiasi.