Upaya memperkuat pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) bersama The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH/Federal Republic of Germany, menggelar Kick Off Multi Stakeholder Program Penguatan Pekerja Migran Indonesia Berbasis Komunitas di Kabupaten Kendal, Kamis (6/11/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kendal Benny Karnadi, perwakilan dinas terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, Dinas Sosial, Dinas Koperasi UMKM, Bappeda, Kabag Hukum, DMPDes, serta pemerintah desa lokus dampingan, yaitu Desa Sendangdawuhan dan Desa Gubugsari. Hadir pula perwakilan perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil (CSO/NGO), PCNU, dan lembaga rujukan penanganan kasus seperti LBH Ansor. Para pihak tersebut akan menjadi mitra strategis dalam memperkuat pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran di tingkat komunitas.
Program yang akan berlangsung selama satu tahun ini mencakup 52 desa di 10 kabupaten dan 7 provinsi di Indonesia. Tujuannya adalah membangun ekosistem perlindungan pekerja migran yang aman, adil, dan berkelanjutan melalui pendekatan berbasis komunitas.
Dalam sambutannya, Wakil Sekretaris Lakpesdam PBNU, Muhammad Nurkhoiron, menegaskan pentingnya perbaikan regulasi pelindungan pekerja migran, baik di tingkat nasional maupun desa.
“Memperbaiki regulasi dari atas sampai tingkat desa adalah cara menghidupkan ekosistem sosial yang berkeadilan. Regulasi tidak cukup hanya tertulis, tapi harus dijalankan dengan efektif. Kerja sama bilateral juga harus dioptimalkan agar tidak ada lagi warga yang berangkat melalui jalur nonprosedural. Pekerja Migran Indonesia bukan objek tanpa nilai, mereka berangkat dengan kompetensi dan keterampilan yang harus dihargai,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kendal Benny Karnadi menyoroti bahwa persoalan pekerja migran tidak hanya berkaitan dengan proses keberangkatan, tetapi juga dampaknya terhadap keluarga yang ditinggalkan.
“Kendal menjadi daerah penyalur pekerja migran terbesar kedua di Jawa Tengah. Rata-rata ada 97 anak yang menjadi anak pekerja migran, dan sekitar 20 di antaranya masih di bawah umur. Karena itu, advokasi tidak hanya difokuskan pada pekerja migran, tetapi juga keluarga mereka. Kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci penyelesaian berbagai persoalan pekerja migran,” tegasnya.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal, Cici Sulastri, menambahkan bahwa pemerintah daerah tengah mengembangkan berbagai program untuk mendukung pekerja migran dan keluarganya.
“Kami sedang menyiapkan kampus politeknik sebagai tempat pelatihan bagi calon pekerja migran agar mereka memiliki bekal keterampilan dan dokumen yang lengkap sebelum berangkat. Selain itu, kami memiliki rumah aman bernama KARTIKA untuk pekerja migran dan keluarga mereka, serta program pemberdayaan melalui Desa Migran Produktif (Desmigratif),” jelasnya.
Kegiatan ini juga menjadi forum untuk menyatukan visi, memperkuat kolaborasi, serta merumuskan arah strategis bersama antar pemangku kepentingan. Harapannya, melalui forum ini akan terbentuk komitmen dan nota kesepahaman bersama, serta peta kolaborasi lintas lembaga dalam mendukung pelindungan pekerja migran berbasis komunitas.
Setelah kegiatan kick off ini, program akan dilanjutkan dengan pelatihan teknis mengenai prosedur migrasi aman, akses layanan, serta pendampingan kasus bagi pekerja migran dan keluarganya pada Jumat (7/11/2025).
