LAKPESDAM NU

Pluralisme dan Kerentanan Sosial dalam Hubungan Antaragama

Beberapa tahun yang lalu, saya mendengar isu tentang rencana Natal bersama di daerah Pamulang, Tengerang, Memang hari itu adalah hari-hari menjelang perayaan Natal karena bulan sudah menunjukkan bulan Desember. Tentunya umat Kristiani ingin merayakan hari besarnya layaknya orang Islam merayakan Idul Fitri. Tapi apa boleh buat perayaan Natal bersama gagal dilaksanakan setelah sekitar 500 orang Muslim membubuhkan tanda tangan menolak perayaan Natal Bersama.

Islam Keras dan Santun

Tema radikalisme Islam kembali mencuat. Sebutannya pun bisa beragam, seperti ekstrem kanan, fundamentalis, dan militan. Ada juga yang menyebut radikal dengan sebutan Neo-Khawarij dan Khawarij abad ke-20.

Radikalisme sekelompok Muslim tidak dapat dijadikan alasan untuk menjadikan Islam sebagai biang keladi radikalisme. Yang pasti, radikalisme berpotensi menjadi bahaya besar bagi masa depan peradaban manusia.

Gerakan radikalisme bukan sebuah gerakan spontan, tetapi memiliki faktor pendorong. Gejala kekerasan ”agama” bisa didudukkan sebagai gejala sosial-politik daripada gejala keagamaan. Akar masalahnya bisa ditelusuri dari sudut sosial-politik dalam kerangka historisitas manusia.

Pesantren, Terorisme, dan Langkah Penyelamatan

Terorisme tak beranjak dari negeri ini. Jumat 17 Juli 2009 lalu bom diledakkan di Mega Kuningan Jakarta, membantai sembilan jiwa dan melukai puluhan orang. Kita semua marah dan geram. Sesaat setelah itu, banyak aktivis HAM, tokoh agama dan politik mengecam kebuasan pelaku pemboman. Karangan bunga duka cita diletakkan, simbol belasungkawa bagi korban. Pengurus NU dan Muhammadiyah menyesalkan dan lantang menyuarakan kutukan atas pemboman itu. Tapi, mereka mewanti-wanti agar pemboman itu tak dikaitkan dengan Islam termasuk pesantren. Menurut mereka, Islam pesantren tak menganjurkan terorisme. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, kata mereka tandas.

NU Harus Dikembalikan Pada Maksud Awal Didirikannya

Tentu bukan tanpa alasan jika pada tahun 1926 para ulama mendirikan NU. Keterpurukan warga pribumi akibat kolonialisme ditambah ancaman wahabisme yang menggerogoti cara beragama masyarakat menjadi salah satu faktor penting mengapa organisasi Islam terbesar, tidak saja di tanah air tetapi juga di dunia ini, berdiri. Suasana yang tidak kondusif inilah yang hendak dibenahi dengan mengonsolidasi dalam wadah perjuangan para ulama: Nahdlatul Ulama.

Kini NU hampir berumur satu abad. Tentu, di usia yang dapat dikatakan tidak muda ini, banyak hal yang telah dilakukan oleh NU. Namun tidak sedikit yang juga diabaikan oleh NU. Dengan jumlah massa yang demikian besar, tentu NU memiliki tanggung jawab yang demikian besar dalam memperjuangkannya. Karena NU adalah jam’iyyah sekaligus jama’ah, maka kebesaran NU hanya bisa diukur dengan keberhasilan dan kebesaran pada kader atau konstituen (jama’ah) sekaligus peran yang dimainkan jam’iyyah dalam memperjuangkan jam’ahnya. Keberhasilan ini hanya mungkin dicapai jika jam’iyyah NU mampu menyusun perencanaan-perencanaan strategis untuk kemudian mengimplementasikannya dalam rangka mencapai cita-cita bersama jam’iyyah.

Menguatkan Basis Ideologis Gerakan NU

Dalam konteks NU, Aswaja-lah yang menjadi basis ideologis pemikiran dan gerakan NU. Ideologi Aswaja inilah yang harus dan senantiasa disemaikan dalam kesadaran warga nahdliyin. Tidak hanya berhenti pada persemaian ideologis semata, melainkan sejatinya lebih diperkuat pada ranah militansi ideologis yang kemudian diperjuangkan dalam ranah pemikiran dan gerakan.

Sayangnya, dalam perkembangan terakhir, bukannya penguatan, persemaiannya pun belum berhasil didaratkan dalam kesadaran warga nahdliyin. Ini terjadi karena medium kultural yang biasa digunakan para kiai-kiai kampung dalam menyampaikan pesan-pesannya nyaris hilang. Pengajian-pengajian di kampung pun mulai berkurang intensitasnya. Warga merasa kehilangan pegangan. Bahkan tidak sedikit warga NU yang mulai melirik ‘organisasi Islam baru’ yang belakangan mulai semarak.

Berebut Pengikut di Akar Rumput (2 Selesai)

Pada kasus yang terakhir ini, terjadi konversi, perpindahan keyakinan teologis –meski masih dalam lingkup Islam. Persoalan yang terkait dengan keyakinan tentang tata cara ber-Islam dan implikasinya lebih jauh secara eskatologis dalam kehidupan akhirat. Persaingan antara NU sebagai pihak yang bertahan dan PKS yang mengusung paham Islam sejenis Wahabi akan melahirkan berbenturan klasik di masyarakat sebagaimana terjadi pada masa Perang Paderi atau masa-masa dikibarkannya gerakan tajdid akhir abad ke-19 dan awal-awal abad ke-20.

Berebut Pengikut di Akar Rumput (1)

Dari waktu ke waktu di negeri ini banyak golongan atau organisasi dakwah yang menjajakan paham keislamannya seperti Islam Jamaah, Jamaah Tablig, Darul Arqam, termasuk Ahmadiyah yang sudah masuk di Indonesia sejak awal abad ke-20-an. Di masa Orde Baru, organisasi-organisasi tersebut umumnya bergerak di bawah tanah. Kelompok Islam Jamaah sempat dilarang atas desakan umat Islam yang merasa mewakili paham arus utama. Islam Jamaah lantas berganti nama dan secara politik berlindung di bawah Golkar yang sekarang makin menyebar.

Tidak Mungkin Agama Terlepas dari Tradisi Lokal

Begitulah sejak awal perjumpaannya agama senantiasa bernegosiasi dengan tradisi lokal di wilayahnya. Negosiasi yang berlangsung tanpa henti ini kerap menemukan ketegangan. Ketegangan yang terjadi akibat asal-usul keduanya: agama yang membawa ‘misi langit’ dan tradisi lokal yang lahir di bumi yang diwarisi secara turun temurun. Namun, ketegangan itu lambat laun melunak. Tidak jarang antara keduanya saling mempengaruhi. Agama mempengaruhi tradisi lokal, demikian pula sebaliknya, tradisi lokal mempengaruhi agama.
Bagaimana sebenarnya hubungan tradisi lokal dan agama? Untuk menggali lebih jauh mengenai sejauh mana pola relasi antara agama di satu sisi dan tradisi lokal di sisi yang lain, koresponden Tashwirul Afkar di Jember, Syamsudini, berhasil mewawancarai KH. Muchit Muzadi (Mustasyar PBNU) untuk membincang isu ini, khususnya terkait dengan bagaimana NU menyikapi tradisi lokal.

Islam Wasathan Sebagai Identitas Islam Indonesia

Islam adalah agama terakhir diturunkan oleh Allah Yang Maha Kuasa sebagai agama penghabisan, agama penyempurna. Nabi Muhammad Saw sebagai Rasulnya-pun bergelar khaatamil anbiya’ (nabi pamungkas), tidak ada nabi dan agama lagi setelah Islam dan Muhammad Saw. Layaknya sebagai ’penyempurna’, Islam mempunyai hubungan sangat erat dengan yang ’disempurnakan’ terutama Yahudi dan Kristen. Sejarah mencatat kemesraan ketiga agama itu dengan tinta biru yang sejuk dipandang sehingga nyaman dibaca berulang-ulang. Tidak jarang pembaca masa kini akan terheran-heran melihat curamnya perbedaan antara sejarah masa silam dan realitas sekarang. Seperti banyangan yang tak mirip dengan bendanya.

