Lakpesdam PBNU Perkuat Akuntabilitas Program Lewat Uji Kinerja Partisipatif

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan manajemen pengetahuan kelembagaan, Lakpesdam PBNU menyelenggarakan pelatihan dua hari bertema Uji Kinerja Partisipatif, Senin-Selasa (14-15/2025) di Swiss-Bellhotel Bogor. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas tim pelaksana program dalam menyusun dan menerapkan alat pengukuran kinerja program dan keuangan sesuai dengan karakteristik organisasi.

Pelatihan ini tidak hanya membekali peserta dengan teknik penyusunan indikator kinerja, tetapi juga keterampilan verifikasi data, serta penyusunan laporan dan rekomendasi berdasarkan hasil uji kinerja. Penilaian ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas pencapaian tujuan program dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

“Selain memperkuat kesiapan audit, pengukuran kinerja ini juga memberikan gambaran mengenai target pengembangan kapasitas kelembagaan yang masih diperlukan,” ujar Ade Cahyadi, penanggung jawab kegiatan.

Dukungan dan apresiasi turut disampaikan oleh Program Manajer Program INKLUSI Lakpesdam PBNU, Nurun Nisa, yang melihat pelatihan ini sebagai langkah strategis untuk menguatkan profesionalitas kerja tim. “Kami mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan uji kinerja partisipatif kali ini. Kegiatan ini sangat bermanfaat, tidak hanya untuk memperkuat kualitas program, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kapasitas sumber daya manusia tim program,” tuturnya.

Nurun Nisa menambahkan bahwa ilmu dan praktik yang diperoleh selama pelatihan memiliki daya guna yang luas. “Ilmu yang diberikan bisa ditularkan dan diimplementasikan saat mereka berkecimpung di berbagai organisasi. Ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun ekosistem kerja yang lebih akuntabel, transparan, dan berbasis refleksi capaian,” tambahnya.

Menutup kegiatan, Direktur Pelaksana Lakpesdam PBNU, Asrul Raman, menyampaikan bahwa Uji Kinerja Partisipatif* ini dapat menjadi alat deteksi capaian key performance indicator (KPI) dari berbagai program yang dijalankan oleh Lakpesdam PBNU maupun lembaga dan badan otonom NU lainnya. “Kita perlu mengembangkan cara-cara pengukuran internal yang adaptif dan partisipatif, agar lembaga kita terus bergerak secara sehat dan dinamis,” ungkapnya.

Pelatihan ini terlaksana atas dukungan Program INKLUSI, yang selama ini menjadi mitra strategis dalam mendorong praktik-praktik tata kelola program yang inklusif, transparan, dan akuntabel.

Bagikan