LAKPESDAM NU

Nahdlatul Ulama sejatinya memerankan ‘politik mulia’, bukan politik praktis. Demikian salah satu poin yang disampaikan Slamet Efendy Yusuf dalam diskusi yang digelar Lakpesdam NU kemarin (2/09/09). Slamet lebih lanjut menegaskan bahwa sejak awal berdirinya, NU merupakan organisasi sosial keagamaan, bukan organisasi politik. Oleh karena itu, NU sebagai jam’iyyah harus konsisten menjadi organisasi sosial keagamaan, sedangkan jama’ah diberikan keleluasaan dalam menentukan sikap dan aktifitas politiknya. “NU harus menjadi zona netral yang menampung beragam aspirasi politik,” pungkas mantan Ketua Umum GP Anshor yang juga anggota MPR ini.

Senada dengan Slamet, Ulil Abshar Abdalla menegaskan bahwa peran ‘politik mulia’ inilah yang sejatinya diperankan NU. Menurut mantan Ketua PP Lakpesdam NU ini, setidaknya ada dua kecenderungan besar dalam menyikapi politik. Di satu sisi, ada upaya purifikasi NU dari politik. Sementara di pihak lain, menjadikan NU identik dengan politik. “Dua sikap ini tentu tidak ideal bagi NU ke depan. Perlu ada upaya jalang tengah untuk menyikapi dua sikap ekstrem ini,” ungkap mahasiswa Harvard University ini.

Oleh karena itu, tambah Ulil, ke depan NU harus mampu memberikan respons terhadap persoalan-persolan spesifik warga, yang sesungguhnya hampir semuanya bersifat urusan profan, duniawi. “Perlu politik yang berorientasi pada warga (citizen oriented politic),” imbuhnya.

Diskusi Ramadlan yang bertajuk NU dan Negara, Dinamika Merebut Kekuasaan ini diselenggarakan dalam rangka mengkaji beberapa hal yang terkait dengan dinamika NU dalam memposisikan diri di hadapan Negara. “Selain tentu saja yang terpenting adalah silaturrahmi,” ungkap ketua Lakpesdam NU, Nashihin Hasan, mengawali diskusi ini. Hadir dalam diskusi itu sejumlah senior Lakpesdam semisal Said Budairy, Abdullah Syarwani, dan sejumlah aktifis NU.[afs]