Mengukuhkan Jangkar Islam Nusantara

Ada berbagai versi mengenai tahun datangnya Islam ke wilayah Nusantara, tetapi yang jelas ia datang setelah agama besar yang lain seperti Hindu, Budha datang. Tetapi Islam bisa memperluas pengaruhnya di kawasan ini dengan sangat luas dan mendalam dibanding dua agama sebelumnya. Hal itu selain karena Islam mengajarkan kesetaraan dan pembebasan, juga karena strategi penyebarannya. Islam disebarkan melalui perangkat budaya dan bahkan warisan agama lama yang masih ada, yang kemudian diislamisasi yang dalam ushul fiqihnya disebut dengan al-‘adah muhakkamah (adat yang ditetapkan sebagai hukum Islam) sebagaimana banyak dicontohkan sendiri oleh Nabi Muhammad Saw.

Politik Anggaran untuk Mengentaskan Kemiskinan

Hingga kini kemiskinan masih menjadi masalah utama yang melilit sebagian rakyat di republik ini. Biro Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin di tahun 2008 hampir mencapai 35 juta (15 persen), sama dengan posisi tahun 2005, atau turun sekitar 6 persen dan tahun 2007. Mengingat kemiskinan merupakan masalah multidimensi, kemiskinan konsumsi saja tidak akan mampu menjelaskan permasalahan kemiskinan yang sebenarnya, dan dalam konteks ini jumlah penduduk miskin sebenarnya lebih besar dan data tersebut.

Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Anda tentu familiar dengan istilah di atas. Dan saya kira, Anda juga tidak keheranan bila istilah tersebut menjadi sangat sering didengar, sehingga mungkin membuat kita tak merasa perlu bertanya apa makna keduanya. Kenapa Amar Maruf dan Nahi Mungkar bisa sedemikian masyhur?

Setidaknya ada dua alasan. Pertama, karena istilah tersebut menjadi semacam kata kunci dalam menjalankan agama yang sungguh-sungguh dan sempurna. Kedua, karena jumlah pemeluk Islam negeri ini menduduki peringkat pertama, sehingga otomatis, istilah tersebut mudah kita dengar dan baca di manapun.

Memahami Kembali Makna Resolusi Jihad

Resolusi Jihad memiliki posisi sangat strategis bagi perjuangan umat Islam Nusantara. Resolusi itu menjadi titik temu antara perjuangan Islam melawan segala bentuk penjajahan di masa lalu yang telah dirintis oleh Adipati Yunus, Panglima Perang Kerajaan Demak, ketika menghalau tentara Portugis di Malaka sekitar tahun 1522 M. Dan Resolusi itu juga sekaligus merupakan titik tolak perjuangan kita melawan imperialisme di masa yang akan datang.

Refleksi Kesejarahan NU

Lahirnya Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Jam’iyah dilatarbelakangai oleh dua faktor dominan. Pertama, munculnya kekhawatiran terhadap fenomena gerakan Islam modernis yang bertendensi mengikis identitas kultural dan paham keagamaan Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) yang telah hidup dan dipertahankan selama ratusan tahun. Kedua, sebagai respons terhadap pertarungan ideologis yang terjadi di dunia Islam pasca penghapusan kekhalifahan Turki Utsmani, munculnya gerakan Pan-Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin AlAfghani dan gerakan Wahabi di Hijaz.

Terorisme Pascaeksekusi Mati

Setelah menanti cukup lama, eksekusi terhadap para terpidana mati kasus Bom Bali I—Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Gufron—akhirnya dilaksanakan di Lembah Nirbaya, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Minggu subuh lalu.

Sudah enam tahun Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Gufron beserta keluarganya menunggu kepastian dihukumnya para pelaku terorisme. Sudah lama pula perdebatan soal terorisme berlangsung di Indonesia.

Kegelisahan Kaderisasi NU

Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia sedang dihadapkan pada problem serius, yakni kaderisasi jamaahnya. Akibat tersedotnya warga NU ke ranah politik kekuasaan, kecenderungan untuk menata organisasi secara profesional terasa semakin menurun. Tren yang terjadi adalah warga NU lebih tertarik dengan kegiatan politik praktis. Tak heran jika di setiap kali ada Pilkada di suatu daerah, maka warga NU memainkan peran yang cukup strategis, khususnya di daerah Jawa. Peran yang dimunculkan, baik sebagai kandidat, pengusung, maupun pendukung. Padahal yang terpenting untuk diperhatikan NU adalah mengurus warganya melalui program penguatan kader dan peningkatan kapasitas organisasi (institusional building) NU.

KHOTBAH IFTITAH RAIS AKBAR KH. HASYIM ASYARI PEMBUKAAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA XVII MADIUN 1947

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Hanya keharibaan-Mu, Ya Allah, kami memuji. Wahai dzat yang merendahkan dan menghinakan orang-orang yang congkak dan sombong yang telah meruntuhkan tahta firaun dan para kaisar yang sombong dan congkak.

Tak seorang pun yang mampu mencegah apa yang engkau berikan dan tak ada seorang pun yang mampu memberikan apa yang tidak engkau kehendaki untuk diberikan. Maha Suci , Engkau ya Allah dan Maha Unggul.

MERINDUKAN KEBEBASAN-MAKRO

Demokrasi dipandang lebih superior, lebih unggul, ketimbang plutokrasi (pemerintahan kaum kaya), aristokrasi (pemerintahan oleh bangsawan), bahkan gerontokrasi (pemerintahan kaum tua). Per teori, ia lebih unggul karena : (a) nasib tiap-tiap individu dipengaruhi oleh lingkungan yang lebih besar ketimbang dirinya sendiri dan keluarga [kenaikan harga barang pokok, penyakit, banjir, bencana alam – resiko-resiko sosial ekonomi]; (b) hanya jika orang per orang ikut andil dalam pengambilan keputusan, maka tiap warga memiliki suara yang setara dan vote yang setara.

Prospek Demokrasi di Indonesia: Ke Arah Tertib Politik

Pada akhir 1980an dan awal 1990an, jika kita mengutip Samuel P. Huntington, terjadi perubahan besar di dunia yang kemudian ia sebut sebagai “demokrastisasi gelombang ketiga” (third wave of democratization). Proses demokratisasi tersebut diawali dari wilayah Eropa bagian selatan (Spanyol dan Portugal) dan Amerika Latin, khususnya Amerika Selatan, kemudian ke Asia Timur, Eropa Timur, Uni Soiet dan Afrika Selatan, dan selanjutnya ke berbagai penjuru dunia (Huntington, 1991). .Bentuk dan kecepatan dari kecenderungan proses demokratisasi tersebut memang bervariasi di masing-masing negara di setiap wilayah. Meskipun demikian, negara-negara tersebut sedikitnya memiliki karateristik dominan yang sama yakni, adanya gelombang gerakan sosial dan politik yang besar, minimal di beberapa negara di setiap wilayah, untuk mengganti pemerintahan yang otoriter (militer, komunis, Apartheid, dan diktatorial) ke arah pemerintahan yang lebih liberal, atau pemerintahan yang lebih demokratis.

