Sahabat Lakpesdam, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PCNU) Kota Depok bekerja sama dengan Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (PEBS FEB-UI) menggelar diskusi bertajuk “Menakar Strategi Pengentasan Ragam Persoalan Kota Depok”, Sabtu (8/3/2025) kemarin. Acara yang berlangsung di Ruang Prof. Mr. Djokosoetono, FEB-UI, Depok ini dipandu oleh Wakil Kepala PEBS FEB UI, Nurkholis, dan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam pembangunan kota.
Terkait kegiatan ini, Ketua Lakpesdam PCNU Kota Depok, Fathudin Kalimas, menegaskan bahwa Lakpesdam PCNU Kota Depok memiliki sumber daya yang kuat, terutama dari kalangan akademisi di tiga kampus utama: UI, UIN Jakarta, dan UPN Veteran Jakarta. “Sebagai bagian dari masyarakat sipil, kita perlu aktif memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Depok dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi,” ujarnya.
Perwakilan Bappeda Kota Depok, Fathir FS, menyoroti pentingnya peran NU dalam mengawal agenda pembangunan daerah. Ia memaparkan beberapa isu strategis dalam Rancangan Awal RKPD Kota Depok Tahun 2026, seperti peningkatan kualitas SDM, kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi, serta pengembangan infrastruktur dan tata ruang yang berkelanjutan. “Pemerintah Kota Depok tidak bisa berjalan sendiri. Keterlibatan organisasi seperti NU sangat diperlukan,” katanya.
Sementara itu, Dekan FEB UI, Teguh Dartanto, menekankan bahwa pertumbuhan penduduk Kota Depok lebih cepat dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur dan kapasitas pemerintah dalam menyediakan layanan publik. Ia menyoroti perlunya distribusi sekolah yang lebih merata, terutama di wilayah pinggiran Depok. “Kota Depok memang memiliki keunggulan dalam jaminan sosial tenaga kerja, tetapi isu pengangguran terbuka dan ketimpangan ekonomi juga harus menjadi perhatian pemerintah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ketua PCNU Kota Depok, Achmad Solechan, mengungkapkan masih banyak persoalan krusial di Depok, salah satunya infrastruktur pendidikan yang belum merata. “Di beberapa wilayah, masih ditemukan sekolah yang menerapkan sistem shift pagi dan siang karena keterbatasan ruang kelas. Ini menunjukkan bahwa sarana pendidikan belum cukup memadai,” jelasnya.
Selain pendidikan, ia juga menyoroti minimnya fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan perlunya inovasi layanan kesehatan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. “Pelayanan kesehatan harus lebih inklusif, serta isu pengelolaan sampah juga harus menjadi prioritas dalam perencanaan kota,” tambahnya.
Terkait pembahasan ini, Direktur Eksekutif Lakpesdam PBNU, Asrul Raman, menegaskan, Lakpesdam PBNU terus mendorong peran Lakpesdam PCNU di berbagai daerah untuk berkontribusi dalam perencanaan pembangunan wilayah masing-masing. “Saya mencatat ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta yang berpengaruh pada postur anggaran daerah. Hal serupa juga terjadi dalam sektor rumah sakit, di mana tanggung jawab layanan publik tampak dialihkan ke sektor swasta. Pembangunan di Depok juga sebaiknya tidak hanya berpusat di Margonda,” ujarnya.
Diskusi ini mendapat apresiasi dari perwakilan Bappeda Kota Depok yang mengucapkan terima kasih atas berbagai catatan dan masukan yang diberikan. Acara diakhiri dengan sesi ramah tamah dan buka puasa bersama, menandai komitmen bersama dalam membangun Kota Depok yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