Strategi Kebudayaan NU

Membicarakan Ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama’ (NU), tidak bisa lepas dari konteks kehadirannya dalam belantika iklim sosial-politik nasional, regional, dan internasional. Yang demikian itu karena NU tidak muncul tiba-tiba, apalagi hanya karena reaksi atas situasi sosial politik atau sosial budaya-keagamaan tertentu. NU merupakan wadah bersama mayoritas warga yang tidak tertampung oleh kelompok-kelompok Islam awal tahun 1900-an. Para warga tersebut telah menyelami nilai-nilai keislaman yang telah diwarisi dari generasi awal hingga generasi mereka. Nilai-nilai keislaman itu terinternalisasi dengan begitu rapi dan efektif di pesantren. Karena itulah maka pesantren kemudian menjadi lumbung kader-kader yang kelak menjadi bagian dari Jam’iyyah Diniyyah Ijtima’iyyah Nahdlatul Ulama. Apa sesunguhnya yang dicita-citakan oleh Nahdlatul Ulama ?

Zakat dan Derita Kaum Miskin

Tragedi pembagian zakat di Pasuruan yang menewaskan 21 orang merupakan sebuah potret kemiskinan bangsa Indonesia yang akut.

Ini adalah gambaran memilukan bagi bangsa besar dengan potensi kekayaan alam melimpah. Kaum miskin harus rela menderita dan mati hanya untuk mendapat zakat. Inilah wujud kemiskinan paling nyata dalam hidup manusia.

Dalam hal ini, refleksi bersama yang harus dituntaskan adalah bagaimana mengelola zakat sebagai bagian upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Zakat tidak boleh lagi menjadi petaka, tetapi menjadi anugerah bagi kaum miskin. Tragedi kemanusiaan di Pasuruan harus menjadi cambuk bagi pemerintah dan pengelola zakat, baik individual maupun kelompok, untuk menuntaskan mekanisme pengelolaan zakat.

Ramadhan, Bulan Festival Kitab Kuning

Ketika Ramadhan datang, saya selalu diliputi rasa ”romantisme” yang begitu mendalam. Romantisme itu meliputi banyak hal, dari mulai perilaku atau sikap hingga suasana ”alam”. Misalnya, saya merasakan ”suhu udara” di masjid-masjid atau di langgar-langgar, dan bahkan di pasar-pasar, ”meningkat”. Atau saya dengan gembira berkumpul setelah shalat tarawih untuk tadarus. Atau saya ingat misalnya, saat Ramadhan tiba, sebulan penuh saya tidur di masjid. Saat tengah malam tiba, saya dan belasan teman berebut menabuh kentongan: membagikan waktu untuk warga.

Praktik Beragama Secara Transformatif

Fenomena mutakhir yang tergelar di jagad semesta ini memperlihatkan dan menampilkan sebuah fenomena yang cukup mengerikan. Mengerikan karena kekerasan hampir menjadi potret tunggal yang dipentaskan. Pola relasi yang tidak seimbang, ditambah dengan penindasan satu kelompok atas kelompok lainnya juga menjadi tontonan paling dramatis dan mewarnai kehidupan sehari-hari. Kemanusiaan di mana keadilan dipertaruhkan pun raib, dan yang bertahan adalah logika nimba atau apa yang digambarkan Hobbes sebagai homo homini lupus.

RELASI PARPOL-LEGISLATIF DENGAN FORUM WARGA

Tulisan ini mencoba membuka kemungkinan-kemungkinan relasi yang terbangun antara forum warga dan partai politik (parpol). Mengapa topik ini relevan untuk diangkat? Alasan utamanya adalah parpol sebagai mesin politik yang bekerja untuk mengusung isu-isu kebijakan politik selayaknya harus mendengarkan kebutuhan masyarakat konstituennya. Sementara forum warga sebagai entitas yang hidup dalam masyarakat selayaknya pula dapat mengaitkan kepentingannya masuk kepada perumusan kebijakan.

Partisipasi Warga dalam Perumusan Kebijakan Publik

Asumsi dasar penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah memposisikan warga negara sebagai aktor yang aktif dalam semua proses politik kepemerintahan. Sebagai perwujudannya, partisipasi politik warga harus diberi ruang yang luas. Bukan hanya terbatas pada saat pemilu (partisipasi lima tahunan), akan tetapi juga dalam setiap perumusan, implementasi dan pertanggungjawaban kebijakan publik (partisipasi politik sehari-hari). Tentu saja prasyarat utamanya adalah tersedianya mekanisme dalam struktur formal kepemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

DAKWAH TRANSFORMATIF: Mengantar Da’i sebagai Pendamping Masyarakat

Islam sebagai agama yang menyebar ke seluruh penjuru dunia tampil secara kreatif berdialog dengan masyarakat setempat (lokal), berada dalam posisi yang menerima kebudayaan lokal, sekaligus memodifikasinya menjadi budaya baru yang dapat diterima oleh masyarakat setempat dan masih berada di dalam jalur Islam. Karena itu, Islam telah mengubah kehidupan sosio-budaya dan tradisi keruhanian masyarakat Indonesia. Kedatangan Islam merupakan pencerahan bagi kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, karena Islam sangat mendukung intelektualisme yang tidak terlihat pada masa Hindu-Budha.

Isra Miraj: Antara Hamba Photon dan Shalat

Sampai sejauh ini, misteri yang menyelimuti peristiwa Isra’ dan Mi’raj Nabi Muhammad SAW masih terus tersimpan rapi. Isra’ dari Masjidil Haram di Mekkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina serta Mi’raj dari Masjidil Aqsa menuju Baytul Ma’mur di Sidratul Muntaha, bisa jadi karena murni skenario Allah SWT. Maka, kabut misteri akan tetap menyertai dari tahun ke tahun, setiap kali umat Islam mengingat peristiwa yang menggetarkan jiwa raga ini.

Aneka penjelasan dan pemahaman atas masalah tersebut terus bermunculan sehingga tampaknya tak akan pernah menemukan muara untuk berhenti. Akan selalu ada penafsiran baru, baik dari kacamata pengetahuan fisika maupun metafisika. Dari soal bagaimana Baginda Rasul dipersiapkan untuk perjalanan spektakuler itu hingga ke jumlah rakaat shalat wajib. Dari kekuatan sekecil photon tak bermateri dan tak bermassa hingga jasad materi Muhammad SAW.

ICIS Ke-3: Momentum Menjauhi Sikap Apologia

Pada 29 Juli hingga 1 Agustus 2008, Nahdlatul Ulama (NU) menggelar International Conference Islamic School (ICIS) ke-3 di Jakarta. Acara yang bertema Upholding Islam As Rahmatan Lil Alamin: Peace Building and Conflict Prevention tersebut diikuti ratusan ulama dan cendekiawan dari negara-negara Muslim, termasuk Indonesia.

Rasanya, tema yang diusung ICIS ke-3 ini sungguh bermakna penting, tepat, serta tak menghilangkan nalar kritis atas kondisi negara-negara Muslim di dunia. Kenapa penting dan tepat? Karena mata dunia melihat bahwa konflik di negara-negara Muslim masih terjadi hingga hari ini.

ICIS dan Prakarsa Perdamaian

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar The International Conference of Islamic Scholars (ICIS), 29 Juli-1 Agustus 2008 di Hotel Borobudur, Jakarta. Tema yang diusung, ”Upholding Islam as Rahmatan li al- ’Alamin: Peace Building and Conflict Prevention in the Muslim World.

Dengan hadirnya sejumlah ulama dan intelektual Islam dari Timur Tengah, Asia, Afrika, dan kawasan lain, ICIS berusaha memainkan peran strategis guna mendialogkan konflik yang melanda negara-negara Muslim dan aksi nyata menyelesaikannya.

Ekstremisme Musuh Agama-Agama

Dalam forum KTT luar biasa OKI tiga tahun lalu, Raja Abdullah ibn Abdul Aziz menegaskan perlunya kerja kolektif umat Islam memerangi ekstremisme dan keterbelakangan. Menurutnya, upaya ini hanya mungkin dilakukan dengan meluruskan dan membersihkan nalar dari pandangan yang menyimpang, bukan dengan tindakan kekerasan (Ahram/8/12/05).

Fenomena kekerasan yang terjadi hampir di semua belahan dunia Islam menjadi saksi betapa rapuhnya komitmen bersama, di samping rendahnya pemahaman umat akan makna persatuan dan rasa cinta. “Persatuan Islam hanya mungkin terlaksana dengan keimanan, rasa cinta, dan ketulusan dalam kata dan tindakan, bukan dengan pertumpahan darah,” tegasnya.

ICIS untuk Memperkuat Diplomasi Negara-Negara Islam

Kekuatan diplomasi sebuah negara sangat ditentukan oleh kondisi dalam negeri mereka, baik secara politik, ekonomi, keamanan, maupun kemajuan budaya.

Tanpa kekuatan tersebut diplomasi tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi negara lain.Namun,saat ini negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim atau negara yang terdapat minoritas muslim justru menghadapi problem mendasar dalam masalah politik, ekonomi,dan keamanan.

Bahkan di antaranya terlibat konflik baik antarnegara muslim atau konflik antarakelompok muslim dalam satu negara; maupun konflik antara kelompok muslim dan pemerintah atau dengan agama lain. Konflik tersebut dengan sendirinya sangat tidak menguntungkan komunitas muslim, sekaligus menjadi problem besar di kalangan pemerintah setempat.

Perdamaian dan Jaringan Ulama Cross Border

The International Conference of Islamic Scholars (ICIS) akan digelar oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), 29 Juli-1 Agustus 2008 di Hotel Borobudur, Jakarta. Ini penyelenggaraan ketiga yang mengusung tema Upholding Islam as Rahmatan li al- ?Alamin: Peace Building and Conflict Prevention in the Muslim World.

Penyelenggaraan kali ini tidak lagi berkutat pada persoalan wacana, melainkan sudah didorong melakukan aksi konkret. Acara ini menghadirkan sejumlah ulama dan intelektual Islam dari Timur Tengah, Asia, dan Eropa.

Marjinalisasi Struktural Kedaulatan Rakyat Tani

1. Ungkapan gemah ripah loh jinawi, yang konon meyakini potensi agraris sebagai anugerah Ilahiyah, kini hanya sesekali terdengar dalam antawacana Ki Dhalang dalam jejer wiwitan ringgit purwa. Ajaran sistemiknya nampak dalam frasa: ”.......gemah ripah loh jinawi, apa to kang dadi tegese. Gemah pranyata kang samya lampah dagang rinten dalu ndalidir tan ana pedhote, labet sangsayaning dedalan. Ripah dene para kang sami gegriya jejel pipit, aben cukit tepung taritis papan wiyar temah rupak saking raharjaning praja, loh tulus kang sarwa tinandur, jinawi murah kang sarwa tinuku….”.
2.Jelas sekali ajaran sistemik kemakmuran negara agraris yang dicirikan oleh: (i) gerak dan tata niaga yang dinamis, tidak mematikan; (ii) kehidupan sosial yang harmonis, saling menghargai, jauh dari segala macam penindasan dan KKN; (iii) tanah yang subur makmur, loh tulus kang sarwa tinandur; dan (iv) barang-barang tersedia dengan murah karena kuatnya daya beli. Ini semua adalah untaian ajaran para leluhur sekian abad lalu. Dalam mencermati aneka krisis agraris akibat salah kiblatnya pembangunan bangsa beberapa dasawarsa terakhir ini, nilai-nilai ajaran tersebut semakin memiliki relevansi.

Revolusi Agama, Modernitas, dan Pasar

Profesor Universitas Boston, Peter L Berger, (2003:17) menegaskan, “meski modernisasi membawa pengaruh sekularisasi hampir di seluruh tempat, tetapi pada saat yang sama modernisasi sendiri telah membangkitkan gerakan-gerakan sekularisasi tandingan yang kuat (powerful movements of counter-secularization).”

Pernyataan ini terkait dengan sikap umat beragama dalam melihat modernitas dan sekularisasi, baik yang menyikapinya sebagai musuh maupun yang menyikapinya secara realistik. Bagi penentangnya, di mana pun modernisasi dan sekularisasi tumbuh mereka berupaya menentangnya. Di sisi lain, bagi umat beragama yang bersikap realistik, modernitas dipandang sebagai suatu pandangan dunia yang tak bisa dielakkan untuk mengadaptasinya.

Ihwal Haulan dan Maulidan

Dalam sebuah acara haulan (peringatan hari kematian) KH. Ali Ma’shum Krapyak, almarhum KH Fuad Hasyim (Pengasuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon) menjelaskan pentingnya menyelenggarakan haulan seorang tokoh. Ada tiga alasan kenapa kita menyelenggarakan haul seorang tokoh masyarakat, kata Kang Fuad –demikian KH Fuad Hasyim biasa dipanggil. Pertama, pentingnya arti mengingat kematian. Kita harus selalu ingat bahwa Allah SWT siap mengambil nyawa kita tanpa perlu permisi.

Alasan kedua, kebutuhan mengenang jasa-jasa almarhum. Kenapa kebutuhan? Jawabnya, agar kita bisa meniru, menghidupkan lagi, menyebarkan, amal-amal saleh yang telah dilakukan olehnya. Dengan kata lain, haulan adalah sebuah upaya melanjutkan sunnah hasanah (tradisi baik) yang telah dilakukan almarhum. Kalau ini bisa dilakukan dengan baik, maka pahala bukan hanya kita yang mendapatkan, tapi juga bagi almarhum.

Ketika Kekerasan Menjadi Jawaban

Semua bersepakat bahwa tindakan kekerasan merupakan musuh umat manusia. Hanya yang kehilangan akal dan nurani yang membenarkan kekerasan, bahkan kekerasan mengatasnamakan agama sekalipun. Tapi sayangnya, kekerasan terus saja terjadi, bahkan kuantitas dan kualitasnya kian meningkat. Institut Titian Perdamaian (ITP), salah satu lembaga yang bergelut dalam pembangunan perdamaian dan mempromosikan budaya anti kekerasan, mencatat bahwa sepanjang Januari-April 2008 ini, setidaknya 246 konflik dan aksi kekerasan terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kekerasan itu dipicu banyak faktor, baik politik, perebutan sumber daya, hingga tawuran.

Meningkatnya kuantitas dan kualitas kekerasan yang belakangan cukup marak di tanah air mengindikasikan menurunnya moralitas manusia. Rapuhnya moral yang disertai raibnya kecintaan pada sesama di satu sisi, dan meningkatnya eskalasi kebencian pada sesama di sisi yang lain menjadi akar dari sejumlah tragedi kekerasan di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Kekerasan di Monas beberapa waktu yang lalu menunjukkan fakta bahwa kekerasan selalu menjadi cara menyelesaikan masalah. Persoalannya mengapa kebencian yang mengemuka sementara kecintaan memudar?

Kiai dan Politik Agraria

Sekilas, tampaknya sulit menemukan kaitan antara dua kata ‘kiai’ dan ‘politik agraria’. Dua kata ini seolah ada pada dua ujung yang saling berseberangan. Sementara kata kiai mengasosiasikan dan diasosiasikan pada dunia relijiusitas dan peran-peran keagamaan, sedangkan politik agraria mewakili dunia pertanian dan kuasa (power) yang menentukan kebijakan serta melingkupi dan mempengaruhinya. Singkatnya, ‘politik agraria’ diasosiasikan pada ranah duniawi vis a vis kiai yang diasosiasikan dengan ranah agama. Persepsi tentang ketiadaan hubungan antara dua kata tersebut bisa dipahami, mengingat telah terjadi suatu proses keterputusan sedemikian rupa antara kiai dengan realitas sosial disekelilingnya, khususnya dalam konteks reformasi agraria (agrarian reform). Proses keterputusan ini yang kemudian membentuk persepsi umum bahwa tidak ada hubungan antara ‘kiai’ dan ‘politik agraria’. Jadi, persepsi ini merupakan buah dari proses panjang yang berkaitan dengan tali temali yang saling bertautan dengan sejarah politik agraria negeri ini.

Sejak tahun 1960, salah satu tonggak penting dalam rencana membangun basis perekonomian bangsa Indonesia yang bertumpu pada sektor pertanian adalah terbitnya UU Pokok Agraria tahun 1960. UUPA tahun 1960 berkait dalam bingkai reformasi agraria yang memiliki misi luhur untuk membangun bangsa. Dalam realisasi kebijakan UUPA 1960 itu, kiai adalah sebagai salah satu aktor yang berkepentingan dengan masalah ini secara langsung (sebagai pemiliki tanah) maupun tidak langsung (pandangan sosial politik dan misi kemanusiaan). Namun pada akhirnya, dengan cara tertentu dan dalam setting serta dinamika politik nasional pada waktu itu, kiai menjadi ‘terpental’ dari agenda ‘reformasi agraria’. Apakah skenario ini yang memang diinginkan? Lalu oleh siapa? Dan kiai masuk dalam perangkap skenario apa?

Mualim Syafi'i dan Berislam Gaya Jakarta

Di salah satu milis yang digunakan kawan-kawan NU berkomunikasi, saya menjumpai salah satu aktifis milis bernama Muhammad Muallim. Nama belakang saudara Muhammad ini, yaitu Mualim, mengingatkan saya pada sebuah tulisan pendek berjudul “Mualim Syafi’i”. Penulisnya KH. Abdurahman Wahid alias Gus Dur, dimuat di majalah mingguan Tempo awal tahun 80-an. Tentu saya tidak membacanya pas majalah tersebut terbit, saya membacanya di kliping milik seorang kawan ketika mondok di pesantren Krapyak Yogyakarta, 10 tahun yang lalu. Sebab, tahun 80-an saya masih “balita”.

Yang dimaksud Mualim Syafi’i, baik dalam tulisan Gus Dur maupun tulisan ini adalah almarhum KH. Abdullah Syafi’i, perintis majlis taklim, perguruan dan pesantren Asyafi’iyah di bilangan Tebet, Jakarta Selatan. Gus Dur menulis Mualim Syafi’i untuk mengenang sikap dan pandangannya. Tulisan Gus Dur itu terbit tidak lama setelah Mualim Syafi’i pergi ke alam Barzah.

Kontekstualisasi Peran Sosial NU

PERHELATAN akbar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama NU (PWNU) Jawa Tengah akan digelar di Pondok Pesantren Al-Hikmah Benda Sirampog, Brebes, 11-13 Juli 2008. Perhelatan konferensi wilayah (konferwil) tahun ini mempunyai makna strategis dalam rangka menyatukan kembali khitah warga NU (nahdliyyin) di Jateng yang selama beberapa bulan terakhir ini sempat memudar pascapilgub dan pilbup di berbagai daerah.

Meski pemilihan gubernur (pilgub) dan pemiihan bupati (pilbup) menjadi ritual lima tahunan, namun implikasi pesta demokrasi itu tidak saja menimbulkan konflik di tingkat elite, tetapi juga di kalangan nahdliyyin yang menanggung akibat berkepanjangan.

Memang benar bahwa NU bukanlah partai politik (parpol) yang menanggung beban politik secara langsung, tetapi sebagai organisasi keagamaan yang mempunyai massa terbesar di Jawa Tengah, eksistensi organisasi kemasyarakatan (ormas) itu banyak diperhitungkan oleh berbagai parpol besar. Munculnya kader-kader NU yang mumpuni di tingkat Jawa Tengah menambah gairah tersendiri bagi parpol untuk “menyeret” NU ke dalam ranah politik pratis.

Nasib Politik Kebangsaan NU

“Berkah” reformasi, antara lain, tokoh-tokoh NU dapat menduduki jabatan terhomat di negeri ini. Baik jabatan elite parpol yang tumbuh bak jamur di musim hujan maupun jabatan di pemerintahan pada semua tingkat; legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Tokoh NU pernah jadi presiden (Gus Dur) dan wakil presiden (Hamzah Haz dan Jusuf Kalla), wakil ketua DPR (Muhaimin Iskandar, Khofifah Indar Prawansa), wakil ketua MA (M. Taufiq), hakim Mahkamah Konstutusi (Mahfud M.D.), untuk menyebut beberapa contoh.

Di beberapa daerah, terutama Jatim dan Jateng, elite NU “ramai-ramai” menjadi cagub dan cawagub. Ada pula yang sudah berhasil memenangkan pilbub langsung sebagai bupati dan wakil bupati.

Halaqah Maslahah: Babak Baru Politik NU

Artikulasi politik kebangsaan dan kerakyatan Nahdlatul Ulama (NU) memasuki babak baru. Setelah ketegangan yang menyertai proses prapencalonan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) Jawa Timur berlalu, Pengurus Wilayah NU (PW NU) Jawa Timur hari ini menggelar Halaqah Maslahah Ammah (HMA) di Asrama Haji Sukolilo.

Dalam forum tersebut, PW NU akan memaparkan perspektif NU tentang arah pembangunan Jatim di hadapan seluruh kontestan Pilgub Jatim yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Setelah itu, mereka akan dimintai tanggapan dan komitmennya untuk memperjuangkan amanat tersebut.

Ada empat hal yang membuat HMA menjadi sangat strategis. Pertama, sebagai basis NU, diyakini tidak kurang dari 71 persen penduduk Jatim adalah warga (jamaah) NU. Karena itu, warga NU merupakan mayoritas penerima manfaat (atau mudarat?) proses pembangunan di Jatim. Dalam konteks ini, perspektif PW NU dipandang sangat representatif.

NU "Vis a Vis" Transnasionalisme

Suatu istilah yang populer belakangan ini di kalangan kaum nahdliyin adalah “transnasionalisme”. Istilah ini diperuntukkan bagi ideologi dan gerakan sosial politik dan keagamaan yang lintas negara. Namun, dalam konteks NU, istilah “transnasionalisme” diacu dan dirujukkan pada ideologi dan gerakan sosial politik dan keagamaan yang tunggal dan mendunia dari Timur Tengah.

Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi pada Kata Pengantar buku KH Masdar Farid Mas’udi, Membangun NU berbasis Masjid dan Umat (2007), mengatakan: “Sejak tahun 90-an masjid-masjid di negeri kita semakin banyak yang disatroni oleh kelompok-kelompok dakwah yang dipengaruhi bahkan menjadi perangkat dari poros-poros ideologi transnasional yang asing bagi bangsa Indonesia yang majemuk, seperti Ikhwanul Muslimin, Jama’ah Tabligh, Jaula dan Hizbut Tahrir. Masjid yang menjadi basis utama kelompok-kelompok ini pada awalnya adalah masjid-masjid kampus milik publik yang diakuisisi. Namun, belakangan mereka juga masuk ke masjid di kampung-kampung yang sebagian besar merupakan masjid dan basis nahdliyin.

NU, Politik, dan Peradaban

Nahdlatul Ulama, yang dilahirkan pada 31 Januari 1926, genap berusia 82 tahun. Bagi manusia, 82 tahun adalah usia uzur dan renta. Namun, NU tidak bisa dianalogikan dengan tubuh manusia karena NU adalah gerakan sebuah cita-cita.

Karena itu, 82 tahun usia NU harus dilihat sebagai pergulatan membangun sebuah peradaban. Banyak hal bisa direfleksikan di usia NU menjelang satu abad itu. Oleh lawan-lawan politiknya, NU pernah disebut sebagai organisasi oportunis secara politik karena mudah ”berdamai” dengan kekuasaan.

Pada 1954, misalnya, NU pernah memberi gelar kepada Presiden Soekarno waliyyu al-amri al-darûri bi al-syaukah. Pada 1960 ketika Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin dan melarang Masyumi, NU tergabung dalam nasakom (nasionalisme, agama, komunisme), di mana NU merepresentasikan dirinya sebagai kelompok agama, tepatnya Islam.

Pada 1983 ketika pemerintahan Orde Baru memperkenalkan asas tunggal Pancasila, NU juga merupakan organisasi Islam yang tidak mengalami hambatan teologis untuk menerimanya.

Politik NU dan Pragmatisme Parpol

Dalam menggambarkan gugusan pranata sosial dan kultural masyarakat Indonesia, Nahdlatul Ulama adalah representasi paling otentik.

NU tidak pernah menyertakan simbol Islam untuk diusung sebagai fondasi kebangsaan. Sebaliknya, NU adalah entitas yang setia mengawal dan menjaga dimensi pluralitas bangsa. Sejak perjuangan kemerdekaan, NU di garda depan mengusir penjajah. Para kiai dan santri adalah amunisi dan martir paling setia yang ditakuti penjajah.

Saat kemerdekaan Indonesia masih seumur jagung, NU ikut menyokong para pendiri bangsa melanjutkan kebijakan menyatukan bangsa melalui resolusi jihad dari Kiai Hasyim Asy’ari. NU pula yang hingga kini konsisten mengedepankan platform kebangsaan negara Pancasila.

NU dan Tradisi Islam Nusantara

ebentar lagi, Nahdlatul Ulama (NU) akan memasuki usia yang ke-82. Usia yang tidak muda lagi sebagai organisasi Islam. NU yang lahir 31 Januari 1926 di Suarabaya silam telah melahirkan banyak generasi. Generasi pertama yang telah dilalui oleh pendiri NU, Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari, telah berhasil meneruskan generasi Islam Nusantara yang cemerlang. Yakni, tradisi Islam yang telah diwariskan oleh para ulama Nusantara dengan karakternya yang berdialog dan berakomodasi dengan kebudayaan masyarakat. Sehingga tradisi Islam yang didakwahkan NU banyak dipraktikkan oleh masyarakat Islam Indonesia di berbagai pelosok.

Fachry Ali di tahun 1980-an pernah menyatakan, betapa besarnya potensi NU untuk memberikan corak umat Islam Indonesia sebagai kelompok alternatif dari ragam keislaman Indonesia yang belum menemukan bentuknya yang tetap. Pernyataan ini sebenarnya hanya menegaskan kenyataan yang ada betapa tradisi NU telah dipraktikkan oleh masyarakat Islam Indonesia. Hal ini bisa kita lihat bagaimana masyarakat Islam Indonesia, terutama di desa-desa yang mempraktikkan ritual-ritual keagamaan khas NU, seperti tahlilan, yasinan, ziarah kubur, slametan, dan lain sebagainya. Inilah yang sejatinya disebut
sebagai tradisi Islam Nusantara yang telah diwariskan oleh para ulama pendahulu.

NU Salafi di Era Reformasi

Menjelang Hari lahir NU ke 82, ternyata ada renungan yang perlu disimak. Dalam salah satu diskusi kelas Program Doktor IAIN Sunan Ampel, penulis menyajikan beberapa perkembangan terakhir tentang Islam Indonesia. Seperti biasanya, perbincangan sampai kepada persoalan kecenderungan pemikiran Islam Indonesia yang lebih mengarah ke kanan, fundamental, melalui beberapa discourse tentang Islam kaffah dan khilafah Islamiyah.

Perbincangan pun sampai pada kecenderungan pemikiran NU yang juga menunjukkan kecenderungan ke arah kanan. Dimulai dengan penggusuran di kalangan anak-anak muda NU yang mengarah ke progresivisme, misalnya yang tergabung dalam Lakpesdam, hingga mereka yang tergabung dalam Wahid Institute. Pemikiran mereka yang progresif seringkali membawa dampak psikologis bagi kalangan tua, yakni ketakutan adanya “penyimpangan” dari rel pemikiran Islam ahlu sunnah waljamaah yang selama ini menjadi ciri utama NU. Kecenderungan untuk menafsir ulang terhadap progresivitas kaum muda NU itulah yang kemudian disebut sebagai NU Salafi.

Harlah NU, Momentum Kemandirian Nahdliyin

Dalam peringatan hari lahir (harlah) ke-82 Nahdlatul Ulama (NU) kali ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusung tema besar ‘Selamatkan Bangsa Melalui Gerakan Rahmatan Lil Alamin’. Sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di wilayah Indonesia, NU berperan sangat penting untuk mempertahankan eksistensi Ahlussunah Waljamaah (Aswaja) dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kini muncul beragam aliran dan paham dari luar. Padahal, berbagai aliran itu belum tentu sepaham dengan Aswaja dan sesuai dengan kultur Islam di Indonesia. Gerakan ini semakin massif setelah nuansa kepentingan yang mengarah pada politik dan kekuasaan turut menyertainya.

Anggaran yang Memihak Kaum Miskin

Kemiskinan sudah menjadi problem serius bagi bangsa Indonesia. Seakan kemiskinan itu sulit untuk ditanggulangi. Hari demi hari rakyat semakin miskin meskipun sudah berkali-kali terjadi pergantian kekuasaan. Upaya pemerintah untuk menekan laju kemiskinan masih sebatas upaya yang parsial, dan belum mampu melakukan upaya yang komprehensif.

Meskipun amanat Undang- Undang Dasar 1945 sangat jelas, “Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara” (Pasal 34 Ayat 1) dan negara Indonesia telah meratifikasi Kovenan International tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, kenyataannya rakyat masih saja menderita dalam kubangan kemiskinan. Sepertinya tidak ada keseriusan negara dalam menanggulangi kemiskinan, sementara para pejabat negara ataupun daerah bergelimang fasilitas.

Kala NU Menjadi Subyek

Jika saja NU tetap menjadi objek kajian, bisa dipastikan penelitian dan penilaian tentang NU tidak akan sesuai dengan “keinginan terdalam” (warga) NU sendiri. NU harus berbicara sendiri. Jika idealitas ini tak terpenuhi, saya menilai, NU akan tetap menjadi mainan yang lain (the other) yang dituduh ini dan itu. NU sudah seharusnya mampu meyakinkan warganya bahwa tradisi yang diperjuangkan bukanlah sesuatu yang “kedaluarsa” sebagaimana yang sudah lama dituduhkan kalangan modernis.

Ibarat gadis cantik, NU selalu mengundang perhatian banyak pihak. Salah satu pihak yang tak henti-hentinya tertarik pada NU adalah peneliti; baik peneliti lokal, nasional, maupun internasional.
Kalau kita jeli menelusuri jejak langkah NU, setidaknya sejak tahun 1970-an, NU telah menjadi objek kajian yang darinya diperoleh pengetahuan.

Sejak saat itu, tulisan-tulisan dan aneka penelitian tentang NU telah tumbuh bak jamur di musim hujan. Ini tidak bisa dilepaskan dari peran penting Ben Anderson dalam mengampanyekan perlunya NU ditulis pada tahun 1970-an itu. Kampanye Ben Anderson tersebut telah melahirkan banyak peneliti yang terobsesi untuk menulis NU. Tulisan-tulisan tentang NU pun mengalir tak terbendung.

Merevitalisasi Ideologi NU (1)

Nahdlatul Ulama (NU) dikenal sebagai gerakan keagamaan yang mempertahankan “tradisi pesantren” dan sekarang tumbuh menjadi organisasi Islam yang besar. Predikat yang terhormat tersebut kini menjadi beban sejarah, yaitu bagaimana warga NU dapat melanjutkan dan menunjukkan prestasi dan karyanya yang lebih riil dalam memperjuangkan tradisi yang berbasis paham Islam Ahlu al-Sunnah wa al-Jama’ah.

Mempertahankan tradisi tidak gampang karena di era modernitas saat ini tradisi oleh beberapa kalangan masih dianggap sebagai “musuh” atau penghambat modernitas dalam dunia yang makin mengglobal sekarang.

Misi mulia tersebut akan terlaksana dengan baik jika di seluruh lini jam’iyyah tetap tumbuh tradisi intelektual yang kukuh, yang menjadi basis pengembangan dan keberadaan NU sebagai gerakan diniyyah ijtimai’yyah.

Kenapa Memilih Sekularisme?

Pada akhir Juli, dua kawan yang saling berjauhan mengirimkan pesan singkat (SMS). Satu di Surakarta, satu di Kairo, Mesir. Keduanya tidak saling kenal. Tapi, SMS dari dua orang itu isinya sama, tak ada satu huruf pun yang berbeda. Pesan singkat itu mengabarkan Pemda Manokwari menetapkan kota tersebut sebagai “Kota Injil”. SMS itu berbunyi ajakan kepada umat Islam untuk melakukan tahajud (salat sunnah malam) dan berdoa untuk saudara-saudara muslim di Manokwari.

Tidak tahu betul apa motif dan tujuan kedua kawan itu. Penulis memilih untuk tidak bertanya. Membaca pesan pendek itu, sejenak terdiam. Tentu, pertanyaan pertama yang muncul di benak adalah, betulkah Pemda Manokwari menerapkan “Syariat Nasrani” yang dikabarkan dua teman tadi?

Khotbah Kemanusiaan

Mimbar Jumat adalah satu ruang keagamaan penting sekaligus strategis dalam komunitas muslim. Ia adalah ruang pertemuan kaum muslimin sekali dalam sepekan yang dikemas dalam upacara keagamaan yang sangat spesifik.

Khotbah adalah bagian tak terpisahkan dari ibadah salat Jumat. Kedudukannya sama dengan salat itu sendiri. Khotbah harus dilakukan dua kali. Keduanya ibarat menggantikan dua rakaat duhur. Para jamaah diharuskan mendengarkannya dengan “khusyuk”, dan tidak boleh bicara, bahkan termasuk berzikir. Pikiran jamaah harus difokuskan untuk memperhatikan isi khotbah .

Ramadhan untuk Perdamaian

Marhaban, ya Ramadhan. Begitulah sambutan umat Islam saat menyambut bulan suci Ramadhan. Di mana-mana diserukan kepada umat Islam untuk meningkatkan ibadah, zakat, dan amal saleh.

Di bulan yang suci itu, umat Islam melakukan kegiatan ibadah yang amat agung sebagai latihan diri dari segala perbuatan kemungkaran dan kemaksiatan. Karena itu, di bulan Ramadhan inilah, umat Islam harus menahan diri secara lahiriah dengan tidak makan, tidak minum, dan berhubungan seksual di siang hari, sekaligus juga harus menahan diri dari segala kemaksiatan dan kemungkaran. Karena itu, substansi ibadah puasa di bulan Ramadhan biasanya sering disebut sebagai pengendalian diri. Maka bagi umat Islam, Ramadhan ialah pusat latihan untuk meningkatkan kualitas ibadah, memperbaiki akhlak (moral), dan berbagi dengan fakir miskin (sedekah dan zakat).

Bangsa & Ideologi Transnasional

Serangan terorisme yang meluluhlantakkan gedung terjangkung dunia, twin tower World Trade Center (WTC), di AS, 11 September 2001, setidaknya menimbulkan dua model ancaman dunia.

Pertama, ancaman radikalisme dan fundamentalisme yang bisa timbul dari agama apa pun dan dari mana saja. Kedua, ancaman liberalisme yang menghalalkan segala cara untuk meraih prestisius, kemewahan, dan kekuasaan yang mesti berhadapan dengan kelompok pertama yang meneguhkan konservatisme agama. Bangsa Indonesia sebenarnya sudah mempunyai jati diri bangsa, yaitu ideologi Pancasila. Karena itu, dalam konteks menghadapi ancaman dua arus besar ini, mestinya kita harus mempertegas Pancasila sebagai ideologi nasional.

NU Vs Gerakan Trans-Nasional

Baru-baru ini PBNU (Pengurus Besar Nahdatul Ulama) mengeluarkan seruan penting, sebagaimana dilansir NU Online pada tanggal 24 & 25 April 2007. PBNU meminta masyarakat Indonesia berhati-hati terhadap gerakan transnasional yang berkembang di Indonesia. Gerakan ini dinilai PBNU potensial menghancurkan ideologi negara Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, menyebut Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan al-Qaeda sebagai bagian dari international political movement (gerakan politik dunia) yang tak memiliki akar budaya, visi kebangsaan, dan visi keumatan di Indonesia. Menurut Hasyim, organisasi-organisasi tersebut telah menjadikan Islam sebagai ideologi politik dan bukan sebagai jalan hidup. Lebih jauh, Hasyim menengarai bermunculannya tendensi formalisasi agama sebagai indikator dari gerakan mereka itu. Padahal, tegas Hasyim, yang dilakukan mestinya bukan formalisasi melainkan substansialisasi agama.

Dakwah Transformatif: Mengantar Da’i sebagai Pendamping Masyarakat

Islam sebagai agama yang menyebar ke seluruh penjuru dunia tampil secara kreatif berdialog dengan masyarakat setempat (lokal), berada dalam posisi yang menerima kebudayaan lokal, sekaligus memodifikasinya menjadi budaya baru yang dapat diterima oleh masyarakat setempat dan masih berada di dalam jalur Islam. Karena itu, Islam telah mengubah kehidupan sosio-budaya dan tradisi keruhanian masyarakat Indonesia. Kedatangan Islam merupakan pencerahan bagi kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, karena Islam sangat mendukung intelektualisme yang tidak terlihat pada masa Hindu-Budha.

NU, Politik, dan Khidmat Umat

Di tengah hiruk-pikuk politik kekuasaan yang menggema di kalangan ulama, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU menggelar Musyawarah Kerja Nasional, 12-14 Desember 2006 di Palembang, Sumatera Selatan.

Perhelatan ini menjadi momentum strategis guna mengembalikan performa NU yang selama ini selalu diwarnai manuver- manuver politik kekuasaan sejak Pemilihan Presiden 2004, pilkada, hingga perpecahan di kubu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar kembali ke mandatnya untuk mengurusi kerja-kerja sosial dan menyiapkan kader di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU).

NU dan Semangat Kebangsaan

Indonesia merupakan negara-bangsa yang menghimpun beragam suku, budaya, bahasa, bahkan agama. Dalam satu payung negara kesatuan inilah, keragaman itu menemukan tempat bersemainya. Indonesia yang dihuni beragam suku bangsa serta beragam agama menjadi ujian yang sungguh berat sekaligus berkah bagi kebangsaan kita.

Menjadi ujian karena tampaknya keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama kerap menjadi pemicu lahirnya konflik etnis dan agama. Sementara menjadi berkah karena kenyataan itu menjadi kekayaan yang patut diselamatkan sehingga kita bisa saling memahami dan menghargai sesama atas dasar kesamaan bangsa, yaitu bangsa Indonesia.

Determinisme Historis a la Fukuyama

Melalui bukunya, The End of History and The Last Man, Fukuyama hendak mengatakan bahwa paska perang dingin, tidak akan ada lagi pertarungan antar ideologi besar, karena sejarah telah berakhir dengan kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal. Meskipun menyadari evolusi sejarah, Fukuyama beranggapan ahwa demokrasi liberal merupakan titik akhir dari evolusi ideologis umat manusia sekaligus bentuk final pemerintahan manusia. Runtuhnya Soviet dan ambruknya tembok Berlin menjadi pertanda kalahnya sosialisme, dan sebagai gantinya adalah perayaan dan kemenangan kapitalisme tanpa ada kompetitornya.

Membincang Benturan Antar Peradaban Huntington

Berakhirnya perang dingin membawa konsekuensi yang sangat nyata bagi perpolitikan dunia. Hampir semua tokoh/pemikir dunia mengemukakan prediksi pemikirannya untuk menyongsong era baru perpolitikan internasional paska perang dingin. Beberapa yang patut kita cermati dan menjadi perbincangan publik adalah tesis Fukuyama tentang akhir sejarah. “Kita dapat meyaksikan” demikian kata Fukuyama, “...akhir sejarah yang demikian itu: yakni akhir dari evolusi ideologis umat manusia dan universalisasi demokrasi liberal Barat sebagai bentuk final dari (sistem) pemerintahan umat manusia (hal. 16). Di sini Fukuyama menegaskan bahwa bentuk ideal pemerintahan telah ditemukan, dan demokrasi liberal telah menang, tidak ada lagi konflik ideologi, begitu juga konflik-konflik besar lainnya.

Mukadimah Karya Ibnu Khaldun

Sejarah adalah salah satu disiplin ilmu yang dipelajari secara luas oleh bangsa-bangsa dan berbagai generasi. Dalam sejarah, ada unsur observasi dan mencari bukti-bukti (tahqiq) dan sebab-sebab terjadinya peristiwa (hlm. 3). Para sejarahwan Muslim telah menuliskan peristiwa-peristiwa sejarah secara luas dan mendalam. Sayangnya, di dalam penulisan sejarah itu masih ada cerita-cerita palsu tanpa dilakukan pengecekan, yang kemudian sampai ke generasi berikutnya. Sejarahwan berikutnya cenderung menerima apa adanya warisan sejarah yang telah ditemukan sejarahwan sebelumnya. Mereka menyajikan sejarah dalam bentuk seadanya tanpa materi substantif. Karya mereka tidak memasukkan para penulis, permulaan negara, sebab musabab dan kebeasaran dan jatuhnya negara (hlm. 6).

Trikotomi Geertz yang Monumental

Penelitian jenis antropologi yang dilakukan Clifford Geertz di Mojokuto mulai Mei 1953 sampai September 1954 ini menghasilkan konstruksi nalar Jawa yang sangat berpengaruh bagi perkembangan sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Dalam laporannya, Geertz menyuguhkan fenomena Agama Jawa ke dalam tiga varian utama: abangan, santri, dan priyayi. Trikotomi Agama Jawa itulah yang sampai sekarang terus disebut-sebut dalam wacana sosial, politik, dan budaya di Indonesia dan menjadikannya referensi induk atas upaya ilmuwan sosial di belakangnya yang membedah tentang Jawa. Kekuatan utama Geertz mengungkap fenomena Agama Jawa adalah kemampuan mendeskripsikan secara detail ketiga varian tersebut dan menyusun ulang dalam konklusi hubungan konflik dan integrasi yang logis dan utuh atas ketiga varian tersebut.

Demokrasi Deliberatif: Teori, Prinsip, dan Praktik

Tulisan ini hendak membahas sebuah konsep yang sekarang menjadi mode, yaitu demokrasi
deliberatif. Istilah ini tampak baru, namun bila direnungkan isinya, masyarakat kita telah memilikinya.
Deliberatif yang berasal dari kata deliberation, atau deliberatio dalam Bahasa Latin, adalah musyawarah, omong-omong, berunding, memberikan nasihat satu sama yang lain, berbincang-bincang, dan menimbang-nimbang. Sebagai ilustrasi, kalau kita berpikir apakah mau menikah atau tidak, itu berarti kita sedang melakukan deliberation. Itu adalah forum internal kita dalam kepala. Tetapi kalau kita mulai omong dengan orang lain, misalnya dengan pasangan kita, apakah jadi menikah atau tidak, itu adalah forum eksternal. Itu pun merupakan bentuk deliberasi. Jadi, akar dari deliberasi sebenarnya adalah perbincangan dan komunikasi.

Setara di Hadapan Allah

Menggali nilai-nilai persaudaraan dalam Islam merupakan keniscayaan di tengah keragaman etnik, budaya, bahkan agama. Saat ini, keragamaan itu menghadapi tantangan yang besar, dan tidak jarang atas dasar keragaman orang melakukan tindakan kekerasan pada lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan kembali dan menghadirkan pesona Islam yang menjanjikan keselamatan dan kedamaian bagi semua (rahmatan lil ‘alamin).

Peran Agamawan Memberantas Korupsi

Kasus korupsi di tanah air benar-benar mewabah. Selain telah merasuki infrastruktur kenegaraan baik di tingkat pusat sampai daerah, korupsi pun telah menjangkiti institusi-institusi sosial dan seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Tentu saja, dalam upaya pemberantasan korupsi, keterlibatan semua pihak adalah salah satu prasyarat yang tidak bisa dihindarkan. Pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa dukungan banyak kalangan. Salah satu komponen yang memiliki peran strategis dalam membangun gerakan sosial anti korupsi adalah tokoh-tokoh agama yang dalam kehidupan masyarakat memegang peran cukup sentral.

Tantangan Forum Warga

Dalam realitas perkembangan demokrasi kita, gerakan ala Forum Warga terbilang relatif baru. Secara genealogis, kelahiran Forum Warga tak bisa dipisahkan dari gagasan bagaimana membumikan wacana civil society di Indonesia, supaya lebih praktis dan operasional. Satu hal yang sangat urgen dalam civil society adalah adanya ruang publik bagi berbagai elemen dalam masyarakat untuk menyuarakan kepentingan dan menentukan nasibnya sendiri. Dalam konteks inilah Forum Warga bisa menjadi arena, tempat bertemunya berbagai kepentingan dan tawar menawar antara berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat dengan para penentu kebijakan.

Meluruskan Makna Jihad

Saat orang meneriakan kata jihad, maka yang akan muncul dalam benak kita adalah bahwa jihad merupakan perintah suci yang sifatnya ilahiyah. Memang, sudah menjadi kewajiban orang yang beriman untuk selalu berjihad dengan mengerahkan seluruh kekuatan pikiran, harta, maupun jiwa. Namun sayangnya, pengertian jihad yang dipahami sebagian masyarakat hanya terbatas pada satu makna jihad dengan mengabaikan makna jihad lainnya, yaitu memerangi kelompok yang dikategorikan musuh agama.

In Memoriam Masykur Maskub: Penggerak "Silent Transformation" di NU

Tokoh yang pendiam itu telah meninggal dalam insiden kendaraan bermotor di kawasan Pancoran, pada 30 Desember 2005. Pak Masykur, guru, teman, dan sahabat yang sangat saya hormati dan cintai itu telah meninggalkan kita untuk selamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un…..

Kaum Muda dan Klaim "NU Otentik"

Akankah Muktamar melahirkan kebijakan organisasi yang lebih greget, segar, dan transformatif? Untuk sekadar menduga-duga, ada baiknya kita lihat bagaimana para elit NU mempersepsi kaum mudanya.

Peran Nahdlatul Ulama dalam Menghadapi Radikalisme

ALAM bahasa Arab, istilah radikalisme biasa disebut tathorruf lalu menjadi muthothorrifin. Kemudian diartikan dengan istilah teror atau menciptakan bencana-bencana.

DOMINASI ini melahirkan berbagai macam fanatisme, mulai yang paling lunak sampai yang paling berat. Paham yang paling berat adalah Hizbul Takfiriyyah, yaitu kelompok yang selalu mengatakan di luar dirinya adalah kafir. Dominasi Islam ada pada dirinya. Karena itu, jika sudah kafir, semuanya menjadi halal, baik saudara, harta, maupun kehormatannya, maka timbul langkah-langkah yang disebut dengan teror.

Semua ini sebenarnya sudah berakar sejak akhir Khulafaurrasyidin (akhir kepemimpinan empat khalifah Islam: Abu Bakar, Umar Ibnu Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan). Akar Hizbul Takfiriyyah ini mulai muncul sejak pecahnya Islam menjadi kelompok Syiah, Khawarij, Mu’tazilah, dan sebagainya. Misalnya, pembunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang yang amat taat beragama. Tetapi, karena pengertian politik yang diagamakan dan agama yang dipolitikkan, akhirnya terjadilah peperangan.